Berita Terbaru Dprd Kota Bandung Hari Ini

BPIP Dukung DPRD Kota Bandung Gulirkan Perda Ideologi Pancasila

BPIP memberikan beberapa catatan  terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pembudayaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pansus 3 DPRD Kota Bandung Tata Reklame Tingkatkan PAD

Untuk mendorong upaya penegakan hukum tersebut, DPRD Kota Bandung melalui Panitia Khusus 3 kini tengah menggodok Raperda tentang Penyelenggaraan Reklame.

Pansus 4 DPRD Kota Bandung sudah Menuntaskan Raperda terkait Pembentukan BPBD

Kota Bandung merupakan satu dari dua daerah di Jawa Barat yang belum memiliki BPBD. Satu daerah lainnya ialah Kota Depok.

Bahas Raperda Ideologi Pancasila, Pansus 2 DPRD Kota Bandung Terus Bergerak

Pasal-pasal yang akan diterapkan pada Raperda Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan membahas tentang finalisasinya akan dilakukan dalam waktu dekat.

Perda Perlindungan Perempuan Atur Pelayanan bagi Korban di RS Bandung Kiwari

Saat ini, pembahasan raperda tersebut sudah masuk pada subtansi.

Pansus 3 DPRD Kota Bandung Jaga agar Reklame Bisa Memperindah Kota

Tahapan pembahasan Raperda Penyelenggaraan Reklame sudah dimulai dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD). Setelah itu akan dilakukan konsultasi, studi banding dan pembahasan

Empat Alasan Kota Bandung Harus segera Bentuk BPBD

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022, ada komitmen Pemkot Bandung dalam waktu tiga tahun harus membentuk badan khusus penanganan bencana daerah.

Pembentukan BPBD di Kota Bandung Tertunda, Pansus 4 DPRD Tinjau Ulang Raperda

Banyak perubahan di pemerinah pusat, sehingga hal-hal yang sudah dibahas oleh Pansus 4 untuk raperda SOTK, terkait pembentukan BPBD harus diubah kembali.

Pansus 3 DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Reklame untuk Benahi Hutan Reklame

Banyak tiang reklame yang tidak berizin dan tidak memenuhi persyaratan baik teknis maupun kandungan konten,

Raperda Reklame DPRD Kota Bandung Pertimbangkan Penataan dan PAD

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame harus mengakomodir semua kepentingan.

Reklame Jadi Masalah, Pansus 3 DPRD Kota Bandung Siapkan Perda

DPRD Kota Bandung juga memberlakukan upaya moratorium pemasangan papan reklame.

Pansus 5 DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

Latar belakang dibuatnya raperda ini karena di Kota Bandung belum ada payung hukum untuk perlindungan perempuan.

Garap Raperda Cagar Budaya, Pansus 4 DPRD Kota Bandung Dorong Penambahan Objek Wisata

Dalam upaya mendorong cagar budaya menjadi destinasi wisata  maka harus didukung infrastruktur yang memadai.

DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan

Raperda ini cukup penting untuk segera diberlakukan di Kota Bandung. Pasalnya, di Kota Bandung masih ada kejadian memarginalkan kaum perempuan dibandingkan aki-laki.

Pansus 2 DPRD Kota Bandung Terima Masukan BPIP Terkait Raperda Ideologi Pancasila

DPRD Kota Bandung telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) 2 untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Lestarikan Bangunan Baheula, DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Pengelolaan Cagar Budaya

DPRD Kota Bandung melalui Panitia (Pansus) 4 kini tengah membahas Raperda tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Pansus 2 DPRD Kota Bandung Garap Raperda Pancasila, Dorong Generasi Muda Cinta Bangsa

Untuk Kota Bandung yang  masyarakatnya heterogon baik suku, agama, ras, sehingga Pancasila sebagai konsensus bernegara dapat menjadi  pemersatu

Pansus 4 DPRD Kota Bandung Siapkan Raperda Pembentukan BPBD

Di Jawa Barat, hanya tinggal Kota Bandung dan Kota Depok yang belum memiliki BPBD sendiri. Penanggulangan bencana di Kota Bandung  masih disatukan dengan Dinas Pemadam kebakaran

Tertibkan Reklame, DPRD Kota Bandung Susun Perda di Pansus 3

Beberapa reklame dipasang serampangan, sehingga merusak estetika dan membahayakan masyarakat.

Pansus 4 DPRD Kota Bandung Siapkan Payung Hukum Pembentukan BPBD

Pansus 4 membahas dua raperda yakni Raperda Pengelolaan Cagar Budaya dan Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dilema Relasi Gender di Arab Saudi

Born to Rule: Prabowo, Sumitro, dan Takdir Sejarah

Lemahnya Perlindungan Konsumen

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting