Berita Terbaru Tito Karnavian Hari Ini

Mendagri Sebut Pemerintah Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu

Mendagri Tito Karnavian menyebut pemerintah masih mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal.

Cegah Pelanggaran, Pengawasan Ketat Perlu Dilakukan dalam Institusi Kepolisian

Tugas Polri tidaklah mudah karena banyak persoalan internal dan eksternal yang muncul.

Siapa Berharap Gibran Selamanya di Papua?

Apakah Prabowo justru memberikan panggung bagi Gibran untuk unjuk kemampuan sebagai wapres guna menangani masalah sebesar dan sekompleks di Papua?

Beda Pandangan soal Gibran Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Prabowo

Beda Pandangan soal Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka Berkantor di Papua, Yusril dan Tito Dinilai Tambah Beban Presiden Prabowo Subianto.

Perbedaan Pandangan Yusril dan Tito soal Kantor Gibran di Papua Dinilai Preseden Buruk

Kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkantor di Papua dinilai sebagai preseden buruk dalam komunikasi politik kabinet.

Gibran Berkantor di Papua, Mendagri: Tidak Menetap

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Gibran tidak akan menetap secara permanen di Papua

Tito Lantik Agus Fatoni Jadi Pj Gubernur Papua

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Papua.

Siapa di Balik Kembalinya Empat Pulau ke Aceh?

Atas tujuan apa sebenarnya Mendagri memutuskan Sumut menjadi pemilik baru empat  pulau itu? Adakah agenda tersembunyi baik ekonomi atau politik?

Mendagri Harus Belajar dari Kasus 4 Pulau Aceh

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belajar dari kasus sengketa empat pulau Aceh.

Pencaplokan 4 Pulau Aceh Diajukan Edy Rahmayadi saat Jadi Gubernur Sumut

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan polemik empat pulau Aceh dan Sumatra Utara (Sumut) bermula pada masa kepemimpinan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.

Sengketa 4 Pulau, Pengamat Nilai Tito Karnavian harus Minta Maaf ke Rakyat Aceh

Keputusan Presiden Prabowo tersebut objektif dan bijak karena mengambil keputusan atas dasar pertimbangan historis, bukan kepentingan sempit.

Ini Isi Dokumen yang Menjadi Dasar Penetapan 4 Pulau Masuk Wilayah Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap keberadaan dokumen penting yang menjadi dasar penetapan 4 pulau masuk wilayah Aceh

Ini Alasan Mendagri Putuskan 4 Pulau Sengketa Jadi Milik Aceh

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan alasan pemerintah memutuskan status kepemilikan empat pulau yang berpolemik jadi wilayah administrasi Aceh.

Polemik 4 Pulau Aceh: Gubernur Aceh dan Sumut Temui Mendagri di Istana

Mensesneg dan Mendagri melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumatra Utara Bobby Nasution, Selasa (17/6).

Pengamat: Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Jadi Catatan Buruk bagi Mendagri

Langkah Presiden Prabowo Subianto mengambil alih sengketa empat pulau antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi catatan buruk bagi Mendagri Tito Karnavian

Legislator Asal Aceh Minta Prabowo Sanksi Tito Terkait Polemik Empat Pulau Aceh dan Sumut

PRESIDEN Prabowo Subianto diminta menjatuhkan sanksi kepada anak buahnya, yakni Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akibat polemik kepemilikan empat pulau Aceh dan Sumut

Ini Kronologi Sengketa 4 Pulau antara Aceh dan Sumatera Utara

Kemendagri menjelaskan kronologi kepemilikan empat pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).

Kota Denpasar Raih Penghargaan Nasional Penerapan Standar Pelayanan Minimal 

Penghargaan ini berkat kolaborasi yang baik dari seluruh pihak di Pemkot Denpasar ditambah dukungan dari masyarakat Kota Denpasar.

Mendagri: Non-State Actors Berperan Signifikan dalam Lanskap Keamanan Global

MENTERI Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Tito Karnavian, menyampaikan pidato kunci dalam forum internasional bertema keamanan global yang diselenggarakan di Doha, Qatar.

Akademisi Diharapkan Bantu Evaluasi Sistem Pilkada

Pilkada langsung memiliki kelebihan sebagai bentuk nyata dari demokrasi.

Kunci Revitalisasi Koperasi Desa

Pemerintah Harus Kenali Isu untuk Ciptakan Kebijakan yang Tepat

Lingkungan Damai untuk Anak Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia