Pemerintah Olah Kayu Banjir Sumatra Jadi Material Bangunan Huntara

KAYU hanyut akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra mulai dimanfaatkan sebagai bahan bangunan hunian sementara (Huntara) bagi warga terdampak bencana. Pemerintah mendorong penggunaan material tersebut untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra Tito Karnavian mengatakan, skema pemanfaatan kayu hanyutan telah disiapkan. Selain untuk pembangunan hunian sementara, kayu itu juga dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.

“Bisa dipakai masyarakat untuk membangun hunian sendiri,” kata Tito dalam siaran pers, Jumat (3/4).

Baca juga : Mendagri Terbitkan Edaran WFH ASN Daerah, Lokasi Dipantau via Geolocation

Pemanfaatan kayu hanyutan mulai dilakukan di sejumlah daerah. Di Kabupaten Aceh Utara, lebih dari 2.000 meter kubik kayu telah digunakan untuk membangun hunian sementara. Adapun di Aceh Tamiang, ratusan meter kubik kayu masih menunggu keputusan pemerintah daerah terkait peruntukannya.

Di Sumatera Utara, pemanfaatan kayu berlangsung di Kabupaten Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Di wilayah itu, kayu digunakan bukan hanya untuk hunian sementara, tetapi juga untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Sementara itu, di Sumatra Barat, hampir 2.000 meter kubik kayu di Kota Padang telah diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung proses pemulihan pascabencana.

Baca juga : Pemda Diminta Kreatif dan Lakukan Efisiensi Cegah PHK PPPK

Tito mengatakan, kebijakan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 191/2026 yang mengatur penggunaan kayu hanyutan sebagai sumber material untuk penanganan darurat hingga tahap rekonstruksi.

Selain untuk kebutuhan pembangunan, pemerintah juga melihat potensi ekonomi dari sisa kayu yang tidak terpakai. Kayu berukuran kecil atau bernilai rendah dapat diolah menjadi bahan lain, seperti material bata hingga sumber energi, melalui skema kerja sama yang memberikan pemasukan bagi daerah.

“Mekanismenya melalui kerja sama dan pendapatannya menjadi PAD,” ujar Tito.

Pemerintah menargetkan seluruh tumpukan kayu hanyutan segera tertangani. Hingga awal April, penanganan di Sumatra Barat hampir rampung, sedangkan di Sumatra Utara dan Aceh masih menyisakan sebagian kayu, terutama di wilayah pedalaman.

“Kayu hanyutan di Aceh sekitar 70% sudah ditangani, masih ada 30% yang belum, terutama di pedalaman. Di Sumbar 99% tertangani, dan di Sumut sudah 90%, khususnya di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan,” kata Tito.