Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
FRAKSI Partai NasDem di DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, kecewa dan mengkritik terhadap pemegang kebijakan baik, di tingkat Kabupaten Subang maupun Provinsi Jabar yang melakukan pembongkaran bangunan tanpa melibatkan DPRD Subang. Terlebih pembongkaran bangunan di Kawasan Ciater Subang dinilai tebang pilih.
Hal tersebut di Katakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Kabupaten Subang, Jawa Barat, Hafil Gaputra Sanjaya.
"Kami tidak pernah diajak berdiskusi terkait penertiban pembongkaran bangunan disepanjang wilayah Ciater," kata Hafil, yang diminta tanggapannya, Kamis (14/8).
Menurut Hafil, penertiban yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di kawasan wisata Ciater seharusnya diiringi dengan perencanaan matang, termasuk penyiapan lokasi relokasi sebelum pembongkaran.
“Seharusnya sediakan dulu tempat untuk relokasi pedagang, bukan bongkar dulu tanpa ada tempat relokasi. Jangan sampai pedagang kehilangan mata pencaharian dampak pembongkaran yang asal bongkar," ungkapnya
Hafil mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak merata dan terkesan tebang pilih karena masih banyak objek wisata besar di sekitar Ciater, seperti Castelo dan Astro, yang tidak tersentuh oleh kebijakan penertiban tersebut.
“Kenapa hanya pedagang kecil yang jadi korban? Sementara objek wisata besar yang jelas-jelas juga beroperasi di kawasan ini tidak tersentuh kebijakan pak gubernur,” pungkas Hafil.
Seperti diketahui, penertiban di kawasan Ciater dilakukan dengan alasan penataan kawasan wisata. Namun, kebijakan ini menuai protes dari pedagang yang merasa tidak pernah diajak bermusyawarah dan kini kehilangan tempat usaha. (RZ/E-4)
PEMKAB Bandung Barat belum menemukan lahan sebagai tempat relokasi para korban longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua.
BANTUAN bagi korban bencana longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terus mengalir dari berbagai pihak.
Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, terus membuahkan hasil signifikan.
Kesiapan ini dilakukan untuk mengakomodir tingginya minat masyarakat yang akan menggunakan transportasi kereta api pada masa mudik dan arus balik Lebaran.
Pengiriman Tim SAR itu sebagai wujud kepedulian dan solidaritas lintas daerah terhadap musibah alam yang terjadi.
Memasuki puncak musim penghujan ini, Dinkes Kabupaten Bekasi terus mengingatkan masyarakat agar menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
Polres Garut melaksanakan salat gaib di masjid Polres Garut yang diikuti oleh jajaran.
Kewaspadaan menjadi hal utama yang harus dibangun bersama, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, guna meminimalkan risiko dan dampak bencana.
Realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung per 31 Desember 2025 mencapai Rp1,8 triliun, dari yang ditargetkan APBD Perubahan (APBD-P) 2025 sebesar Rp2,2 triliun.
Salah satu perumahan yang terendam banjir ialah Perumahan RN 1 di RW 02 dan RW 11 Kelurahan Margadadi, Kecamatan/Kabupaten Indramayu.
Puluhan pelajar di salah satu sekolah itu mengalami mual, muntah, pusing, demam, hingga buang air besar. Melihat gejalanya seperti yang keracunan.
NASIB memprihatinkan melanda ratusan pengungsi banjir di Pamanukan, Subang, Jawa Barat, yang terpaksa harus mengungsi di kolong jembatan layang (flyover) tanpa alas tidur yang memadai.
Sampah yang tidak berguna bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi. Di antaranya diolah menjadi pakan ternak, pelet, bioethanol, briket dan lainnya.
DINAS Kebakaran dan Penyelamatan (Diskarmatan) Kota Bandung turut mengambil peran aktif dalam penanganan bencana longsor di wilayah Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
WALHI Jawa Barat meminta Pemerintah Kabupaten Kabupaten Bandung Barat dan Pemerintah Provinsi Jabar bertanggung jawab penuh atas longsor yang terjadi di Kecamatan Cisarua, Sabtu (24/1) lalu.
BENCANA longsor yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB) membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung melakukan pengawasan ketat.
inDrive telah menyiapkan serangkaian program hiperlokal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pengguna di kota-kota operasionalnya.
Pemkot Bandung merekrut sebanyak 1.596 petugas Gaslah yang akan ditempatkan dengan skema satu orang satu RW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved