KAI dan Kejaksaan Agung Perkuat Sinergi Pengelolaan Aset dan Pengembangan Layanan Kereta Api

PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung optimalisasi pengelolaan aset serta pengembangan layanan transportasi kereta api bagi masyarakat. Hal tersebut tercermin dalam pertemuan antara Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Senin (9/3).

Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama antara kedua institusi, khususnya terkait pemanfaatan dan pengelolaan aset PT KAI secara optimal, serta dukungan terhadap berbagai program pengembangan layanan perkeretaapian.

Dalam pembahasan tersebut, Kejaksaan Agung menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah strategis yang dilakukan KAI dalam meningkatkan tata kelola aset perusahaan, termasuk melalui penggabungan atau pemisahan aset BMN dan aset milik KAI, serta peningkatan kualitas layanan transportasi kereta api.

Baca juga : Rayakan HUT ke-80, KAI Tebar Tiket Rp80 Ribu!

Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin menyampaikan bahwa sinergi antara KAI dan Kejaksaan Agung merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mendukung pengembangan layanan perkeretaapian secara berkelanjutan.

“Kerja sama ini merupakan bentuk sinergi antara instansi pemerintah dan BUMN untuk saling mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing. Dengan dukungan dari Kejaksaan Agung, KAI dapat semakin optimal dalam mengelola aset perusahaan serta memastikan setiap langkah pengembangan korporasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Bobby.

Selain itu, kedua pihak juga membahas peluang pengembangan sektor perkeretaapian, termasuk rencana reaktivasi jalur-jalur kereta yang sebelumnya pernah beroperasi guna memperluas konektivitas dan meningkatkan pelayanan transportasi publik.

KAI dan Kejaksaan Agung juga sepakat untuk memperpanjang kerja sama yang telah terjalin sebelumnya dengan cakupan yang lebih luas. Kerja sama tersebut mencakup pendampingan dalam pengelolaan aset, bantuan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun), serta pemberian legal opinion kepada KAI untuk mendukung pengembangan korporasi maupun organisasi.

Bobby menambahkan bahwa kolaborasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antara kedua institusi serta memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset negara dan peningkatan layanan transportasi kereta api bagi masyarakat. Melalui kerja sama ini, KAI optimistis dapat terus menghadirkan layanan transportasi yang andal, aman, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pembangunan sektor perkeretaapian nasional. (E-4