Dedi Mulyadi Soroti Sengkarut Tambang di Jawa Barat

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah yang merugikan masyarakat dan berujung pada kerusakan lingkungan.

Dia menjelaskan, tambang legal di Jawa Barat bukan tidak meninggalkan persoalan. Mulai dari praktik manipulatif angka hingga hilangnya lahan hijau yang berbahaya bagi kehidupan jangka panjang.

"Jangankan yang ilegal, yang legal pun harus dibenarkan," kata Dedi di Bandung, Kamis (5/3). Dia mencontohkan, perusahaan tambang yang legal banyak yang praktiknya tidak sesuai perizinan.

Baca juga : BFI Dukung Pertumbuhan Ekonomi dengan Tingkatkan Fasilitas Industri Tambang

"Izin nambangnya di sini, tapi nambangnya di sana," kata dia. Bahkan, Dedi menegaskan banyak pelaku pertambangan yang lahan eksploitasinya melebihi dari yang diizinkan.

"Izin nambangnya 10 hektare, tapi di lapangan nambang 100 hektare," sesalnya.

Parahnya lagi, tambah dia, pembayaran pajak yang disetorkan kepada kas negara tidak sesuai dengan realitanya karena memanipulasi angka yang dikerjasamakan dengan oknum birokrat. "Bayar pajak pertambangan biasanya kerjasama dengan Bapenda. Tidak dihitung berdasarkan produk (hasil tambang), tapi ditembak. Ini yang terjadi," kata dia.

Baca juga : Program Intervensi Stunting Vale Indonesia Berlangsung di Bandung

Padahal, menurutnya aktivitas pertambangan ini berdampak terhadap menurunnya kualitas lingkungan. "Tambang ini memiliki efek terhadap degradasi lingkungan. Kita akan kehilangan pohon, sumber daya alam, gunung. Bahkan kita akan kehilangan keindahan alam," katanya.

Ujungnya, lanjut dia, berbagai kerusakan lingkungan ini akan membebani keuangan negara untuk proses rehabilitasinya. "Degradasi ini harus direcovery oleh kas negara," katanya.

Tak hanya itu, menurutnya persoalan ini sangat terasa oleh warga di sekitar area pertambangan. Manfaat perekonomian dari tambang tidak dirasakan oleh warga bahkan mereka hanya menanggung kerugiannya saja.

"Warga di sekitar tambang pendidikannya rendah, ekonominya rendah, kemiskinannya tinggi. Yang anehnya lagi, di daerah sekitar tambang itu infrastrukturnya buruk," kata dia.

Maka dari itu, Dedi memastikan tidak akan bermain-main dengan aktivitas penambangan di wilayahnya. "Banyak sektor lain yang dirugikan. Ini harus dibenahi. Saya tidak anti tambang jika tambang itu tidak anti keadilan," katanya.

Dia akan menyalurkan alokasi pajak pertambangan untuk digunakan sepenuhnya oleh warga sekitar mulai dari pembangunan infrastruktur hingga peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan. "Pajak dari tambang harus kembali ke daerahnya. Untuk infrastruktur jalan, pendidikan masyarakatnya jangan rendah, kesehatan masyarakatnya harus baik," katanya.

Selama ini, Dedi menilai yang menikmati hasil penambangan hasil segelintir orang saja. "Saya tidak mau yang menikmati tambang ini hanya tokoh masyarakat dan preman yang ngutipin uang dari mobil (pengangkut). Tukang batunya hanya dapat Rp40 ribu, premannya dapat  Rp300 ribu," katanya.  (H-3)