Berita Terbaru Kpk Hari Ini

KPK Sita USD3,5 Juta Terkait Kasus Pengadaan Fiktif di PT PP

KPK menyita USD3,5 juta (sekitar Rp57 milliar) terkait kasus dugaan rasuah pengadaan fiktif pada Divisi Engineering, Procurement, and Construction (EPC) di PT Pembangunan Perumahan (PP). 

Kasus Pemerasan TKA, KPK Telusuri Aliran Dana ke Eks Stafsus Menaker

(KPK) menduga sebagian uang dalam kasus pemerasan tenaga kerja asing (TKA) masuk ke kantor mantan Staf Khusus (Stafsus) eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Koalisi Sipil Khawatir RKUHAP Lemahkan Penyadapan KPK 

KOALISI Masyarakat Sipil Anti Korupsi menyoroti sejumlah ketentuan dalam Rancangan KUHAP yang berpotensi menurunkan efektivitas, independensi KPK khususnya penyadapan

Koalisi Sipil: RUU KUHAP Persempit Ruang Gerak KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Revisi KUHAP menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan fungsi penindakan.

KPK Minta Pj Sekda Sumut Jelaskan Pergeseran Anggaran Terkait Suap Proyek Jalan

Secara umum yang didalami terhadap saksi yang dipanggil adalah terkait dengan pergeseran anggaran.

KPK Usut Dugaan Aliran Uang ke Polisi dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan di Sumut

KPK tengah menyelidiki dugaan aliran dana kepada aparat kepolisian terkait kasus korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara.

Eks Dirut BJB Jadi Tersangka di KPK dan Kejagung, Ini Rincian Dua Kasus Korupsinya

MANTAN Direktur Utama Bank BJB, Yuddy Renaldi, kini berstatus tersangka dalam dua kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung).

RKUHAP Dinilai Potensial Melemahkan Pemberantasan Korupsi dan KPK

Banyak juga pasal yang mewajibkan penyerahan berkas ke penuntut umum harus melalui penyidik Polri. RKUHAP berpotensi menggerus kewenangan KPK dalam menangani perkara.

KPK Surati Presiden dan Ketua DPR Minta Audiensi RUU KUHAP

KPK memutuskan bersurat kepada Presiden dan Ketua DPR RI karena lembaga antirasuah tersebut tidak mengetahui perkembangan pembahasan RUU KUHAP.

Dear DPR, KPK Ingin Didengar Suaranya dalam Pembahasan RKUHAP

Surat itu berisikan permohonan audiensi antara KPK dan pemangku kepentingan. Kajian terkait RKUHAP juga diserahkan untuk menguatkan permintaan audiensi.

KPK Klaim Protes Soal Masalah RKUHAP Tak Berlebihan

Lembaga antirasuah merupakan penegak hukum yang berpacu dengan banyak aturan, diantaranya Undang-Undang KPK dan KUHAP.

Aliran Uang Pemerasan Izin TKA ke Eks Pejabat Kemenaker Didalami KPK

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa pendalaman hal tersebut dilakukan saat memeriksa seorang aparatur sipil negara (ASN) bernama Rizaldi Indra Janu sebagai saksi pada hari ini.

Soal Pemanggilan Nadiem, KPK: Tunggu Perkembangan

KPK mengatakan peluang untuk memanggil mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menunggu perkembangan penanganan perkara.

KPK Segera Naikan ke Penyidikan, Siapa Tersangka Kasus Korupsi Kuota Haji?

Sementara itu, dia mengatakan bahwa KPK telah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan atau informasi mengenai kuota haji khusus.

KPK: Dugaan Korupsi Kuota Haji Khusus 2024 segera Naik ke Penyidikan

KPK mengonfirmasikan telah mengundang dan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi kuota haji khusus.

Lantik 40 Penyelidik dan Penyidik Baru, Ketua KPK: Jaga Integritas!

Para penyelidik dan penyidik baru diingatkan untuk menjaga kolaborasi antarsumber daya di KPK.

Pembahasan RUU KUHAP Dilanjutkan pada Masa Sidang Berikutnya, KPK akan Diundang

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya

Wamenkumham: Saksi Kasus Tipikor Tetap Bisa Dicegah

Pria yang kerap disapa Eddy itu juga menepis anggapan bahwa klausul tersebut tidak berpihak pada pemberantasan korupsi.

Pukat UGM: RUU KUHAP Melemahkan Pemberantasan Korupsi

Pemerintah dan DPR seharusnya melibatkan peran aktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam merumuskan RUU KUHAP

Lahan Sawit Nurhadi Berada di Padang Lawas, Sumut

Budi mengatakan, lahan sawit itu masih beroperasi selama enam bulan pascadisita KPK. Total, Rp3 miliar keuntungan didapat dari kegiatan sawit di sana, dan kini disita penydiik.

Rakyat dan Politik Cari Makan

Sekolah Rakyat sonder Esensi Sosdem?

Menata Pemilu Serentak bukan Menggaruk MK

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia