Survei Indikator: Kejaksaan Agung jadi Lembaga Hukum Paling Dipercaya, Rekor dalam 2 Tahun

FOUNDER dan Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan, berdasarkan rilis survei berjudul Persepsi Publik terhadap Kinerja Presiden dan Kepercayaan Warga terhadap Lembaga-Lembaga Negara, didapatkan hasil Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai  lembaga penegak hukum yang paling dipercaya oleh masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan temuan terbaru dari survei nasional Indikator Politik Indonesia periode 15-21 Januari 2026, tingkat kepercayaan publik terhadap Korps Adhyaksa ini mencapai angka tertinggi dalam dua tahun terakhir, mencapai 80 persen. Angka ini melampaui lembaga hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Polri.

“Kepercayaan publik, sebanyak 74% responden menyatakan cukup percaya dan 6% menyatakan sangat percaya,” kata Burhanuddin, dalam keterangan resminya, Minggu, (8/2).

Baca juga : MAKI Ingatkan Jaksa Jangan Terjebak Manuver Nadiem Makarim

Angka ini menempatkan Kejaksaan Agung di posisi teratas di antara lembaga hukum lainnya, unggul di atas Mahkamah Konstitusi (75,0%), Pengadilan (74,4%), KPK (71,8%), dan Polri (65,5%).

Capaian 80% ini menandai rekor tertinggi Kejaksaan dalam dua tahun terakhir. Jika membandingkan dengan tren sebelumnya, Kejaksaan terakhir kali menyentuh angka kepercayaan di level 80-an persen pada pertengahan tahun 2024, setelah sebelumnya sempat fluktuatif di angka 70-75% pada periode 2025.

Meningkatnya kepercayaan ini selaras dengan persepsi publik terhadap kondisi penegakan hukum secara umum. Data survei menunjukkan, sebanyak 38,6% publik menilai kondisi penegakan hukum saat ini dalam kondisi bik. Sebanyak 3,1% bahkan menilainya sangat baik.

Baca juga : Kini Giliran Kajari Magetan yang Dijemput Kejagung, Sebelumnya Kajari Sampang dan Kajari Padang Lawas, Ini Kasusnya

Salah satu pendorong utama lonjakan kepercayaan ini adalah aksi nyata Kejaksaan Agung dalam menunjukkan transparansi hasil kerja mereka. Langkah Kejagung yang menunjukkan tumpukan uang hasil penindakan korupsi senilai Rp 6,6 triliun kepada negara melalui Presiden mendapat dukungan masif.

"Mayoritas publik, yakni sebesar 70,7% (gabungan setuju dan sangat setuju), mengapresiasi langkah Kejaksaan yang menunjukkan tumpukan uang sitaan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban nyata kepada masyarakat," ujar Burhanuddin Muhtadi.

Survei ini dilakukan dengan melibatkan 1.220 responden melalui metode multistage random sampling di seluruh Indonesia, dengan margin of error sebesar ±2,9%. (H-3)