Kabupaten Bekasi Gandeng Kemensos Perkuat DTSEN Pastikan Bansos Tepat Sasaran

PEMERINTAH Kabupaten Bekasi bersama Kementerian Sosial berkomitmen memperkuat pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Komitmen itu ditegaskan dalam acara Kolaborasi Program Prioritas Presiden dalam rangka membangun sumber daya manusia (SDM) menuju kemandirian ekonomi sekaligus sosialisasi DTSEN oleh Mensos kepada seluruh camat, kepala desa dan lurah, operator SIKS-NG, pilar-pilar social, serta pendamping desa se-Kabupaten Bekasi di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Rabu (4/3).

Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung pemutakhiran data melalui penguatan peran operator desa dan dukungan sarana prasarana.

Baca juga : Ekspansi Industri Perkuat Potensi Investasi di Cibarusah

"Untuk SIKS-NG, memang bukan gaji, tetapi tali asih sebesar Rp500 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan. Ke depan, pada triwulan ketiga, kami tambahkan dukungan satu desa satu laptop," ujar Asep Surya, Kamis (5/3).

Dia menjelaskan, tantangan Kabupaten Bekasi terletak pada perbedaan jumlah penduduk antar desa. Desa dengan jumlah penduduk besar membutuhkan dukungan operator lebih banyak jika dibandingkan dengan desa dengan populasi kecil.

Karena itu, penambahan operator akan disesuaikan secara teknis berdasarkan kebutuhan masing-masing desa.

Baca juga : Sambut Pilkades Serentak 2026, Pemkab Bekasi Uji Coba Sistem E-Voting

"Dengan dukungan yang terukur ini, kami berharap operator desa dapat bekerja lebih profesional sehingga data yang dihasilkan benar-benar akurat," tambahnya.

Amanat Presiden

Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pemutakhiran DTSEN merupakan bagian dari pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah berkoordinasi membantu pembaruan data yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).

"Data yang baik akan memandu program-program kita agar tepat sasaran. Tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi secara bertahap meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di bidang ekonomi," tambahnya.

Dia menekankan, data yang semakin akurat dan realtime tidak hanya memastikan bantuan tepat sasaran, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat.

Seluruh usulan dari desa akan melalui jalur formal ke Dinas Sosial sebelum diproses lebih lanjut, dengan penetapan akhir berada di BPS sehingga menghasilkan satu data tunggal yang seragam.

Dalam kesempatan itu, Mensos juga mengingatkan para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk bekerja profesional dan tidak melakukan penyimpangan. Pemerintah telah memberikan sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti melanggar.

Melalui sinergi antara Pemkab Bekasi dan Kemensos, penguatan DTSEN diharapkan menjadi fondasi kebijakan sosial yang lebih presisi, transparan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.