Pencitraan Politik: Topeng Harapan Masyarakat

"DON'T judge a book by its cover." Sebuah peribahasa yang acap kali dilontarkan untuk mengingatkan bahwa tidak sepatutnya manusia menilai sesuatu atau seseorang hanya berdasarkan apa yang terlihat secara kasat mata.

Namun, saya rasa relevansi peribahasa tersebut tidak berlaku ketika sudah membicarakan politik, terlebih pada masa kontestasi demokratis. Dalam ruang lingkup politik, apa yang ditunjukkan oleh calon pemimpin di panggung akan sangat memengaruhi impresi publik terhadap mereka.

Pencitraan politik adalah skenario yang sengaja disusun secara rapi. Lewat simbol, kumpulan diksi, sampai aksi yang dipublikasikan, calon pemimpin berusaha mentransformasikan diri menjadi sebuah 'buku' yang sampulnya dirancang semenarik mungkin agar mengundang hasrat publik untuk membacanya.

Baca juga : Gen Z dan Keadilan Sosial di Era No Viral No Justice

Sebelum menyajikan narasinya, calon pemimpin membaca dahaga masyarakat akan kepemimpinan yang solutif, dekat, dan memahami penderitaan mereka. Dengan demikian, setiap kampanye adalah penawaran janji yang dikemas dalam citra visual dan verbal.

Meskipun masyarakat tahu bahwa citra yang ditunjukkan calon pemimpin sering kali hasil rekayasa semata, di bawah kesadaran mereka tetap memilih untuk mempercayai sebagian darinya dengan berlandaskan harapan. Mereka melihat pencitraan sebagai gambaran masa depan yang menjanjikan.

Penyakit para Pemimpin

Sayangnya, realita yang mereka peroleh berbanding terbalik dengan apa yang ditawarkan. Banyak pemimpin mengalami semacam 'amnesia politik'. Janji kampanye yang dulu digaungkan dengan lantang tiba-tiba menghilang, digantikan dengan alasan seperti keterbatasan anggaran atau kendala teknis. Akibatnya, publik yang kritis harus terus melantangkan suara untuk menagih janji, sedangkan masyarakat yang sudah apatis dibuat tidak percaya pada sistem politik Indonesia.

Baca juga : Cara Media Memandang Kandidat Perempuan dalam Politik

Karena itu, diperlukan perubahan cara pandang, baik dari pemimpin maupun masyarakat. Bagi calon pemimpin, semestinya pencitraan dibangun di atas kejujuran dan kesiapan untuk bertanggung jawab. Keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa pandai ia membangun citra saat kampanye, melainkan dari kesungguhannya mewujudkan citra tersebut setelah berkuasa.

Selaraskan Citra dengan Kenyataan

Di sisi lain, masyarakat juga perlu melebarkan pandangan mereka dalam melihat politik. Penilaian terhadap pemimpin tidak cukup hanya dari apa yang terucap, simbol, atau sikap yang ditampakkan. Perlu adanya pengawalan mulai dari rekam jejak, konsistensi sikap, dan menilai pemahaman calon pemimpin terhadap persoalan nyata di masyarakat.

Politik pencitraan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari dalam demokrasi modern, yang bisa dilakukan hanyalah memastikan bahwa citra yang dibangun sejalan dengan kenyataan. Jika pemimpin benar-benar memandang kekuasaan sebagai amanah untuk mewujudkan harapan yang mereka tawarkan, pencitraan tidak lagi sekadar alat politik, melainkan menjadi langkah awal menuju kepemimpinan yang bertanggung jawab, ketika 'sampul' yang menarik benar-benar menjanjikan sebuah 'isi' yang revolusioner.