Kepemimpinan Algoritmik

SALAH satu modal politik paling penting dalam sebuah pemerintahan demokratis ialah kepercayaan publik. Francis Fukuyama (1995) menyebut kepercayaan (trust) ialah 'pelumas sosial' yang memungkinkan institusi bekerja efektif dan memungkinkan aktor politik memperoleh legitimasi.

Dalam konteks itulah, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan tidak mudah. Di satu sisi harus mampu mewujudkan janji politik dan menjalankan program-program populis-strategis, tetapi di sisi lain harus menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan agar kepercayaan publik tidak tergerus di tengah tantangan global yang tidak menentu, dan tantangan domestik yang kian kompleks.

Apalagi dalam sejumlah hasil survei disebutkan, preferensi masyarakat pascapandemi mengalami pergeseran dalam melihat para pemimpin mereka. Jika dulu publik lebih tertarik dengan karakter pemimpin merakyat dan religius, pascapandemi masyarakat lebih menginginkan pemimpin dengan tipologi problem solving, yang bisa menyelesaikan persolan-persoalan masyarakat secara konkret.

Baca juga : Survei Indikator: Kejaksaan Agung jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor dalam 2 Tahun

Berbagai hasil survei (baik nasional maupun lokal) yang dilakukan lembaga Arus Survei Indonesia selama kurun 2021-2025, misalnya, menyebutkan tiga besar masalah mendesak yang dihadapi masyarakat Indonesia ialah masalah harga kebutuhan pokok, masalah lapangan kerja, dan masalah kemiskinan.

Begitu halnya hasil survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia (15-21 Januari 2026). Empat masalah mendesak yang harus diselesaikan pemimpin nasional lima tahun ke depan ialah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok (27,4%), pemberantasan korupsi (20,2%), menyediakan lapangan kerja/pengangguran (17,6%), dan mengurangi kemiskinan (10,9%).

Karena itulah, ketika tingkat kepuasan kinerja (approval rating) Presiden Prabowo Subianto pada tahun kedua pemerintahannya mencapai 79,9%, bila ditelusuri alasan utamanya ialah karena selain serius melakukan pemberantasan korupsi (17,5%), juga karena sering memberikan bantuan (15,6%), program kerjanya bagus (11,0%), sudah ada bukti kerjanya (10,5%), tegas, berwibawa, berani (9,7%), dan ada program makan bergizi gratis (8,4%).

Baca juga : Kemenkomdigi: Humas Jadi Garda Depan Penjaga Reputasi di Era Digital

Dengan lanskap persoalan kebangsaan seperti itu, ditambah tekanan ekspektasi publik yang tinggi dan berorientasi solusi, kepemimpinan karismatik sebagaimana dirumuskan Max Weber, yang menekankan pesona personal dan kemampuan artikulasi visi, tidaklah cukup. Kepemimpinan karismatik perlu dilengkapi dengan model kepemimpinan algoritmik (algorithmic leadership).

KEPEMIMPINAN ALGORITMIK

Secara letterlijk, kepemimpinan algoritmik ialah pola kepemimpinan yang menyesuaikan diri dengan logika media sosial dan tren digital. Mike Walsh dalam The Algorithmic Leader (2019) menyebutkan pemimpinan algoritmik ialah seseorang yang berhasil menyesuaikan pengambilan keputusan, gaya manajemen, dan hasil kreatifnya dengan kompleksitas era mesin.

Namun, secara substantif, menurut saya, kepemimpinan algoritmik juga dapat diartikan sebagai gaya kepemimpinan yang mengikuti aspirasi publik dan harapan masyarakat. Kepemimpinan yang mampu menerjemahkan data, membaca pola sosial, dan merumuskan kebijakan secara adaptif dan presisi.

Dalam hal itu, Tarleton Gillespie (2018) menyebut algoritma sebagai 'penjaga gerbang baru' (new gatekeepers) yang secara diam-diam menyusun pengaruh sosial-politik. Dalam rezim algoritma, seorang pemimpin akan tertinggal bukan karena gagal bekerja, melainkan karena gagal membaca dan memenuhi harapan rakyatnya sehingga panggung pemerintahan tidak lagi hanya bagaimana kemampuan membuat visi dan program yang baik, tetapi juga bagaimana mengeksekusi visi dan program tersebut tepat sasaran.

Kepemimpinan algoritmik tidak cukup hanya membuat narasi yang apik, tetapi juga bagaimana mampu membangun bonding dan engagement dengan publik melalui kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dan bernapaskan keadilan.

Pertanyaannya, dalam lanskap kepemimpinan nasional saat ini, apakah gaya kepemimpinan algoritmik sudah mulai dipraktikkan?

Jawabannya tentu dapat dilihat dari sejauh mana program dan kebijakan yang ada, mampu menjawab persoalan, harapan, dan kebutuhan masyarakat. Bila ‘mampu menjawab’, sudah barang tentu kepemimpinan algoritmik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lahirnya sejumlah kebijakan dan program pemerintahan saat ini.

Misalnya, program makan bergizi gratis (MBG) yang diorientasikan sebagai investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, program sekolah rakyat yang diperuntukkan menjawab tantangan pemerataan pendidikan, program sekolah unggulan Garuda yang diproyeksikan untuk mempersiapkan putra-putri terbaik bangsa supaya bisa menembus perguruan tinggi terbaik dunia, program cek kesehatan gratis (CKG) guna mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi kesehatan, ataupun program koperasi desa merah putih yang bertujuan memperkuat ekonomi desa dari akar rumput dengan menjadikan desa sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Begitu pula dengan program-program unggulan kementerian. Seperti program vokasi Kemendikdasmen yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan keterserapan kerja melalui Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) dan Pendidikan Kecakapan Kewirausahaan (PKW). Itu merupakan program vokasi gratis. PKK fokus pada pelatihan berbasis kompetensi kerja dan magang, sedangkan PKW berfokus pada pendampingan wirausaha mandiri dan modal usaha. Kemendikdasmen menargetkan 2025-2026 lebih dari 21 ribu peserta (12.780 PKK, 8.730 PKW) anak putus sekolah (APS) dan pengangguran usia 15-25 tahun yang tersebar di 33 provinsi.

Selain itu, program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai upaya mengatasi ketimpangan sosial ekonomi rakyat Indonesia, program 9 juta talenta digital oleh Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai fondasi transformasi ekonomi nasional guna mengejar potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan menembus angka US$366 miliar pada 2030, atau program kurikulum berbasis cinta (KBC) yang dirancang untuk menjawab tantangan krisis kemanusiaan dan ekologis, serta mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045 dengan menanamkan perilaku moderasi

BERAGAMA SEJAK DINI

Semua itu bisa dikatakan bagian dari pengejawantahan kepemimpinan algoritmik yang titik tekannya didasarkan pada semangat untuk menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat. Tentu tantangannya sekarang ialah bagaimana berbagai program dan kebijakan tersebut mampu diimplementasikan dengan baik dan tepat sasaran karena pada akhirnya, kepemimpinan algoritmik tidak berhenti pada perumusan kebijakan yang tampak presisi di atas kertas, tetapi diuji pada kapasitas implementasi yang berbasis data, terukur, adaptif, dan responsif terhadap umpan balik publik.

Di situlah letak perbedaan mendasar antara sekadar kebijakan populis dan kebijakan yang benar-benar dirancang melalui pembacaan problem sosial secara komprehensif. Kepemimpinan algoritmik menuntut penggunaan data yang akurat, sistem monitoring yang berkelanjutan, serta evaluasi berbasis evidensi agar setiap program tidak hanya menjadi simbol komitmen politik, tetapi benar-benar menghasilkan dampak nyata yang dapat diverifikasi.

Lebih jauh, dalam konteks negara demokratis yang kompleks seperti Indonesia, kepemimpinan algoritmik juga mensyaratkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Algoritma kebijakan bukan sekadar persoalan teknologi, melainkan juga cara berpikir yang sistematis, mengintegrasikan data, partisipasi publik, dan kalkulasi dampak jangka panjang dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan demikian, keberhasilan berbagai program tersebut tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau popularitasnya di ruang publik, tetapi dari sejauh mana ia mampu mengurangi ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memperkuat fondasi menuju Indonesia emas 2045.

VISI DAN IMPLEMENTASI

Dalam kepemimpinan algoritmik, visi pemimpin memang penting, tetapi mengimplementasi visi tersebut melalui kehadiran pemimpin untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dasar warganya secara konkret tentu jauh lebih penting. Ketika kepemimpinan algoritmik dijalankan dan ketika masyarakat merasakan langsung kehadiran negara, kepercayaan publik tidak hanya tumbuh, tetapi menjadi stabil. Artinya, kehadiran seorang presiden dalam momentum-momentum krusial bangsa ini penting karena ia menjadi penanda bahwa negara tidak mengambil jarak dari problem warganya.

Kepercayaan publik, sebagaimana ditegaskan David Easton (1965), lahir dari persepsi bahwa sistem politik mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan berkeadilan. Ketika presiden hadir bukan hanya sebagai simbol, melainkan juga sebagai aktor yang memecahkan persoalan konkret, legitimasi pemerintahan memperoleh fondasi yang kukuh.

Dalam konteks itulah kepemimpinan algoritmik menemukan relevansinya. Pemimpin tidak hanya menunggu data, tetapi memadukan intuisi politik, aspirasi publik, dan kecermatan dalam membaca pola-pola sosial. Kombinasi itu menghasilkan keputusan yang cepat sekaligus tepat sasaran. Masyarakat Indonesia saat ini tidak hanya menilai pemerintah dari retorika, tetapi juga dari bagaimana negara hadir ketika mereka membutuhkan. Karena itu, setiap tindakan yang memberikan kepastian, rasa aman, dan keadilan secara otomatis akan menjadi penguat trust publik.