Percepatan Profesor: Solusi atau Risiko Baru?

DALAM beberapa bulan terakhir, publik akademik Indonesia menyaksikan fenomena yang cukup mencolok di berbagai perguruan tinggi. Pengukuhan guru besar yang dahulu biasanya dilakukan satu per satu, kini sering dilaksanakan secara bersamaan dalam jumlah yang cukup banyak. Dalam satu waktu, tidak jarang sebuah universitas mengukuhkan tiga, lima, bahkan tujuh guru besar sekaligus.

Di satu sisi, fenomena ini tentu patut disambut dengan optimisme. Indonesia memang membutuhkan lebih banyak profesor untuk memperkuat riset, pendidikan doktoral, serta kepemimpinan ilmiah di perguruan tinggi. Namun, di sisi lain, percepatan ini juga menimbulkan pertanyaan yang wajar: apakah peningkatan jumlah tersebut berjalan seiring dengan penguatan kualitas akademik? Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah adanya perubahan kebijakan mengenai persyaratan menjadi profesor.

Baca juga : Rektor Mochamad Wahyudi Dikukuhkan Jadi Guru Besar Pertama Universitas BSI

KETIKA STANDAR PROFESOR DIPERMUDAH

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan kemudian dilanjutkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi melakukan langkah penyederhanaan persyaratan menuju jabatan akademik tertinggi tersebut.

Melalui penilaian substantif yang utama pada persyaratan khusus, seorang dosen dapat memenuhi syarat menjadi profesor dengan dua publikasi internasional bereputasi terindeks Scopus sebagai first author sekaligus corresponding author, ditambah satu artikel hasil penelitian yang dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks Scopus Q3 atau jurnal nasional terakreditasi SINTA 1 sebagai first author atau corresponding author.

Baca juga : Perkuat Peran Etika dalam Pembuatan Kebijakan di Era Disrupsi

Selain itu, terdapat pula syarat tambahan rekam jejak akademik yang cukup dipenuhi salah satu saja, yaitu pernah menjadi ketua peneliti pada hibah eksternal, pernah membimbing mahasiswa doktor, pernah menjadi penguji doktor, pernah menjadi reviewer jurnal internasional, atau pernah memimpin kolaborasi riset internasional. Tentu juga ada persyaratan administratif lain yang bersifat normatif, yang perlu dipenuhi. Secara prinsip, skema ini sebenarnya tidak bermasalah. Aktivitas yang dijadikan syarat tersebut memang merupakan bagian penting dari kehidupan akademik seorang dosen.

REKAM JEJAK PUBLIKASI YANG TERLALU MINIMAL

Yang menjadi persoalan bukanlah keberadaan syarat khusus maupun syarat tambahan tersebut. Persoalan muncul ketika dua publikasi internasional yang dijadikan syarat khusus itu ternyata merupakan hanya publikasi internasional bereputasi yang dimiliki oleh seorang dosen. Jika kondisi ini terjadi, seseorang dapat menjadi profesor dengan rekam jejak publikasi internasional yang sangat terbatas.

Dalam jangka panjang, hal ini dapat memunculkan fenomena yang tidak sehat dalam sistem akademik: profesor dengan pengalaman riset internasional yang minimal. Profesor seharusnya tidak hanya memenuhi ambang batas administratif, tetapi juga menunjukkan konsistensi dalam menghasilkan karya ilmiah yang diakui secara internasional.

Karena itu, selain memenuhi syarat khusus, seharusnya juga dilihat profil publikasi yang lebih komprehensif. Sebagai contoh, seorang calon profesor idealnya memiliki sedikitnya sekitar 10 dokumen artikel yang terindeks Scopus sebagai bagian dari rekam jejak ilmiahnya.

Selain itu, indikator dampak ilmiah seperti h-index Scopus, misalnya minimal h-index 5, dapat menjadi ukuran tambahan untuk memastikan bahwa karya ilmiah tersebut memiliki pengaruh dalam komunitas akademik. Dengan pendekatan seperti ini, percepatan profesor tetap dapat berjalan, tetapi tetap menjaga kualitas akademik. Tidak lagi muncul fenomena profesor dengan rekam jejak publikasi internasional yang sangat minimal, misalnya hanya dua dokumen di Scopus.

KESENJANGAN PROFESOR YANG MEMANG NYATA

Di sisi lain, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa Indonesia memang masih kekurangan profesor. Dari ratusan ribu dosen yang ada, jumlah guru besar di Indonesia diperkirakan baru sekitar 8.000 orang, atau hanya sekitar 2% hingga 3% dari total dosen. Angka ini masih relatif kecil jika dibandingkan dengan di banyak negara lain yang memiliki sistem pendidikan tinggi lebih matang. Di negara-negara tersebut, proporsi profesor bisa mencapai belasan hingga puluhan persen dari total tenaga akademik. Artinya, percepatan peningkatan jumlah profesor memang merupakan kebutuhan strategis bagi Indonesia. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh membuat standar akademik menjadi terlalu longgar.

ANCAMAN INFLASI JABATAN AKADEMIK

Jika percepatan tidak diiringi dengan penguatan indikator kualitas, sistem pendidikan tinggi berisiko mengalami inflasi jabatan akademik. Jumlah profesor meningkat dengan cepat, tetapi kontribusi ilmiah yang dihasilkan tidak meningkat secara sebanding. Dalam jangka panjang, jabatan profesor bisa kehilangan makna strategisnya sebagai simbol kepemimpinan ilmiah. Padahal dalam praktik akademik global, profesor adalah sosok yang memiliki pengaruh dalam pengembangan ilmu, membangun kelompok riset, serta menjadi rujukan ilmiah dalam bidangnya.

Kebijakan percepatan sering disebut sebagai fase transisi. Namun, transisi hanya akan bermakna jika diikuti dengan evaluasi yang jelas dan terukur. Jika tidak, standar minimum dapat berubah menjadi standar permanen. Dalam situasi seperti itu, sistem akademik justru akan kehilangan momentum untuk memperkuat kualitas riset nasional. Karena itu, penting bagi pemerintah dan komunitas akademik untuk menjadikan kebijakan ini sebagai bagian dari proses yang dinamis—yang terus dievaluasi, disempurnakan, dan ditingkatkan.

MENJAGA MARTABAT PROFESOR

Pada akhirnya, profesor bukan sekadar gelar akademik atau capaian administratif. Ia adalah simbol kepemimpinan intelektual dan tanggung jawab ilmiah yang besar. Indonesia memang membutuhkan lebih banyak guru besar. Namun, Indonesia juga membutuhkan profesor yang memiliki rekam jejak penelitian yang kuat, konsisten, dan diakui secara internasional. Percepatan jumlah profesor adalah langkah penting.

Akan tetapi, menjaga kualitas profesor adalah langkah yang jauh lebih menentukan bagi masa depan ilmu pengetahuan di Indonesia. Jika percepatan ini disertai evaluasi yang serius dan standar rekam jejak ilmiah yang jelas, ‘ledakan’ pengukuhan profesor yang kita saksikan hari ini bukan hanya menjadi fenomena administratif, melainkan awal dari penguatan ekosistem akademik nasional.