Pansus 3 DPRD Kota Bandung Siapkan Perda Reklame untuk Benahi Hutan Reklame

DALAM dunia bisnis, publikasi (iklan) sebuah produk merupakan bagian yang tidak dapat dikesampingkan. Publikasi sebagai bentuk penyebarluasan informasi yang diharapkan dapat memberikan dampak ketertarikan masyarakat terhadap sebuah produk.

Salah satu wujud publikasi produk yang lazim dilakukan dewasa ini dikenal sebagai media reklame.

Demikian dikatakan Ketua Panitia Khusus (Pansus) 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Dr Ir H Juniarso Ridwan, SH, MH, MSi.

Baca juga : Reklame Jadi Masalah, Pansus 3 DPRD Kota Bandung Siapkan Perda

Dia mengatakan ada dua macam media reklame yang didasarkan pada penempatannya, yaitu luar ruang (outdoor) dan dalam ruang (indoor). Pada umumnya, yang sering memperoleh sorotan masyarakat ialah media reklame luar ruang. Pasalnya, dominan tersebar di berbagai pelosok kota.

“Mulai dari bentuk spanduk, baliho, umbul-umbul, poster, selebaran, billboard ataupun videotron. Ukurannya pun sangat beragam, tergantung dari kebutuhan untuk menampilkan pesan, baik berupa gambar atau teks, yang ingin disampaikan,” jelas Politikus Partai Golkar ini.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Bandung itu  mengungkapkan, hutan reklame, Pengaturan tentang penyebaran media reklame, kendati sudah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame, namun dalam tataran pelaksanaannya terkesan semrawut.

Baca juga : Tertibkan Reklame, DPRD Kota Bandung Susun Perda di Pansus 3

Hal itu disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Penentuan titik berdirinya tiang reklame yang tidak mengindahkan kondisi lingkungan sekitarnya;
2. Penyebaran yang sembarangan, terjadinya penumpukan di suatu kawasan;
3. Ukuran bidang reklame yang tidak seragam;
4. Konstruksi tiang yang tidak memperhitungkan keamanan dan ketahanan;
5. Konten yang beragam, acapkali tidak sesuai dari sisi kepantasan, baik dari aspek sosial maupun kesehatan.

Akibat dari itu semua, keberadaannya menjadi tidak terkendali, terlebih-lebih tidak sedikit berdirinya tiang media reklame yang tidak dilengkapi perijinan yang memadai, sehingga kondisinya terkesan sebagai hutan reklame.

Baca juga : Empat Alasan Kota Bandung Harus segera Bentuk BPBD

Juniarso menekankan perlu pembenahan dengan mempertimbangkan keadaan itu. Sudah saatnya dibuat Perda baru tentang penyelenggaraan reklame tersebut.

Peraturan Wali Kota

Apalagi, mengenai hal itu sudah pula diatur lewat Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023. Terdapat beberapa hal yang baru dalam pengaturan penyelenggaraan reklame itu, di antaranya:

Baca juga : Pembentukan BPBD di Kota Bandung Tertunda, Pansus 4 DPRD Tinjau Ulang Raperda

1. Daerah Rumija (ruang milik jalan) diarahkan untuk bebas dari tiang reklame;
2. Keberadaan bando jalan (yang melintang badan jalan), mutlak harus ditertibkan, karena disamping kurang tepat secara fungsional, dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya bapi pengguna jalan;
3. Bangun-bangunan jembatan yang melintang jalan, semata-mata diperuntukan bagi pejalan kaki, dan bukan untuk penempatan bidang reklame;
4. Keberadaan bidang reklame, diarahkan untuk masuk persil atau untuk kondisi tertentu menempel pada dinding gedung;
5. Bagi ruas jalan, dilihat dari hierarki dan aspek teknis, dibagi dalam beberapa kategori, yaitu kawasan steril, selektif ketat dan khusus;
6. Jarak berdirinya tiang reklame ditentukan atas dasar pertimbangan teknis, keindahan kota dan kandungan konten penertiban.

Juniarso mengungkapkan  mengingat banyak tiang reklame yang tidak berizin, di samping tidak memenuhi persyaratan baik teknis maupun kandungan konten, sangat diperlukan langkah-langkah penertiban menyeluruh. Sudah barang tentu, untuk kegiatan itu dibutuhkan persiapan yang matang yang ditunjang oleh ketersediaan data akurat dan kesiapan personil. Dukungan anggaran yang memadai sangat diperlukan.

“Agar kegiatan penertiban berjalan lancar dan terkendali, perlu ditunjuk koordinator yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kedinasannya. Dalam hal ini keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja, dapat dipertimbangkan,” tegasnya.

Diharapkan ke depannya, keberadaan reklame ini bagi kota Bandung, di samping menjadi penentu sisi keindahan kota, tapi juga sebagai salah satu penopang pendapatan asli daerah (PAD).