Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

Giliran UU Korona Digugat

Pengesahan perppu menjadi undang-undang dinilai tidak sah karena DPR menetapkan UU bukan pada masa sidang berikutnya.

Hakim MK Minta Pemohon Pahami Karakteristik UU Penetapan Perppu

Regulasi yang berasal dari pengesahan Perppu hanya menyertakan dua pasal dan tidak terdapat ayat. Seluruh ketentuan terdapat dalam Perppu yang berupa lampiran UU.

​​​​​​​UU Wabah dan Karantina Kesehatan Digugat ke MK

"Penjelasan mengenai apa yang disebut sebagai sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan tidak ada dalam Pasal a quo."

Loh, Pemohon kan Sudah Meninggal

Bertindak sebagai pemohon ialah Ki Gendeng Pamungkas, paranormal yang belum lama ini diberitakan sudah meninggal dunia.

MK Nilai Alasan Pemohon tidak Relevan

MAHKAMAH Konstitusi meminta pemohon perkara pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 untuk memperbaiki permohonan.

Embrio Pengadilan Khusus Pemilu sudah Ada

Kehadiran pengadilan khusus pemilu dinilai perlu, tetapi bukan berarti membentuk lembaga baru. Namun, mengoptimalkan fungsi lembaga yang ada.

Gugatan soal Karantina Wilayah Kabur

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 34/PUU-XVIII/2020 itu diajukan advokat Runik Erwanto dan Singgih Tomi Gumilang.

Pengunggah The Lippo Way Gugat Pasal Pemidanaan Penyebar Hoaks

Pemohon mendalilkan bahwa pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945 dan tidak relevan lagi diterapkan pada kondisi saat ini.

Pemohon akan Ajukan Gugatan Baru ke MK

Pemohon menilai pengesahan perppu itu terlalu cepat.

Perppu 1/2020 telah Jadi UU, Pemohon akan Kembali Gugat ke MK

Pemohon menilai bahwa disahkannya Perppu No.1/2020 menjadi undang-undang terlalu cepat.

Menkeu Sri Mulyani: Perppu 1/2020 telah menjadi UU 2/2020

Dalam rapat paripurna ke-15 Masa Sidang III Tahun 2019-2020, Selasa (12/5), DPR memberikan persetujuan untuk menetapkan RUU tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang.

Menkumham Yasonna akan Hadiri Sidang Gugatan Perppu Korona

Sidang juga turut dihadiri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Hari Ini, MAKI Jalani Sidang Perdana Perppu Covid-19 di MK

MAKI optimistis menang melawan pemerintah. Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1 tahun 2020 terkait penanganan korona diyakini akan dibatalkan dalam persidangan itu.

Pemohon Cabut Gugatan atas Perppu Korona

Permohonan yang diajukan pada 15 April 2020 oleh H Damai Lubis dengan perihal pengujian Pasal 20 ayat 1, 2, dan 3 dinyatakan dicabut.

Korban Jiwa kembali Jadi Dasar Gugat UU Pemilu

Pemohon mengklaim pasal-pasal tersebut berbeda dengan apa yang pernah dimohonkan sebelumnya terkait penyebab kematian penyelenggara pemilu.

Kerugian Konstitusional Pemohon Kabur

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).

Notaris tidak Bisa Disidik, Jaksa Judisial Review UU Jabatan Nota

SULIT memeriksa notaris, lima jaksa mengajukan judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) .

Jabatan Notaris Digugat Lima Jaksa ke MK

Jabatan Notaris digugat lima jaksa dari Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) lewat judicial review di Mahkamah Konsitusi (MK), Senin (11/5).

Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politik

Revisi UU MK diajukan anggota DPR perseorangan, yaitu Ketua Badan Legislastif DPR Supratman Andi Agtas. Usulan revisi itu belum masuk daftar UU Program Legislasi Nasional

Guru Besar Unpad: Revisi UU MK Sarat Kepentingan Politik

Revisi itu dianggap kental dengan kepentingan politik dari pihak yang diuntungkan.

Warisan Sejarah Indonesia di Kaledonia Baru

Virus Nipah

Kepemimpinan Algoritmik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia