Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
DINAS Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung Barat menyiapkan empat mesin pengolahan sampah menyusul kebijakan pembatasan kuota ritase pengiriman sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti.
Kepala DLH Bandung Barat, Ibrahim Aji menjelaskan, mesin pengolah sampah tersebut dapat menampung 10 ton sampah per hari yang disebar di beberapa titik di Kabupaten Bandung Barat.
"Kami akan memaksimalkan pengolahan sampah karena kebetulan kami dapat bantuan mesin pengolah sampah. Ada 4 unit, kapasitasnya 10 ton per hari," katanya, Jumat (11/10).
Baca juga : Pemerintah Tegaskan Pentingnya Penerapan Ekonomi Sirkular
Dia mengatakan, titik lokasi tempat penyimpanan mesin pengolah sampah tersebut di antaranya di Kecamatan Cihampelas, Cipatat dan Batujajar sebanyak dua unit.
"Langkah ini disiapkan untuk memaksimalkan pengolahan sampah mengingat TPA Sarimukti yang berada di Kecamatan Cipatat dipastikan sudah mengalami over kapasitas," ujarnya.
Ibrahim Aji menyatakan, mesin pengolahan tersebut dapat mengolah sampah organik maupun anorganik. Dengan begitu, penanganan sampah di Bandung Barat bakal lebih maksimal.
Baca juga : Kantor Pemerintah di Kota Bandung Wajib Bebas dari Sampah Makanan
"Mesin pengolah sampah itu untuk semua jenis. Sampah diolah menjadi residu. Jika 4 mesin ini kita optimalkan bisa mengurangi sampah 40 ton per hari," jelasnya.
Ia mengungkapkan, sebanyak 150 ton sampah per hari dari wilayah Bandung Barat diangkut ke TPAS Sarimukti dengan jumlah 40 ritase kendaraan yang berkapasitas 6 meter kubik.
"Kita diberi kouta pembuangan sampah 17 ritase dengan kapasitas 12 meter kubik. Sebelumnya kita membuang sampah ke TPA Sarimukti sekitar 20-23 ritase per hari. Sekarang menjadi 17 ritase per hari," tuturnya.
Menurut dia, meskipun sudah terjadi pengurangan pembuangan sampah ke TPA namun tidak berdampak signifikan. Oleh karena itu, pengolahan sampah di Bandung Barat bakal dioptimalkan.
"Selama ini pemilahan sampah dari warga belum optimal. Tapi kita akan terus melakukan sosialisasi agar sampah tersebut terutama yang bersumber dari rumah bisa dipilah," tandasnya.
Pemerintah Kota Bandung berupaya menggeser status kawasan Kebun Binatang Bandung dari konservasi menjadi ruang terbuka hijau tanpa fondasi hukum.
Kota Baru Parahyangan dinilai berkomitmen dalam membangun kota mandiri, madani dan alami yang berkualitas serta berkelanjutan.
Banjir yang kerap melanda wilayah Karawang tidak lepas dari luapan Sungai Citarum dan Cibeet
Sepanjang 2025, Dishub mencatat ribuan titik PJU dan lampu penerangan jalan (PJL) telah diperbaiki dan dibangun
Program Bongkar Ratoon Tebu merupakan langkah strategis dari Kementerian Pertanian untuk meningkatkan produktivitas tebu
Bentuk keseriusannya dilakukan Wali Kota Sukaumi Ayep Zaki dengan mendatangi Kementerian Perhubungan.
Untuk meringankan beban para korban banjir di Karawang, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Karawang menyalurkan ratusan paket bantuan
Program WTE di TPA Sarimukti yang berada di Kabupaten Bandung Barat digulirkan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis sampah di kawasan Bandung Raya.
Workshop secara khusus membahas penyusunan dan peninjauan RPS yang berbasis dampak (impact-based curriculum) dalam kerangka kurikulum adaptif Telkom University.
Upaya menuju swasembada energi Indonesia masih jauh dari ideal.
Selain terus mendorong kemajuan di Bandung dan sekitarnya, kami juga harus mendukung kawasan industri Rebana yang dikembangkan pemerintah
Penguatan UMKM harus dimulai dari komitmen pemerintah daerah sendiri melalui kebijakan belanja yang berpihak kepada pelaku usaha lokal.
Pengemudi dum truk melarikan diri setelah insiden kecelakaan.
Dari 2.772 kios di pasar itu, masih tersisa 1.772 kios yang bertahan berjualan.
Pelaku mengincar harta benda milik korban yang merupakan mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Keberhasilan program pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada kebijakan di tingkat kota, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif dari kelurahan hingga RW.
Penerimaan pajak dari sektor pariwisata tercatat jauh lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang hanya menyumbang Rp3,073 miliar.
Kepercayaan masyarakat terhadap gerakan filantropi harus bersinergi dan dimanfaatkan untuk bersama-sama mewujudkan kemakmuran masyarakat
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved