KDM Soroti Kemampuan Iran Kelola Anggaran di Tengah Embargo Ekonomi Bertahun-tahun

KEMAMPUAN Pemerintah Iran dalam menggelola anggaran keuangan negara di tengah konflik dengan Israel dan Amerika, mendapat pujian dari Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM.

Iran tetap berdiri kokoh meski dihimpit oleh situasi embargo ekonomi yang berat selama bertahun-tahun. 

"Dalam perspektif itu, saya melihat kenapa Iran bisa bertahan? Karena, satu pemerintahnya efisien. Ulamanya memperlihatkan sebuah kesederhanaan yang luar biasa. Dia memilih jadi martir dibanding dia meninggal belakangan. Martirnya menjadi sebuah gerakan heroisme publik. Saya baca berapa APBN Iran? Rp1000 triliun dari 92 juta penduduk,” papar Dedi dalam keterangannya, Senin (9/3). 

Baca juga : Harga Minyak Dunia Anjlok usai Trump Isyaratkan Perang Iran Segera Berakhir

Menurut gubernur, dengan anggaran sebesar itu pemerintahan Iran mampu melahirkan keberpihakan yang sangat tinggi pada urusan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur warga. 

"Dari 10 masyarakat usia sekolah, 9 diantaranya kuliah. Apa yang dipelajari? Sains, matematika, fisika, kimia, kedokteran, engineer. Berobat gratis, sekolah gratis, jalan tidak ada yang bolong. lingkungannya bersih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan,” jelasnya.

Anggaran pertahanannya pun, kata Dedi, hanya sekitar Rp132 triliun, namun karena terkena embargo maka negara tersebut bisa membuat teknologi drone, hulu ledak dan memperkuat seluruh armada perang mereka. Mereka bisa berperang dengan gagah mempertahankan keyakinannya karena dia membuat sendiri. 

Baca juga : Trump Sebut Perang Iran Segera Selesai, AS Pertimbangkan Ambil Alih Selat Hormuz

Efisien dalam Penggunaan Anggaran

Kemampuan Iran dalam menjaga kedaulatan tidak akan terjadi jika pemerintahannya tidak efisien dalam mengelola anggaran, sulit terjadi jika perguruan tinggi mereka tidak fokus melahirkan lulusan-lulusan hebat dengan penelitian yang kuat. 

Dari Iran, Dedi belajar bagaimana Provinsi Jabar di bawah kepempimpinannya, mampu membuat APBD Rp37 triliun menjadi surplus.

“(Surplus) bagi saya bukan kebahagiaan, bagi saya bukan kebanggaan. Saya memimpin Jabar kondisi keuangannya hanya Rp26 triliun. Tapi membebaskan pendidikan SMA gratis. Bisa membangun jalan sampai pelosok. Bisa membangun rumah rakyat miskin. Bisa menyiapkan generasi ke depan untuk dia bisa kuliah di bidang-bidang teknologi. Melahirkan engineer baru, kemudian pemerintahannya efisien,” ungkapnya. 

Gubernur menambahkan, desentralisasi atau otonomi, bukan hanya dipahami dalam pembagian kewenangan atau sebagai bagian pembagian keuangan antara pusat daerah sampai desa. Keberadaan pemerintah daerah juga harus dipandang penting. Ketika negara dalam ancaman, kalau semuanya terlalu terpusat, daerah-daerah akan mengalami pelemahan.

Saat ini, pemerintah tengah dihadapkan pada kebijakan fiskal yang ketat. Salah satunya penundaan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam kondisi tersebut, dirinya berupaya tetap memprioritaskan anggaran untuk kepentingan warga mulai dari pembangunan jalan, jaminan sosial hingga biaya pendidikan. 

“Mungkin para bupati, para gubernur akan pusing. Saya tidak, saya sudah paham bagaimana mengelola keuangan lewat efisiensi dan mengatur ritme kerja pegawai lewat kebijakan work from home (WFH). Saya juga mengorkestrasi efisiensi lewat pengurangan anggaran-anggaran umum di tiap dinas namun tetap melahirkan produktivitas yang tinggi,” tandasnya. 

Dalam situasi keuangan saat ini, kata Dedi, pemimpin didorong untuk mencari jalan keluar agar urusan pelayanan publik dan pembangunan tetap dirasakan oleh warga. Sesuai ajaran Islam, pemimpin dituntut untuk mengutamakan kepentingan umat di atas segalanya. Karena kondisi keuangan yang berat, harus berikhtiar. Pencipta, pengabdi yang penting bernafaskan Islam. Bernafaskan Islam itu artinya pemerintah mengutamakan keselamatan warganya dibanding kepentingan lainnya. (AN/E-4)