Komunikasi Kebijakan dan Tantangan Kepercayaan Publik

DALAM politik modern, kebijakan tidak hanya dinilai dari substansinya, tetapi juga dari cara ia dikomunikasikan. Pesan yang tidak konsisten, berubah-ubah, atau disampaikan tanpa koordinasi dapat mengaburkan maksud kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik. Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa problem komunikasi kerap menjadi sumber utama kebingungan masyarakat, bahkan ketika tujuan kebijakan itu sendiri relatif jelas.

Ambiguitas pesan pemerintah bukan isu sepele. Dalam komunikasi politik, disiplin pesan (message discipline) menjadi prasyarat agar negara berbicara dengan satu suara, terutama dalam situasi krisis.

Kebijakan Ekonomi dan Ketidakjelasan Narasi

Ambiguitas pesan juga muncul dalam kebijakan ekonomi. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), misalnya, sering diawali dengan bantahan, disusul pernyataan kemungkinan, sebelum akhirnya diumumkan secara resmi. Pola komunikasi semacam ini berulang dari tahun ke tahun.

Baca juga : Menata Narasi Pariwisata Indonesia Emas 2045

Hal serupa terjadi pada kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada 2022. Kebijakan diumumkan sebagai solusi lonjakan harga minyak goreng, tetapi disertai pesan yang tidak konsisten terkait durasi, cakupan, dan mekanisme pelaksanaannya.

Pelaku usaha dan masyarakat sama-sama kebingungan, spekulasi pun berkembang di ruang publik. Dalam konteks ini, problem bukan semata pada kebijakan, melainkan pada narasi yang tidak dikelola secara disiplin.

Ketika Wacana Disalahartikan sebagai Keputusan

Salah satu tantangan besar komunikasi pemerintah adalah kaburnya batas antara wacana, rencana, dan keputusan. Pernyataan pejabat sering ditangkap publik sebagai kebijakan resmi, meskipun belum diputuskan secara formal.

Baca juga : Pencitraan Politik: Topeng Harapan Masyarakat

Media sosial mempercepat masalah ini. Pernyataan informal pejabat dapat dengan cepat menjadi rujukan publik, bahkan memicu reaksi pasar dan opini politik. Ketika klarifikasi datang belakangan, kepercayaan publik sudah terlanjur terkikis.Dalam teori komunikasi politik, kondisi ini menunjukkan lemahnya koordinasi pesan dan absennya pusat komunikasi kebijakan yang kuat.

Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Inkonsistensi pesan tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga berdampak pada legitimasi kebijakan. Publik cenderung meragukan niat dan kapasitas pemerintah ketika pesan terus berubah. Dalam jangka panjang, ini dapat melahirkan sikap skeptis, bahkan resistensi, terhadap kebijakan negara.
Kepercayaan publik bukan dibangun dari kesempurnaan kebijakan, melainkan dari kejelasan dan kejujuran komunikasi.

Membangun Disiplin Pesan Negara

Pemerintah perlu menempatkan komunikasi kebijakan sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan. Koordinasi antarpejabat, kejelasan juru bicara, serta pemisahan tegas antara wacana dan keputusan resmi menjadi kunci.

Dalam demokrasi, perbedaan pandangan wajar terjadi. Namun ketika negara berbicara kepada publik, pesan harus jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun berisiko gagal hanya karena pesan yang keliru.