Berita Terbaru Mahkamah Konstitusi Hari Ini

MK: Pemakzulan Wapres Gibran tidak Bisa Serampangan

MK buka suara terkait isu pemakzulan wakil presiden (wapres) Gibran Rakabuming Raka yang santer belakangan ini.

Anggota DPR DPR : Sekolah Rakyat Berbeda dengan Sekolah Gratis yang Diputuskan MK

ANGGOTA Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amalia menilai program Sekolah Rakyat akan berbeda dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan sekolah gratis.

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pengelolaan Tambang Digugat ke MK

KEWENANGAN pengelolaan energi dan sumber daya mineral termasuk pemberian izin tambang, yang kini berada di tangan pemerintah pusat digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

MK Tolak 5 Gugatan UU TNI, Pemohon Dinilai tidak Bisa Tunjukkan Keterlibatan dalam Pembentukan UU

MK menolak lima gugatan yang diajukan sejumlah pemohon berkaitan dengan pengujian formil dan materiil UU TNI

UU Kejaksaan Digugat ke MK, Persoalkan Hak Imunitas Jaksa

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan atas pengujian UU Kejaksaan terkait hak imunitas bagi jaksa.

UU Polri Digugat ke MK, Persoalkan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Kepolisian

DUA orang advokat, Syamsul Jahidin dan Ernawati menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) ke Mahkamah Konstitusi (MK)

MK Kembali Terima Gugatan PSU Pilkada Kabupaten Pesawaran

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU

Sekolah Wajib Gratis, Guru Khawatir Gaji tidak Terpenuhi

MK mewajibkan negara menggratiskan pendidikan dasar 9 tahun dari SD hingga SMP. Muncul pula ketakutan dari para guru, khususnya guru honorer yang takut gajinya menunggak atau dipotong.

Ini Tanggapan Wakil Bupati Sopeng dan Wali Kota Makassar soal Pendidikan Dasar Gratis

Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menegaskan putusan MK soal pendidikan dasar gratis merupakan amanat Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh negara.

Amnesty Dorong Pemerintah Segera Patuhi Putusan MK Soal Pendidikan Dasar Gratis

AMNESTY International Indonesia meminta pemerintah untuk segera mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait akses pendidikan dasar gratis. Putusan MK

JPPI: Anggaran Pendidikan Cukup untuk Gratiskan SD-SMP, Bahkan Lebih

JPPI menyebut anggaran pendidikan nasional cukup untuk mengimplementasikan sekolah gratis jenjang SD-SMP negeri dan swasta.

SD-SMP Swasta Gratis, Perlu Realokasi Anggaran Pendidikan

MK menetapkan bahwa pendidikan dasar mencakup jenjang SD dan SMP wajib diselenggarakan secara gratis. Kekhawatiran muncul menyangkut pembiayaan operasional sekolah swasta.

BMPS Bali: Putusan MK Soal Sekolah Swasta Gratis Tepat, asalkan Honor Guru Swasta Terjamin

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) soal kewajiban pemerintah menyediakan sekolah negeri dan sekolah swasta gratis harus dibarengi dengan jaminan soal honor guru swasta.

JPPI: Sekolah Swasta Gratis Hanya untuk yang Mau Bekerja Sama dengan Pemerintah

Skema sekolah swasta gratis sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hanya untuk sekolah swasta yang mau bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Pemerintah Diminta Keluarkan Aturan soal Putusan MK Terkait Pendidikan Gratis di Sekolah Swasta

Pemerintah diminta membuat aturan soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan gratis bagi sekolah swasta dan madrasah swasta dapat terpenuhi.

Komisi X DPR RI Komitmen Kawal Implementasi Putusan MK Soal Pendidikan Gratis

PUTUSAN MK mendorong pembiayaan sekolah dasar dan menengah secara gratis, termasuk di sekolah swasta, namun Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kemampuan anggaran negara

Penggugat UU TNI Persoalkan Potensi Pembangkangan Militer Terhadap Otoritas Sipil

Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan MK Tentang SD-SMP Negeri dan Swasta Gratis Bakal Dimasukkan ke Revisi UU Sisdiknas

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pendidikan SD-SMP negeri, termasuk swasta, tanpa dipungut biaya atau gratis akan dimasukkan ke UU Sisdiknas.

Komisi X DPR RI: Pemerintah Harus Melaksanakan Perintah MK untuk Gratiskan SD dan SMP Swasta

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan, putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat. Pemerintah harus segera laksanakan menggratiskan SD dan SMP negeri dan swasta.

Perludem Ajak Masyarakat Bersatu dan Rukun Kembali Usai Putusan MK dalam PHPU Kada 2024

Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.

Sepak Bola bukan Sulap: Refleksi dari Kekalahan 0-6 atas Jepang

Kepemimpinan Regeneratif untuk Menyelamatkan Indonesia

Wajah Pendidikan Amerika di Tengah Kebangkitan Tiongkok

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting