Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 4.555 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Tasikmalaya, sudah 3 bulan bekerja, tapi belum menerima gaji.
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Anggota Komisi I DPRD Fraksi PKB Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim mengaku mendorong agar pemerintah daerah segera melunasi gaji atau honor selama 3 bulan bagi 4.555 orang PPPK paruh waktu yang baru diangkat. Keterlambatan gaji diduga ada kelalaian dan berpotensi menimbulkan polemik.
"Persoalan ini sebenarnya sudah lama. Kami sudah memperingatkan pemerintah daerah saat SK PPPK Paruh Waktu diterbitkan tanpa mencantumkan besaran gaji. Kelalaian tersebut sangat berpotensi menimbulkan polemik. Kini kekhawatiran itu terbukti hingga menjadi masalah," ujarnya, Senin (9/3).
Dia meminta Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
"Pemerintah daerah tidak boleh menahan hak para guru dan tenaga kependidikan yang menjalankan tugas sebagai PPPK paruh waktu. Pemerintah daerah harus segera memperbaikinya," tambah Asep.
Dia mendesak agar hak PPPK paruh waktu untuk Januari, Februari dan Maret segera dibayarkan sebelum Idul Fitri, lantaran kebutuhan yang meningkat. Pembayaran tersebut bukan hanya sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk penghargaan pemerintah daerah terhadap para tenaga pendidik yang telah berjuang dalam dunia pendidikan.
"Kami meminta kepada Bupati Tasikmalaya jangan menahan hak para guru P3K Paruh Waktu tersebut. Apalagi ini menjelang lebaran, karena kebutuhan meningkat. SK pengangkatan secepatnya juga harus diperbaiki," tegas Asep.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
Bank Mandiri kembali mempertegas perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan
GPM bukan sekadar seremoni, melainkan upaya sistematis untuk menekan laju inflasi di level akar rumput.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved