Headline
RI dan Uni Eropa menyepakati seluruh poin perjanjian
Indonesia memiliki banyak potensi dan kekuatan sebagai daya tawar dalam negosiasi.
BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat akan memutuskan salah tidaknya Ridwan Kamil dalam kasus pelanggaran kampanye pada Senin (5/2).
Mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran Jabar itu dilaporkan dua pihak karena diduga melakukan politik uang di Tasikmalaya.
"Rencananya, Bawaslu Jabar akan memplenokan hasil pemeriksaan laporan
tersebut pada Senin (5/2). Kita akan lakukan pembahasan terakhir untuk
memutuskan apakah yang bersangkutan melanggar atau tidak," ujar Ketua
Bawaslu Jabar, Zacky Muhammad Zam Zam, Minggu (4/2).
Baca juga : Bawaslu Jawa Barat Periksa Ridwan Kamil, Ketua TKD Prabowo-Gibran
Menurut dia, Bawaslu sudah memeriksa sejumlah saksi atas laporan
dugaan politik uang yang menyeret nama Ridwan Kamil di Kabupaten
Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Kini, Bawaslu hanya tinggal memutuskan
laporan itu memenuhi unsur pelanggaran pemilu atau tidak.
"Semua saksi sudah dipanggil dan kita klarifikasi. Kini proses
klarifikanya sudah selesai. Tinggal mengkaji dari hasil proses
klarifikasi tersebut apakah menguatkan atau tidak," terangnya.
Ridwan Kamil dilaporkan dua pihak ke Bawaslu Jabar, yakni oleh DPD PDI Perjuagan Jabar dan Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia. Dia diduga melakukan politik uang di acara Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tasikmalaya.
Baca juga : PTMA Serukan Kawal Pemilu
Pada Senin (29/1) lalu, Ridwan Kamil sudah memenuhi undangan klarifikasi dari Bawaslu. Kepadanya diajukan sebanyak 30 pertanyaan atas dugaan politik uang.
Sementara itu Bawaslu Jabar hari ini menggelar acara Bawaslu Jabar Super Fast yang diadakan di Gedung Sate, Kota Bandung. Acara ini merupakan bentuk komitmen untuk menjaga kegiatan kampanye dan pemilu sesuai dengan regulasi yang ditentukan.
Selain itu, juga untuk menumbuhkan awareness kepada peserta pemilu hingga masyarakat pada potensi pelanggaran, mulai dari money politik, politik identitas, politisasi SARA, dan politisasi birokrasi.
Baca juga : Satpol PP DKI Ogah Jelaskan Pelanggaran Kampanye Gibran Rakabuming Raka
"Acara ini adalah bagian dari kegiatan untuk pencegahan terhadap potensi pelanggaran dan melibatkan masyarakat. Bawaslu ingin masyarakat aware terhadap proses pemilu yang sedang berjalan," lanjut Zacky.
Baca juga : PDIP Jabar Laporkan Ridwan Kamil ke Bawaslu
MASA pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi siswa baru jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK yang digelar secara serentak di setiap daerah dimulai Senin (14/7).
Ayep Zaki menegaskan peningkatan PAD bertujuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Sunda menjadi salah satu suku terbesar di Tanah Air, tapi masih membutuhkan banyak saudagar untuk memperkuat posisinya.
Sejauh ini masih ada situasi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat Papua, ditambah terbatasnya pengetahuan politik yang masih jadi kendala.
Program ini memberikan banyak peluang agar mengefektifkan dan mengefisienkan proses pembelajaran.
Pelaksanaan MPLS ditekankan agar siswa bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru.
Prevalensi stunting secara nasional memang sudah turun. Kini berada di angka 19,8%. Tapi kuncinya ada di Jawa Barat, karena populasinya terbesar.
Masyarakat Kota Sukabumi kini mendapatkan akses lebih mudah terhadap sembako berkualitas dengan harga yang wajar.
Beras SPHP merupakan bagian dari program pemerintah untuk menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat, dan mengantisipasi kenaikan harga beras di pasaran.
Savana Funk, malam itu, Jumat (11/7) tampil memukau penggemarnya yang datang ke TP Stage, Suargi Ballroom, The Papandayan Hotel, Kota Bandung
MR DIY menggulirkan kampanye Inspirasi Buat yang Ada Aja Idenya untuk memotivasi konsumen memiliki ide baru dalam kehidupannya.
MESKI masih berselimut duka, Agung Fauzy dan Sandi Wigusprayoga berhasil menjalani tes dan lolos menjadi anggota TNI Angkatan Darat (AD).
PEMBENAHAN dan renovasi Teras Cihampelas tengah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), minta seluruh rumah sakit di Kota Bandung wajib melayani warga yang ber-KTP Bandung tanpa diskriminasi.
Dengan fitur yang sangat lengkap dan paling unggul di kelas sepeda motor seharga Rp50 juta, Tyranno ditawarkan dengan harga Rp26.250.000 on the road (OTR) di Bandung.
Di Sukabumi, Jawa Barat, ditargetkan dibangun 10 ribu unit rumah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Penetapan tersangka dilakukan setelah menemukan dua alat bukti yang cukup dari hasil penyelidikan dan penyidikan.
Di Kota Tasikmalaya, kasus TBC cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan perbaikan sistem deteksi pelaporan hingga kasusnya bisa menurun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved