Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
AGENDA pelantikan 50 calon anggota DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat,
hasil Pemilu 2024 yang sedianya dilaksanakan Senin (5/8) batal digelar.
Diduga pembatalan tersebut karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat
belum melaksanakan pleno penetapan calon terpilih.
Sekretaris DPRD Kabupaten Cianjur, Pratama Nugraha, mengaku sampai saat ini belum menerima surat dari KPU. Hasil koordinasi dengan KPU, pembatalan agenda pelantikan lebih kepada administrasi.
"Dari KPU kemarin sempat datang ke sini untuk minta waktu. Itu
administrasi," katanya, Senin (5/8).
Baca juga : DPRD Kabupaten Cianjur Usulkan 5 Raperda
Secara teknis regulasi jadwal pelantikan, tambah dia, kewenangannya ada
di KPU. Sekretariat DPRD hanya sebatas mempersiapkan hal-hal yang
dibutuhkan saat proses pelantikan.
"Kita lebih kepada persiapan-persiapan. Semua sudah kami optimalkan,"
tuturnya.
Karena itu, lanjut Pratama, Sekretariat DPRD sifatnya hanya menunggu.
Ketika ada kepastian jadwal pelantikan anggota DPRD terpilih, maka
sekretariat mempersiapkan segala sesuatunya.
Baca juga : Karena Alasan Kesehatan, Plt Sekretaris DPRD Cianjur Ajukan Pengunduran Diri
"Kalau sampai ada yang di-cancel soal properti dan lainnya sih tidak ada. Tapi yang jelas kita sebetulnya sudah siap," tegas Pratama.
Belum dilantiknya anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 tak berdampak
terjadinya kekosongan. Pasalnya, sesuai regulasi, periodesasi habis masa jabatan para wakil rakyat itu terhitung sejak dilaksanakan pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD terpilih yang baru.
"Jadi, anggota Dewan yang lama masih tetap. Tidak ada kekosongan," ucap dia.
Baca juga : Plt Sekretaris DPRD Cianjur Ajukan Permohonan Pengunduran Diri
Pratama menuturkan, anggaran pelantikan sudah dialokasikan sebelumya dari APBD Kabupaten Cianjur. Nilai besaran anggaran tak mencapai ratusan juta rupiah.
"Kita tak ingin bermewah-mewahan. Lebih kepada yang sederhana," pungkasnya.
Komisioner KPU Kabupaten Cianjur, Rustiman, menjelaskan tidak jadi
dilaksanakannya pelantikan anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 yang
direncanakan Senin (5/8) karena belum digelar pleno penetapan. Keadaan itu karena masih ada proses gugatan sengketa hasil Pemilu ke Mahkamah
Konstitusi
"Kami belum menggelar rapat pleno penetapan caleg DPRD terpilih. Kami masih menunggu instruksi dari KPU RI,� kata Rustiman.
RENTETAN kejadian gempa Sesar Lembang tidak bisa langsung disimpulkan sebagai gempa pendahuluan atau Foreshock.
LAJU inflasi month-to-month (mtm) di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Agustus tahun ini cenderung turun dibanding bulan sebelumnya.
Di Kecamatan Gunungpuyuh, pemerintah kecamatan bekerja sama dengan pengurus RT dan RW mendekatkan dan memudahkan pelayanan pembayaran.
Operasional TPA tanpa AMDAL dapat menyebabkan bencana lingkungan dan membahayakan masyarakat,
Berlangsung selama tiga hari, Kamis-Minggu (21-24/8), transaksi berhasil menembus pasar Internasional. Total transaksi mencapai Rp1,4 miliar.
Para lulusan UM Bandung diharapkan untuk menjadi technopreneur islami yang mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan riset berbasis nilai Islam, dan menghadirkan solusi bagi bangsa.
Otak yang sehat melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, inovatif dan mampu bersaing di era global.
Momentum ini menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta dalam mewujudkan impian banyak keluarga
Dari tangan tersangka, petugas menyita barang bukti sabu dengan total berat 19,72 gram, dan sejumlah peralatan untuk transaksi maupun konsumsi.
Aksi bela Palestina yang digelar Forum Umat Islam Bandung Bersatu (FUIBB) ini bertajuk “Umat Islam Bersatu”.
Sedekah kemerdekaan diikuti 8.000 orang anak yatim piatu dan 2.000 warga kurang mampu di Kabupaten Ciamis, Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut.
DPW Partai NasDem Jawa Barat melantik pengurus DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang.
Langkah pertama adalah mempertimbangkan opsi untuk meningkatkan status siaga bencana. Karena selain gempa bumi, wilayah Cimahi juga rawan dampak bencana hidrometeorologi.
Pipri hanya diperbolehkan menangani dan melayani pasien di Poli Swasta Kencana RSCM. Di poli ini, pasien hanya bisa membayar mandiri sebesar minimal Rp4 juta untuk pemeriksaan echo jantung
Pemberian kapal bertujuan agar nelayan mendapat tangkapan ikan lebih banyak.
Mereka mengecam terjadinya kekerasan tersebut karena mengancam kebebasan pers di tengah iklim demokrasi.
Kita masuk ke materialisme dunia kesehatan. Dunia kesehatan adalah bisnis
Migrant Care telah melakukan survei di sembilan desa di Kabupaten Indramayu. Survei terkait dengan kondisi pekerja migran dan purna Pekerja Migran Indonesia
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved