Politik Dan Hukum

Hak Jawab dari PT MNC Asia Holding Tbk

Sebelumnya, Media Indonesia memuat terkait Sidang Gugatan PT CMNP terhadap Hary Tanoe.

Peran 3 Tersangka dalam Kasus Suap Inhutani V

KPK menetapkan tiga tersangka, termasuk Dirut PT Inhutani V kasus suap kehutanan di Lampung. Ini kronologi dan peran masing-masing pelaku.

Kronologi Kasus Suap Pengelolaan Kawasan Hutan yang Menjerat Dirut Inhutani V

KPK menangkap Dirut PT INHUTANI V lewat OTT di Jakarta terkait dugaan suap pengelolaan hutan di Lampung. Simak kronologi lengkapnya di sini.

Melangkah Bersama Wujudkan Indonesia Maju

Visi Indonesia emas 2045 ibarat mahakarya yang butuh perjuangan keras semua lapisan untuk mewujudkannya.

Pastikan Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah Senapas

Partai NasDem mendesak dialog konstitusional untuk menyikapi pemisahan pemilu nasional-lokal. DPR dan Pemerintah didesak untuk tidak lagi membenturkan putusan MK dengan UUD.

Tingkatkan Perlindungan HAM dan Sistem Hukum

Hukum acara pidana tidak semata-mata untuk menghukum tersangka, tetapi untuk memastikan tidak terjadinya kesewenang-wenangan negara terhadap warga negaranya.

Suara Rakyat Ciptakan Legislasi Bermakna

Kami mengajak masyarakat untuk terus aktif mengawal kinerja DPR. Partisipasi publik yang kuat memperkuat legitimasi dan kualitas kebijakan. Kritik yang konstruktif sangat kami butuhkan.

Perkuat Daya Tangkal Paham Radikal

Narasi tandingan tentang nasionalisme dan kebhinekaan masih disajikan secara monoton. “Anak-anak tidak bisa menerima narasi kebangsaan yang membosankan

Digitalisasi Layanan Imigrasi Perkokoh Kedaulatan Negara

Tangkal kejahatan transnasional sejak dini di pintu gerbang negara. Perlu kolaborasi dalam pengawasan orang asing. Ditjen Imigrasi memanfaatkan teknologi guna meningkatkan mutu pelayanan.

Pengampunan Presiden Momentum Rekatkan Persatuan

Amnesti-abolisi mempertimbangkan kepentingan publik serta stabilitas politik. Presiden bisa memberi amnesti tanpa ada permohonan dari terpidana.

KPK Ungkap Dugaan Permainan Kuota Haji: Jalur Furoda Dapat Haji Khusus, Jalur Khusus Malah Fasilitas Reguler

KPK mengungkap adanya dugaan manipulasi fasilitas yang diterima sejumlah jamaah haji dalam kasus korupsi kuota haji Kemenag

Tari Sajo Moane Wakatobi Meriahkan Upacara Penurunan Bendera HUT ke-80 RI di Istana Negara

Tarian Sajo Moane asal Wakatobi, Sulawesi Tenggara, akan ditampilkan pada upacara penurunan bendera Merah Putih pada HUT ke-80 RI di Istana Negara, Jakarta, pada 17 Agustus 2025

Hasto Kembali Jadi Sekjen, PDIP Segera Daftarkan Kepengurusan 2025-2030

KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk kembali Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDIP untuk periode 2025–2030.

KPK Tetapkan 3 Orang Tersangka dalam OTT Inhutani V

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 3 tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan pada Inhutani V.

Demokrasi Indonesia Mengarah ke Otoritarianisme

GEJALA kemunduran demokrasi di Indonesia dinilai semakin nyata dan mengkhawatirkan. Tanda menguatnya pola kekuasaan ala Orde Baru berpotensi menyeret ke otoritarianisme

Ironi, Kakek Renta Didakwa Gelapkan Pajak di Tengah Gelombang Pemberian Amnesti-Abolisi, termasuk Terpidana Korupsi

MA diminta membebaskan Ngarijan Salim dan mengembalikannya kepada keluarga. Mereka juga meminta Presiden Prabowo melakukan intervensi atas nama kemanusiaan.

Dasco: Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo On The Track

WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai langkah DPRD Pati untuk membentuk panitia khusus (pansus) pemakzulan Bupati Pati Sudewo sudah tepat

Ini Analisis Pengamat atas Kembalinya Hasto ke Kursi Sekjen PDIP

Lebih jauh Trubus mengungkapkan bahwa strategi PDIP untuk mempertahankan Hasto sebagai Sekjen lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya.

Polri Gelar TFG Operasi Merdeka Jaya 2025, 7 Ribu Personel Siap Amankan HUT Ke-80 RI

POLRI menggelar Tactical Floor Game (TFG) Operasi Terpusat Merdeka Jaya 2025 di Aula Gedung BPMJ Polda Metro Jaya, Kamis (14/8) untuk persiapan pengamanan HUT ke-80 RI.

Gerindra belum Bahas Sanksi untuk Bupati Pati

PARTAI Gerindra masih mengkaji pemberian sanksi kepada kadernya yang juga Bupati Pati Sudewo.

Kesejahteraan Rakyat setelah 80 Tahun Merdeka

Renungan Hari Kemerdekaan: Perlunya Reorientasi Pembangunan Ekonomi

Safari Diplomatik Prabowo: Hasilnya Apa?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia