Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KOTA Bandung menjadi satu dari dua daerah di Jawa Barat yang belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Satu daerah lainnya ialah Kota Depok.
DPRD Kota Bandung menilai penting bagi ibu kota Jawa Barat ini memiliki BPBD. Wakil Ketua Panitia Khusus 4 DPRD Kota Bandung Radea Respati mengungkapkan ada empat hal yang mendasari dibentuknya BPBD Kota Bandung.
"Dibuatnya BPBD ini berdasarkan itikad baik yang luar biasa dari Pemerintah Kota Bandung, untuk membuat Perda dengan suka hati dan juga aspirasi dari masyarakat," kata Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung itu.
Dalam Talkshow OPSI Radio PRFM, pekan lalu, dia mengatakan hal pertama yang mendasari pembentukan BPBD adalah komitmen Pemkot Bandung untuk membentuk badan khusus penanganan bencana daerah sejak terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan, Penanggulangan Bahaya Kebakaran dan Bencana.
"Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2022, ada komitmen Pemkot Bandung dalam waktu tiga tahun harus membentuk badan khusus penanganan bencana daerah. Nah, sekarang sudah 2025, berarti tahun ini harus sudah terbentuk," kata Politisi Partai Golongan Karya itu.
Sementara hal kedua yang mendasari pembentukan BPBD adalah terkait bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang tidak diterima Kota Bandung karena belum memiliki badan penanggulangan bencana daerah.
"Kita punya pengalaman saat Covid-19, tidak dapat bantuan dari BNPB karena tidak ada BPBD. Akhirnya kita hanya menghimpun dari provinsi, itu jadi kerugian karena hilang momen untuk mendapat bantuan lebih banyak," katanya.
Hal lainnya yang mendasari pembentukan BPBD Kota Bandung adalah mengurangi beban kerja Dinas Kebakaran (Damkar) Kota Bandung yang selama ini juga menangani bencana. Nantinya, Damkar hanya fokus menangani kebakaran saja.
"Kita juga ingin masyarakat tidak bingung lagi ketika ada bencana, jadi lebih ke BPBD bukan ke Damkar lagi. Karena nanti sarana prasarana BPBD lengkap," lanjutnya.
Kantor BPBD
Sebelumnya, sebagai langkah awal, Pansus 4 DPRD Kota Bandung meninjau dua lokasi rencana calon Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, di Jalan Serang dan Jalan Banten.
Peninjauan itu dihadiri Wakil Ketua Pansus 4 DPRD Kota Bandung, Radea Respati Paramudhita serta para anggota Pansus 4 DPRD Kota Bandung, yakni Ahmad Rahmat Purnama, H Soni Daniswara, Asep Sudrajat dan Aswan Asep Wawan. Hadir pula perwakilan dari Pemerintah Kota Bandung.
Agenda peninjauan bakal calon kantor BPBD Kota Bandung ini sejalan dengan tengah berlangsungnya pembahasan dalam penyusunan Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang salah satunya terkait rencana pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung.
Radea megatakan, survei ini dilakukan untuk memastikan kelayakan calon kantor BPBD. Bersama Pemkot Bandung, Pansus 4 turut mempertimbangkan kualitas dan kelayakan bakal calon kantor tersebut.
“Saat ini kita melakukan survei terhadap ajuan ataupun alternatif tempat untuk jadi kantor BPBD. Kita akan lihat dari segi kualitas bangunan, letak strategis, akses untuk memenuhi tantangan penanggulangan bencana. Tempat ini (Jalan Serang) jadi alternatif unggulan. Tetapi meskipun demikian kami akan melakukan survei ke lokasi selanjutnya,” ujarnya.
Radea menambahkan, Pansus 4 tentu berharap penyediaan bangunan gedung bagi kantor BPBD ini bisa dilakukan sesegera mungkin. Dari peninjauan di Jalan Serang, terdapat bangunan berkategori cagar budaya di kawasan perkantoran dan wisma BUMN yang memiliki lahan parkir yang lumayan luas dan dapat disewa.
Sementara di Jalan Banten kondisi lahan kosong tanpa bangunan. Pansus 4 akan membahas kembali bersama sejumlah pihak untuk memutuskan alternatif lokasi yang telah diproyeksikan.
“Karena sifatnya mendesak dan bagaimana tahun ini BPBD bisa langsung bekerja, sehingga Pansus 4, supaya cepat dan bangunan bisa berdiri menunjang SDM, lebih baik kita menggunakan tempat yang telah tersedia. Kalau ada rencana lain tentang pembangunan gedung kantor di lokasi baru mungkin kita akan dorong, tetapi bukan hari ini,” ujarnya.
Teknologi “mini sorting plant” yang diusung Qinglv menjadi sorotan karena mampu menyortir 100 ton sampah per hari hanya di lahan seluas 1.600 meter persegi.
APBD Perubahan mengalami kenaikan sebesar Rp1,4 triliun dari sebelum perubahan yang dianggarkan sebesar Rp5,92 triliun, sehingga APBD Perubahan menjadi Rp 7,33 triliun.
Fuel Terminal (FT) Cikampek melakukan Sosialisasi dan Pengembangan Bank Sampah di Desa Pasirtanjung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Karawang.
Wilayah yang rawan kekeringan karena dampak kemarau, di antaranya Kecamatan Sukaluyu, Ciranjang, Cibeber, dan beberapa wilayah lainnya
Bupati sudah menginstruksikan seluruh OPD untuk melakukan pemotongan anggaran dan penghentian sementara kegiatan belanja daerah yang bersumber dari APBD 2025.
Sampah yang seharusnya diangkut secara rutin kini malah dibiarkan menumpuk.
Saya merasa cocok menggunakan layanan inDrive. Selain layanan yang baik, yang terpenting juga murah
TINGGINYA harga beras saat ini, tak begitu saja dinikmati oleh para petani di Purwakarta Jawa Barat, yang terbebani dengan harga pupuk dan obat pertanian yang mahal.
PT Pos Properti Indonesia menggandeng mitra strategis untuk pemanfaatan aset milik PT Pos Indonesia sebagai titik pengisian kendaraan listrik.
BAZNAS melalui program Zmart telah berhasil membantu peningkatan usaha warung kelontong milik Fitri di Kota Bandung. Omzetnya tembus Rp17 juta per bulan.
Dalam 3 bulan terakhir sudah ada 16 sapi mati karena terjangkit penyakit aneh. Gejala yang dialami sapi berbeda dengan penyakit mulut kuku (PMK) yang sebelumnya pernah mewabah.
Kemiskinan di wilayahnya masih tinggi terutama kategori miskin ekstrem yang jumlahnya mencapai 44.462 kepala keluarga. Sementara jumlah warga miskin tercatat 35.818 kepala keluarga.
Kabupaten Indramayu memiliki kekayaan pariwisata yang beragam dan bisa menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung
Setelah pelaksanaan rapat, kata dia, Tim Pora melaksanakan Operasi Gabungan pengawasan Keimigrasian ke wilayah Kawasan Industri Smartpolitan
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Barang sitaan senilai Rp29 miliar lebih tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar di Alun-alun Pasanggrahan Padjadjaran, Kabupaten Purwakarta, Kamis (24/7).
Dalam aturan Badan Pangan Nasional (Bapanas), beras SPHP dijual terbatas.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), menyesalkan insiden pembagian minuman beralkohol berjenis bir saat acara lari Pocari Sweat Run 2025 yang digelar akhir pekan lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved