Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
TIM Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) bergerak cepat mendalami kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara ekspor crude palm oil (CPO). Dari penggeledahan di Kantor Ombudsman RI pada Senin (9/3), penyidik menyita sejumlah dokumen dan perangkat elektronik.
Direktur Penyidikan JAM-Pidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengonfirmasi hasil penggeledahan tersebut dalam keterangan resminya.
"Ada dokumen sama BBE (barang bukti elektronik)," kata Syarief melalui keterangan tertulis, Selasa (10/3).
Pendalaman Peran Korporasi
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan tersebut. Meski telah mengamankan barang bukti, pihak Kejaksaan Agung masih menutup rapat rincian isi dokumen yang disita guna kepentingan pengembangan penyidikan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan menyasar ruang kerja salah satu Komisioner Ombudsman RI. Selain di kantor lembaga pengawas pelayanan publik tersebut, penyidik juga menyisir lokasi lain di hari yang sama.
"Betul (ada lokasi lain digeledah), kalau enggak salah (di) Cibubur," tutur Syarief.
Langkah penggeledahan maraton ini mengindikasikan keseriusan korps Adhyaksa dalam mengusut tuntas siapa saja pihak yang mencoba menghalang-halangi penegakan hukum dalam skandal ekspor minyak sawit mentah yang sempat mengguncang stabilitas pasar domestik tersebut. (Can/P-2)
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut bahwa laporan terkait sengketa tanah Jimbaran telah diselesaikan sesuai mekanisme kelembagaan.
Dokumen tersebut mencakup kajian mendalam mengenai Pengelolaan Sampah di Kota Sorong dan Penanganan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).
Selain sistem pembayaran, evaluasi juga menyentuh aspek kenyamanan penumpang yang mengantre atau menunggu di stasiun.
Keberhasilan menyelamatkan aset negara sebesar Rp1,6 triliun menjadi catatan penting dalam pengawasan di sektor perekonomian.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai komunikasi pemerintah kepada masyarakat masih belum konsisten lantaran warga di Sumatera Barat belum memperoleh informasi.
Kejagung menggeledah puluhan lokasi di Riau dan Medan terkait dugaan korupsi ekspor CPO dan turunannya periode 2022–2024. Penyidik menyita aset tanah, pabrik sawit, hingga alat berat.
KPK menyita Rp5 miliar dari penggeledahan di Ciputat terkait kasus suap dan gratifikasi impor barang KW di Ditjen Bea Cukai Kemenkeu.
KPK menggeledah kantor serta rumah dinas Ketua dan Wakil Ketua PN Depok terkait kasus suap sengketa lahan. Penyidik menyita dokumen dan uang USD50 ribu.
Menurut Budi, penggeledahan juga terjadi di Kantor Pusat Bea dan Cukai. Total uang yang diambil penyidik masih dihitung.
Kendaraan dinas yang diperiksa, di antaranya mobil dinas Sekda Kota Madiun Soeko Dwi Hardianto dan mobil dinas Kepala Bagian Umum Kota Madiun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved