Kemenkomdigi: Humas Jadi Garda Depan Penjaga Reputasi di Era Digital

Peran humas atau public relations (PR) menjadi semakin vital di era digital, terutama dalam menjaga reputasi dan merawat kepercayaan publik. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan kecanggihan teknologi, fungsi humas justru kian strategis sebagai penjaga kredibilitas institusi.

“Teknologi bisa memproses data dengan cepat, AI bisa memprediksi perilaku, tetapi ada satu hal yang tidak bisa diciptakan oleh teknologi, yaitu kepercayaan,” ujar Fifi dalam ajang Indonesia Public Relations Awards (IPRA) 2026 di Jakarta.

Menurut Fifi, kepercayaan publik tidak lahir dari algoritma atau kecerdasan buatan, melainkan dari konsistensi sikap, kejujuran pesan, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Ia menekankan bahwa humas tidak boleh sekadar mengelola persepsi, tetapi harus membangun komunikasi yang tulus dan bertanggung jawab.

Baca juga : BRI Insurance Kantongi Penghargaan PR Terbaik di IPRA 2025

Ia juga menyoroti bahwa kerja humas sering kali berlangsung di balik layar dan jarang terlihat, namun dampaknya sangat besar dalam menjaga reputasi organisasi serta menenangkan situasi di ruang publik yang semakin bising. Karena itu, Fifi menilai IPRA bukan sekadar seremoni penghargaan, melainkan bentuk apresiasi atas kontribusi strategis profesi humas.

Dalam konteks pemerintahan, Fifi menegaskan komunikasi publik tidak bisa lagi bersifat satu arah. Pemerintah, kata dia, harus hadir untuk mendengar, berdialog, dan aktif berinteraksi dengan masyarakat, termasuk di ruang digital yang dinamis dan kritis. “Komunikasi publik adalah jembatan kepercayaan antara negara dan masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan, menekankan bahwa PR kini telah berevolusi dari fungsi pendukung menjadi elemen strategis bisnis. Ia mengingatkan bahwa setiap pesan di media arus utama, platform digital, maupun media sosial dapat membentuk persepsi publik dan berdampak langsung pada citra organisasi.

Baca juga : PR JRP Insurance Raih KaHI Awards 2024

“Setiap pesan yang disampaikan, baik melalui media arus utama, platform digital, maupun media sosial yang berpotensi membentuk persepsi publik dan berdampak langsung pada citra serta kinerja organisasi di mata publik dan pasar,” tutur Ihsan.

Lebih lanjut, dia menuturkan, berbagai studi global menegaskan bahwa reputasi dan kepercayaan yang dibangun melalui PR memiliki korelasi kuat dengan kinerja bisnis. Laporan Ipsos (2023) menunjukkan bahwa kepercayaan adalah aset tak berwujud yang sangat menentukan efektivitas komunikasi perusahaan

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI), Sari Soegondo, menilai kepercayaan publik kini menjadi aset bisnis paling berharga. Ia mengingatkan bahwa di era ketika informasi menyebar dalam hitungan detik, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam waktu singkat.

“Kita hidup di zaman ketika informasi tidak lagi bergerak, ia melaju. Dalam hitungan detik sebuah pesan bisa menjangkau jutaan orang. Dalam hitungan jam, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa menguap begitu saja,” kata Sari.

Menurutnya, PR modern tidak lagi berbicara kepada massa homogen, melainkan berkomunikasi secara personal dan interaktif dengan dukungan data dan teknologi. Namun derasnya arus informasi juga membawa risiko misinformasi, disinformasi, dan krisis reputasi.

“Publik tidak hanya menilai apa yang disampaikan oleh sebuah organisasi, tetapi juga bagaimana cara menyampaikannya, seberapa konsisten pesannya, dan yang terpenting apakah tindakan organisasi sejalan dengan komunikasinya,” ujarnya.

Melalui IPRA 2026, ditegaskan bahwa profesi humas kini memegang peran kunci dalam menjaga integritas organisasi. PR dituntut memastikan informasi yang beredar akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kepercayaan adalah aset yang paling berharga. Nama baik dibangun dengan konsistensi dan komitmen, namun bisa tercoreng hanya dalam sekejap dan tidak mudah untuk dipulihkan kembali,” kata Sari.

Ajang IPRA 2026 pun diharapkan mendorong praktik PR yang semakin adaptif, beretika, dan berbasis teknologi, sekaligus memperkuat standar baru dalam membangun kredibilitas dan kepercayaan publik di era transformasi digital. (E-3)