Raksasa Digital, Zakat masih Tertinggal

INDONESIA kerap disebut sebagai raksasa digital di Asia Tenggara. Penetrasi internet telah melampaui 80% populasi, transaksi ekonomi berbasis daring tumbuh pesat, dan pembayaran nontunai menjadi bagian dari gaya hidup. Telepon seluler menjelma dompet, pasar, sekaligus kanal distribusi layanan publik. Namun, di tengah kemajuan tersebut, optimalisasi zakat nasional belum menunjukkan lompatan yang sepadan.

Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2025 mencatat pengguna internet mencapai 229,4 juta jiwa atau 80,66% dari populasi, dengan 98,7% di antaranya mengakses internet melalui ponsel. Infrastruktur digital tersedia, perilaku transaksi telah terbentuk, dan masyarakat kian nyaman dengan ekosistem daring. Ironisnya, kemajuan ini belum sepenuhnya tecermin dalam penghimpunan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai Rp327 triliun per tahun. Pada 2023, realisasi penghimpunan zakat nasional sekitar Rp32,3 triliun—kurang dari 10% potensi. Tahun 2024 meningkat menjadi sekitar Rp41 triliun, lalu target 2025 dipatok Rp50 triliun, dan hingga sekarang belum ada laporan resmi jumlah dana zakat yang terhimpun di 2025.

Baca juga : Potensi Zakat Fitrah Indonesia Capai Rp8 Triliun

Sekalipun tercapai, kontribusinya belum menyentuh seperlima potensi yang tersedia. Kesenjangan tersebut menegaskan bahwa persoalan zakat bukan pada minimnya potensi, melainkan pada manajemen mobilisasi, tata kelola, dan penguatan ekosistem, bukan semata teknis penghimpunan.

 

RAMADAN MOMENTUM EMAS YANG MENENTUKAN

Baca juga : Baznas RI Targetkan Pengumpulan Zakat Fitrah 2024 di Seluruh Indonesia Mencapai Rp2,2 Triliun

Ramadan bukan sekadar bulan ibadah ritual. Ia adalah momentum strategis yang menyatukan dimensi spiritual, sosial, dan ekonomi umat. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Ramadan menghadirkan peluang luar biasa untuk mengakselerasi penghimpunan zakat secara nasional. Di tengah meningkatnya kebutuhan sosial dan ketimpangan ekonomi, pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berbasis strategi menjadi keniscayaan.

Data resmi Baznas menunjukkan bahwa pada periode 2022–2024, lebih dari 50% penghimpunan zakat tahunan terjadi pada bulan Ramadan. Pada 2023, misalnya, sekitar 55% total penerimaan tahunan terkonsentrasi pada Ramadan. Pola ini juga terlihat pada 2022 dan 2024, ketika lonjakan penerimaan terjadi signifikan dalam satu bulan tersebut. Fakta ini menegaskan bahwa Ramadan merupakan momentum emas dalam ekosistem filantropi Islam. Spiritualitas, empati sosial, dan dorongan ibadah berada pada titik puncaknya, dan masyarakat menunjukkan kecenderungan kuat untuk memberikan zakat selama bulan suci.

Fakta ini tidak mengherankan. Ramadan menghadirkan atmosfer spiritual yang kuat, mendorong umat Islam untuk memperbanyak amal, sedekah, dan zakat. Secara teologis, pahala dilipatgandakan. Secara psikologis, empati sosial meningkat. Namun, pertanyaannya: apakah momentum ini sudah dikelola secara optimal melalui pendekatan manajemen strategi yang terukur?

Di sinilah pentingnya tata kelola zakat modern yang tidak hanya mengandalkan sentimen religius, tetapi juga perencanaan yang sistematis, segmentasi muzaki, pemanfaatan teknologi digital, serta penguatan akuntabilitas publik. Namun, momentum besar ini sering kali dikelola secara konvensional dan musiman. Kampanye zakat intensif dilakukan menjelang dan selama Ramadan, tetapi belum sepenuhnya berbasis data, segmentasi, dan strategi konversi digital yang optimal. Padahal, jika lebih dari separuh penghimpunan terjadi dalam satu bulan, maka optimalisasi Ramadan dapat menjadi game changer dalam mengejar potensi besar zakat nasional.

 

NEGARA PALING DERMAWAN DI DUNIA

Indonesia sebenarnya memiliki modal sosial yang kuat. Dalam laporan World Giving Index yang dirilis oleh Charities Aid Foundation (CAF), Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia pada 2022 dan 2023, dengan skor partisipasi donasi, relawan, dan bantuan kepada orang asing yang sangat tinggi. Data ini memperkuat tesis bahwa karakter filantropi masyarakat Indonesia sangat kokoh.

Predikat ini bukan semata karena faktor religiositas, tetapi juga karena budaya sosial yang mengakar. Konsep gotong royong menjadi identitas kolektif bangsa. Soekarno bahkan menyebut gotong royong sebagai ‘intisari Pancasila’. Dalam pidatonya 1 Juni 1945, ia menyatakan bahwa jika Pancasila diperas menjadi satu nilai, maka nilai itu ialah gotong royong. Gotong royong mencerminkan solidaritas sosial, kebersamaan, dan tanggung jawab kolektif. Nilai ini sejalan dengan prinsip zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan instrumen keadilan sosial. Karena itu, tingginya tingkat donasi masyarakat Indonesia bukanlah fenomena instan, melainkan hasil interaksi antara nilai agama dan budaya sosial.

Selain faktor budaya, dorongan spiritual Ramadan juga memperkuat kecenderungan berbagi. Puasa melatih empati terhadap kaum miskin. Pengalaman menahan lapar dan dahaga memunculkan kesadaran sosial. Secara sosiologis, Ramadan menjadi ruang kolektif pembentukan solidaritas.

Artinya, persoalan zakat bukan pada rendahnya kepedulian, melainkan pada belum optimalnya konversi kepedulian menjadi penghimpunan yang terkelola. Jika masyarakat Indonesia terbukti sebagai yang paling dermawan secara global, potensi zakat Rp327 triliun bukanlah angka utopis. Ia realistis—asal dikelola dengan strategi yang tepat.

 

PERGESERAN KE PEMBAYARAN DIGITAL

Peralihan gaya transaksi masyarakat dari konvensional menuju digital makin nyata tidak hanya dalam konsumsi, tetapi juga dalam sistem pembayaran secara keseluruhan. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa volume transaksi pembayaran digital terus tumbuh kuat. Sepanjang 2025, transaksi digital melalui kanal seperti mobile banking, QRIS, dan internet banking meningkat tajam. Misalnya volume QRIS melonjak hingga lebih dari 143% secara tahunan, sedangkan total digital pembayaran mencapai 4,66 miliar transaksi hingga November 2025. BI memperkirakan pertumbuhan ini akan terus berlanjut hingga 29,7% di 2026.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa nilai transaksi perbankan secara digital mencapai Rp87 kuadriliun hingga Desember 2024, naik sekitar 50,6% secara tahunan, menunjukkan adopsi layanan mobile banking, SMS banking, dan internet banking yang semakin luas di tengah masyarakat.

Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin beralih dari pembayaran konvensional ke sistem digital. Tidak hanya untuk keperluan konsumsi atau transfer antarbank, perilaku ini telah menjadi bagian penting dari aktivitas ekonomi sehari-hari.

 

POTENSI BESAR, STRATEGI HARUS BERUBAH

Digitalisasi membuka peluang besar. Nilawati dan Rijal (2020) menegaskan bahwa pembayaran zakat secara daring meningkatkan efisiensi dan memperluas jangkauan penghimpunan. Kanal pembayaran kini terintegrasi melalui aplikasi resmi lembaga amil, dompet digital seperti GoPay, OVO, DANA, ShopeePay, LinkAja, serta platform crowdfunding

 seperti Kitabisa (Amar, 2023). QRIS mempermudah pembayaran tanpa hambatan administratif (Nishwah dkk, 2019).

Namun, data Philanthropy Indonesia (2020) menunjukkan penghimpunan zakat melalui platform digital masih sekitar 6,74% dari total penerimaan. Artinya, teknologi belum menjadi akselerator utama bagi zakat nasional. Rachman dan Salam (2018) serta Duasa dan Zainal (2020) mengingatkan bahwa keterbatasan literasi digital dan kapasitas teknologi amil menjadi kendala signifikan.

Karena itu, manajemen strategi menjadi kunci. Pertama, lembaga zakat perlu mengembangkan data analytics untuk memetakan perilaku muzakki. Segmentasi berbasis usia, profesi, wilayah, hingga preferensi kanal pembayaran akan meningkatkan efektivitas kampanye. Ramadan harus diperlakukan sebagai peak season yang direncanakan jauh hari, lengkap dengan target konversi dan indikator kinerja.

Kedua, perlu diterapkan strategi omnichannel fundraising. Muzaki harus dapat membayar zakat melalui berbagai kanal—aplikasi, marketplace, mobile banking, hingga fitur auto-debit, tanpa hambatan teknis. Semakin sederhana prosesnya, semakin tinggi peluang partisipasi.

Ketiga, penguatan positioning zakat sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi harus dipertegas. Zakat bukan sekadar kewajiban ritual, melainkan solusi pemberdayaan mustahik. Komunikasi berbasis dampak menjadi penting agar muzaki melihat kontribusinya sebagai bagian dari transformasi sosial.

 

TATA KELOLA DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Strategi yang agresif harus dibarengi tata kelola yang kuat. Budi Santoso (2023) menekankan bahwa digitalisasi zakat wajib diiringi akuntabilitas dan pelaporan yang dapat diakses langsung oleh muzaki. Tanpa transparansi, teknologi hanya menjadi alat administratif tanpa daya dorong kepercayaan.

Laila Az-Zahra (2024) menambahkan bahwa literasi zakat di era digital mencakup narasi nilai dan dampak. Generasi milenial dan gen Z menuntut dashboard real-time, laporan terukur, dan bukti konkret perubahan sosial. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu menerapkan performance management dengan indikator jelas: rasio biaya operasional, kecepatan distribusi, jumlah mustahik yang meningkat kesejahteraannya, dan tingkat keberhasilan program pemberdayaan.

Integrasi data nasional antarlembaga zakat juga menjadi kebutuhan mendesak. Pendekatan berbasis big data memungkinkan pemetaan mustahik yang lebih presisi dan membantu mencegah duplikasi bantuan sehingga distribusi dapat lebih efisien dan adil.

 

RAKSASA DIGITAL DAN KEADILAN SOSIAL

Dengan fakta bahwa lebih dari 50% penghimpunan zakat terjadi pada Ramadan (2022–2024) dan Indonesia dua tahun berturut-turut dinobatkan sebagai negara paling dermawan (2022–2023), fondasi sosial telah tersedia. Ditambah dengan pergeseran masyarakat ke transaksi digital yang semakin dominan, sesungguhnya peluang untuk mengejar potensi zakat penuh ada di depan mata.

Indonesia telah menjadi raksasa digital dalam konsumsi. Kini saatnya menjadi raksasa dalam distribusi kesejahteraan. Ketika teknologi, strategi, dan tata kelola berjalan selaras, jarak antara potensi dan realisasi dapat dipersempit. Ramadan bukan sekadar momentum spiritual, melainkan momentum strategis untuk membuktikan bahwa raksasa digital ini juga mampu menjadi raksasa dalam keadilan sosial.

Jika masyarakat Indonesia terbukti paling dermawan di dunia, dan lebih dari separuh penghimpunan zakat terjadi pada Ramadan, maka yang dibutuhkan bukan sekadar ajakan moral, melainkan orkestrasi manajerial yang matang, mengubah kepedulian menjadi kekuatan ekonomi umat yang terukur dan berdampak nyata. Wallahu’lam

.