Perda Perlindungan Perempuan Atur Pelayanan bagi Korban di RS Bandung Kiwari

PERLINDUNGAN dan Pemberdayaan Perempuan menjadi salah satu fokus perhatian DPRD Kota Bandung. Lewat Panitia Khusus (Pansus) 5, DPRD Kota Bandung tengah menyiapkan Peraturan Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

Saat ini, pembahasan raperda tersebut sudah masuk pada subtansi. Salah satunya membahas soal pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Bandung Kiwari bagi perempuan korban kekerasan.

"Pembahasan Raperda saat ini sudah sampai pasal 18, yang umum saja. Cuma memang yang menariknya adalah ketika kita mencoba untuk studi tiru dan konsultasi ke kementrian," ujar Wakil Ketua Pansus 5 DPRD Kota Bandung H Rizal Khairul SIp, MSi.

Baca juga : Lindungi Perempuan, Pansus 5 DPRD Kota Bandung Godok Raperda

Dari konsultasi tersebut, ungkapnya, pihaknya mengetahui banyak hal yang berkaitan dengan Raperda Pelindungan dan Pemberdayaan Perempuan. Meski terlihat sepele, tetapi banyak hal yang perlu diintergrasikan terutama di antara organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung.

"Permasalahan perempuan ini bukan hal yang mudah. Tinggal sekarang bagaimana wali kota baru bisa nyambung dan bisa merealisasikannya, karena aturan ini bisa baik kalau antar OPD terintegrasi. Kenapa harus terintegrasi? Karena ini saling berkaitan," ujarnya.

Tidak hanya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunganln anak, kata Rizal, dinas lainnya pun sepertu Dinas UMKM, Dinkes, Dinsos, Disdukcapil, Dinsos, Dispudpar, Disdik harus juga memiliki perhatian pada masalah perempuan. Semua pihak, harus memiliki perhatian terhadap masalah ini agar perempuan terlindungi.

Baca juga : Lindungi Perempuan, Pansus 5 DPRD Kota Bandung Godok Raperda

 "Kebetulan saya merupakan salah satu anggota Pansus laki-laki, di mana saya harus peduli pada perempuan. Kita harus memiliki eksistensi terhadap perempuan, karena kan ibu kita perempuan, istri kita juga perempuan. Saya juga punya anak perempuan jadi harus punya konsentrasi pada masalah perempuan," ungkapnya.

Dampak positif

Diharapkan, saat Perda selesai dibahas dan disahkan maka bisa memberikan dampak positif terutama untuk keberadaan perempuan di Kota Bandung. Para perempuan ini merasa dilindungi dan terlayani.

Baca juga : Pansus 3 DPRD Kota Bandung Jaga agar Reklame Bisa Memperindah Kota

Menurutnya, salah satu upaya perlindungan dan pelayanan pada perenpuan, yakni diberdayakan lewat pelatihan-pelatihan.

"Pasca perempuan ini menjadi korban kekerasan dan ditangani, nantinya mereka seperti aoa. Bagusnya diberdayakan, salah satunya diikutsertakan pada pelatihan-pelatihan agar mereka punya keteranpilan dan berdaya," jelasnya.

Selain itu, kata Rizal, harus juga disiapkan anggaran pendukung dan layanan kesehatan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Pasalnya, saat Pansus 5 konsultasi ke Kementrian Kesehatan, untuk penanngan luka yang dialami perempuan sebagai korban kekerasan ini tidak dikover BPJS.  Alasannya, masalah ini diserahkan kepada kementerian masing-masing.

"Makanya kita juga konsen pada penganggaran. Salah satunya untuk RS Bandung Kiwari agar kalau ada perempuan korban kekerasan bisa berobat ke situ karena tidak dikover BPJS. Tapi memang untuk warga tidak mampu ya," ungkapnya.