Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
AGENDA pelantikan 50 calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
hasil Pemilu 2024 yang sedianya dilaksanakan Senin (5/8) batal digelar.
Diduga pembatalan tersebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat
belum melaksanakan pleno penetapan calon terpilih.
Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Pratama Nugraha, mengaku sampai saat ini belum menerima surat dari KPU. Hasil koordinasi dengan KPU, pembatalan agenda pelantikan lebih kepada administrasi.
"Dari KPU kemarin sempat datang ke sini untuk minta waktu. Itu
administrasi," katanya, Senin (5/8).
Baca juga : DPRD Kabupaten Cianjur Usulkan 5 Raperda
Secara teknis regulasi jadwal pelantikan, tambah dia, kewenangannya ada
di KPU. Sekretariat DPRD hanya sebatas mempersiapkan hal-hal yang
dibutuhkan saat proses pelantikan.
"Kita lebih kepada persiapan-persiapan. Semua sudah kami optimalkan,"
tuturnya.
Karena itu, lanjut Pratama, Sekretariat DPRD sifatnya hanya menunggu.
Ketika ada kepastian jadwal pelantikan anggota DPRD terpilih, maka
sekretariat mempersiapkan segala sesuatunya.
Baca juga : Karena Alasan Kesehatan, Plt Sekretaris DPRD Cianjur Ajukan Pengunduran Diri
"Kalau sampai ada yang di-cancel soal properti dan lainnya sih tidak ada. Tapi yang jelas kita sebetulnya sudah siap," tegas Pratama.
Belum dilantiknya anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 tak berdampak
terjadinya kekosongan. Pasalnya, sesuai regulasi, periodesasi habis masa jabatan para wakil rakyat itu terhitung sejak dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD terpilih yang baru.
"Jadi, anggota Dewan yang lama masih tetap. Tidak ada kekosongan," ucap dia.
Baca juga : Plt Sekretaris DPRD Cianjur Ajukan Permohonan Pengunduran Diri
Pratama menuturkan, anggaran pelantikan sudah dialokasikan sebelumya dari APBD Kabupaten Cianjur. Nilai besaran anggaran tak mencapai ratusan juta rupiah.
"Kita tak ingin bermewah-mewahan. Lebih kepada yang sederhana," pungkasnya.
Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman, menjelaskan tidak jadi
dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 yang
direncanakan Senin (5/8) karena belum digelar pleno penetapan. Keadaan itu karena masih ada proses gugatan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah
Konstitusi
"Kami belum menggelar rapat pleno penetapan caleg DPRD terpilih. Kami masih menunggu instruksi dari KPU RI,� kata Rustiman.
Polres Cianjur berkeinginan membantu masyarakat yang rindu berkumpul bersama keluarga saat Idul fitri.
Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh jajaran Polresta Cirebon.
Bagi mereka, ini bukan sekadar agenda rutin, tapi cara menjaga ingatan
Mudik gratis bukan sekadar layanan transportasi tanpa biaya, melainkan bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi antarwilayah
Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari penetapan status tersangka terhadap BS
POLRES Tasikmalaya Kota berangkatkan 114 orang pemudik dilakukan secara gratis tujuan Yogyakarta-Solo menggunakan dua unit bus pariwisata dari perusahaan otobus Primajasa.
POSKO Terpadu Polres Cimahi di GT Padalarang Kabupaten Bandung Barat menyita perhatian pengguna kendaraan. Sebuah bangunan berdiri kokoh terinspirasi dari karakter robot Transformers.
REKAYASA lalu lintas one way resmi diberlakukan di ruas Tol Cipali KM 72 hingga KM 188 tepat pada pukul 15.21 WIB.
Peringatan Nuzulul Qur’an tahun ini mengusung tema “Ramadan Membentuk Mental Prajurit TNI yang Prima dan Memegang Teguh Nilai-Nilai Tauhid untuk Indonesia Maju.”
HARGA daging sapi di Kota Sukabumi, Jawa Barat, naik jadi Rp150 ribu per kilogram pada H-4 Idul Fitri 1447 Hijriah, Selasa (17/3).
Kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang rutin digelar setiap tahun
Komisi III DPRD Jabar juga mendorong penguatan inovasi pelayanan dan optimalisasi sistem digital di P3DW.
JALUR menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, tersendat akibat antrean panjang truk pengangkut sampah, Senin (16/3).
integritas tidak muncul secara instan ketika seseorang memasuki lembaga penegak hukum.
WALI Kota Bandung, Muhammad Farhan, membekukan seluruh izin pembangunan proyek Bus Rapid Transit (BRT).
DUA bangunan rumah warga di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dilaporkan rusak terdampak gempa 4,2 magnitudo, Minggu (15/3). Kedua bangunan itu berada di dua lokasi berbeda.
Serangan tersebut merupakan bentuk intimidasi brutal yang mengancam kebebasan sipil di Indonesia.
Para pengurus himpunan mahasiswa membaur dengan anak-anak hebat dari panti yatim piatu beserta para pengurus panti asuhan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved