Empat Alasan Kota Bandung Harus segera Bentuk BPBD

KOTA Bandung menjadi satu dari dua daerah di Jawa Barat yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Satu daerah lainnya ialah Kota Depok.

DPRD Kota Bandung menilai penting bagi ibu kota Jawa Barat ini memiliki BPBD. Wakil Ketua Panitia Khusus 4 DPRD Kota Bandung Radea Respati mengungkapkan ada empat hal yang mendasari dibentuknya BPBD Kota Bandung.

"Dibuatnya BPBD ini berdasarkan itikad baik yang luar biasa dari Pemerintah Kota Bandung, untuk membuat Perda dengan suka hati dan juga aspirasi dari masyarakat," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung itu.

Baca juga : Enam Ruas Jalan di Jakut Terendam Banjir

Dalam Talkshow OPSI Radio PRFM, pekan lalu, dia mengatakan hal pertama yang mendasari pembentukan BPBD adalah komitmen Pemkot Bandung untuk membentuk badan khusus penanganan bencana daerah sejak terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana.

"Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022, ada komitmen Pemkot Bandung dalam waktu tiga tahun harus membentuk badan khusus penanganan bencana daerah. Nah, sekarang sudah 2025, berarti tahun ini harus sudah terbentuk," kata Politisi Partai Golongan Karya itu.

Sementara hal kedua yang mendasari pembentukan BPBD adalah terkait bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak diterima Kota Bandung karena belum memiliki badan penanggulangan bencana daerah.

Baca juga : Pembentukan BPBD di Kota Bandung Tertunda, Pansus 4 DPRD Tinjau Ulang Raperda

"Kita punya pengalaman saat Covid-19, tidak dapat bantuan dari BNPB karena tidak ada BPBD. Akhirnya kita hanya menghimpun dari provinsi, itu jadi kerugian karena hilang momen untuk mendapat bantuan lebih banyak," katanya.

Hal lainnya yang mendasari pembentukan BPBD Kota Bandung adalah mengurangi beban kerja Dinas Kebakaran (Damkar) Kota Bandung yang selama ini juga menangani bencana. Nantinya, Damkar hanya fokus menangani kebakaran saja.

"Kita juga ingin masyarakat tidak bingung lagi ketika ada bencana, jadi lebih ke BPBD bukan ke Damkar lagi. Karena nanti sarana prasarana BPBD lengkap," lanjutnya.

Baca juga : Raperda Reklame DPRD Kota Bandung Pertimbangkan Penataan dan PAD

Kantor BPBD

Sebelumnya, sebagai langkah awal, Pansus 4 DPRD Kota Bandung meninjau dua lokasi rencana calon Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, di Jalan Serang dan Jalan Banten.

Peninjauan itu dihadiri Wakil Ketua Pansus 4 DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita serta para anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung, yakni Ahmad Rahmat Purnama,  H Soni Daniswara, Asep Sudrajat dan Aswan Asep Wawan. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung.

Baca juga : Reklame Jadi Masalah, Pansus 3 DPRD Kota Bandung Siapkan Perda

Agenda peninjauan bakal calon kantor BPBD Kota Bandung ini sejalan dengan tengah berlangsungnya pembahasan dalam penyusunan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang salah satunya terkait rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung.

Radea megatakan, survei ini dilakukan untuk memastikan kelayakan calon kantor BPBD. Bersama Pemkot Bandung, Pansus 4 turut mempertimbangkan kualitas dan kelayakan bakal calon kantor tersebut.

“Saat ini kita melakukan survei terhadap ajuan ataupun alternatif tempat untuk jadi kantor BPBD. Kita akan lihat dari segi kualitas bangunan, letak strategis, akses untuk memenuhi tantangan penanggulangan bencana. Tempat ini (Jalan Serang) jadi alternatif unggulan. Tetapi meskipun demikian kami akan melakukan survei ke lokasi selanjutnya,” ujarnya.

Radea menambahkan, Pansus 4 tentu berharap penyediaan bangunan gedung bagi kantor BPBD ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Dari peninjauan di Jalan Serang, terdapat bangunan berkategori cagar budaya di kawasan perkantoran dan wisma BUMN yang memiliki lahan parkir yang lumayan luas dan dapat disewa.

Sementara di Jalan Banten kondisi lahan kosong tanpa bangunan. Pansus 4 akan membahas kembali bersama sejumlah pihak untuk memutuskan alternatif lokasi yang telah diproyeksikan.

“Karena sifatnya mendesak dan bagaimana tahun ini BPBD bisa langsung bekerja, sehingga Pansus 4, supaya cepat dan bangunan bisa berdiri menunjang SDM, lebih baik kita menggunakan tempat yang telah tersedia. Kalau ada rencana lain tentang pembangunan gedung kantor di lokasi baru mungkin kita akan dorong, tetapi bukan hari ini,” ujarnya.