Garap Raperda Cagar Budaya, Pansus 4 DPRD Kota Bandung Dorong Penambahan Objek Wisata

DPRD Kota Bandung mendorong agar cagar budaya menjadi salah satu destinasi pariwisata. Aturan soal itu pun kini tengah dibahas oleh Pansus 4 DPRD Kota Bandung dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Pansus 4 DPRD Kota Bandung saat ini tengah membahas dua raperda, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya

Menurut anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro SST, MT, dalam upaya mendorong cagar budaya menjadi destinasi wisata  maka harus didukung infrastruktur yang memadai. Selain itu juga perlu adanya kebijakan sistem pengelolaan terpadu yang terintegritas antar SKPD (satuan kerja perangkat daerah) pendukung dan pemangku kepentingan lainnya.

Baca juga : DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

"Ini masih proses pembahasan perda. Mudah-mudahan proses ini memberi nilai tambah bagi Kota Bandung dengan berbagai sejarah, budaya dan juga latar belakang historinya yang sangat kuat, sehingga peninggalan-peninggalan sejarah ini bisa kita lestarikan," ujarnya.

Secara garis besar, kata Susanto, ada 5 hal yang dibahas dalam perda ini yakni berkaitan dengan penyelamatan, pengamanan, sistem zonasi, pemeliharaan dan pemugaran. Kelima hal ini sangat berkaitan erat dengan pelestarian dan perlindungan cagar budaya.

"Di dalam sistem zonasi ini pun dibagi-bagi. Ada yang disebut zonasi inti, ada yang disebut zonasi penyangga dan ada zonasi pengembangan, dan atau zonasi penunjang," terangnya.

Baca juga : Pansus 2 DPRD Kota Bandung Terima Masukan BPIP Terkait Raperda Ideologi Pancasila

Sistem zonasi ini, ungkap dia, bakal menjadi basis atau dasar pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik cagar budaya. Di perda ini nantinya akan ada bab khusus berkaitan dengan insentif dan komopensasi.

"Insentif yang diberikan misalnya fasilitas perpajakan, adanya pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta pajak penghasilan. Kemudian insentif advokasi, perbantuan dan bentuk lain non dana berupa tanda penghargaan," ungkapnya.

Pansus, lanjut Susanto, sedang membahas setiap bab dan pasal per pasal. Setidaknya, ada 170 pasal. Saat ini Pansus sedang menginventarisasi masalah terkait cagar budaya.

"Kita harap Perda ini bisa mengakomodir seluruh pemangku kepentingan  yang ada. Diharapkan perda ini bisa mendukung Kota Bandung sebagai kota jasa, perdagangan dan kota wisata," harapnya.