Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Kota Bandung dan Indramayu. Tokoh Masyarakat Adat Jawa Barat Eka Santosa mmenyatakan keprihatinan. Ia menyebut KPK sewenang-wenang dalam proses hukum yang dilakukan KPK.
"Saya menghormati penegakan hukum. Namun, penegakan hukum tidak boleh dijalankan dengan cara-cara yang melanggar prosedur dan mencederai prinsip keadilan," ungkap mantan Ketua DPRD Jawa Barat itu.
Menurut dia, permintaan untuk mematikan CCTV saat penggeledahan serta tidak adanya surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri merupakan hal yang sangat serius dan tidak bisa ditoleransi.
"Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut integritas lembaga penegak hukum. Jika prosedur dasar saja diabaikan, maka wajar publik mempertanyakan, ada apa di balik semua ini?," tegasnya.
Dia menambahkan penyitaan barang-barang yang diduga tidak memiliki kaitan dengan perkara menguatkan kesan adanya tindakan yang dipaksakan.
Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat tekanan.
"Saya mengingatkan dengan keras agar Komisi Pemberantasan Korupsi tidak kehilangan kepercayaan publik akibat praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip hukum. Jangan sampai proses ini menimbulkan persepsi sebagai pesanan politik yang ditujukan untuk menekan Ono Surono," tandasnya. (H-4)
KPK menggiring opini seolah-olah menyita banyak barang dengan membawa koper.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan klarifikasi tegas terkait tudingan ketidakpatuhan prosedur dalam penggeledahan rumah Ono Surono.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap alasan pemanggilan sejumlah pengusaha rokok, dalam kasus dugaan suap importasi di Ditjen Bea dan Cukai.
Usai dilakukannya penggeledahan rumah Ono Surono oleh KPK, ketua DPD PDI Perjuangan yang juga wakil ketua DPRD Jabar, itu enggan berkomentar banyak.
Perkara ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April 2023.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved