Kerugian Konstitusional Pemohon Kabur

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan itu, majelis hakim konstitusi meminta pemohon memperbaiki sejumlah hal dalam gugatan mereka.

Hakim konstitusi Manahan MP Sitompul mengatakan petitum yang disampaikan para pemohon berbeda dengan yang tertulis dalam permohonan. Hal itu terkait dengan dalil-dalil pemohon yang mangajukan keberatan terhadap UU tersebut.

Ia juga meminta pemohon menguraikan lebih detail kerugian konstitusional yang dialami. “Alasan-alasan permohonan juga harus dipersingkat, jelas, tidak perlu terlalu panjang,” ujar Manahan dalam sidang yang berlangsung secara virtual di Gedung MK, Jakarta, kemarin.

Hakim Enny Nurbaningsih pun meminta pemohon agar tidak membuat permohonan tertulis yang terlalu tebal. “Lampiran tidak perlu. Sederhana saja formatnya, ada kewenangan mahkamah, kedudukan hukum, posita, petitum. Selain itu, perlu dijelaskan status jabatan para pemohon dalam perusahaan yang dikelola. Harus jelas dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, apa kapasitas pemohon,” tegas Enny.

Sementara itu, hakim Suhartoyo menekankan bahwa harus dijelaskan identitas para pemohon yang dikaitkan dengan kepentingan konstitusional untuk mengajukan permohonan ke MK. “Penanggung jawab dalam perusahaan harus dijelaskan. Penanggung jawab dalam perseroan itu seperti apa? Harus dijelaskan. MK tidak akan menyentuh permohonan yang diajukan para pemohon kalau tidak jelas,” tandas Suhartoyo.

Pemohon dalam perkara itu ialah Sunaryo dan Zarkasi. Keduanya mengajukan uji materi Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) huruf b UU PPMI. Pasal 5 huruf d menyebutkan, ‘Setiap pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan: ... d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial...’. Pasal 54 ayat (1) huruf b berbunyi, ‘(1) Untuk dapat memperoleh SIP3MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1), perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia harus memenuhi persyaratan: ... b.’Menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban perlindungan pekerja migran Indonesia’.

Menurut para pemohon, ketentuan Pasal 5 huruf d dan Pasal 54 ayat (1) merugikan hak konstitusional mereka. Usaha mereka telah dicabut melalui Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pencabutan Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia PT Sentosa Karya Mandiri. (Van/P-3)