Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
Etika memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan publik di era disrupsi sehingga dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil tetap menjunjung tinggi nilai-nilai moral, keadilan, dan kepentingan masyarakat.
Etika juga diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat atau kelompok tertentu, tetapi juga melayani kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dosen Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc., saat membacakan pidatonya pada Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia di Balai Sidang, Kampus UI Depok, hari ini.
“Disrupsi merupakan suatu fenomena yang mengindikasikan perubahan dalam skala besar. Berbagai aspek memperoleh dampak dari perubahan tersebut, tak terkecuali governansi. Beradaptasi menjadi faktor signifikan yang diperlukan untuk menghadang berbagai tantangan era disrupsi untuk governansi,” kata Prof. Dr. Teguh Kurniawan, M.Sc.
Era disrupsi, kata Teguh, mengantarkan governansi pada titik puncak transformasi teknologi terbesar sejak Revolusi Industri, yang menyebabkan kompleksitas sosial dan politik yang signifikan. Transformasi ini akan mengancam kemampuan governansi untuk mempersiapkan society yang tidak memiliki keterampilan, kemampuan beradaptasi, dan kerapuhan.
“Dalam kerangka governansi, titik tumpu yang mengambil peran penting adalah ‘negara’ dalam artian ini Pemerintah yang memegang peran paling diuji pada kondisi ekstrim dari gangguan era disrupsi. Peran penting yang harus diambil oleh negara dalam merespon disrupsi dengan melibatkan kombinasi strategi dan kebijakan yang proaktif dan holistik,” ungkapnya.
Baca juga: BMKG-British Council Kirim 23 Pegawai ke 9 Perguruan Tinggi Inggris
Dirinya menuturkan setidaknya terdapat tiga hal penting yang menjadi landasan pembuatan kebijakan yang berpihak pada kepentingan bangsa dalam menghadapi tantangan governansi publik di era disrupsi.
"Pertama, proses politik pembuatan kebijakan publik tidak boleh keluar dari tujuan besar sebuah kebijakan disusun. Sekalipun kebijakan ini sedikit banyak tidak sejalan dengan kepentingan kelompok yang menjadi influencer kebijakan. Sebab tidak ada pertarungan besar buat sebuah
negara yang mengabaikan kepentingan besarnya hanya untuk memuluskan kepentingan kelompoknya saja. Dengan demikian, proses penyusunan kebijakan pada tataran politik etikanya mengacu kepada kepentingan besar negara," ungkapnya.
Kedua, Teguh ini menuturkan bahwa penyusun kebijakan harus berdiri diatas bukti yang benar, proporsional dan mencakup multidisiplin.
"Dengan demikian semua informasi, data, dan bahan untuk penyusunan kebijakan menjadi pertimbangan dan tidak ada pengabaian pada informasi sekecil apapun. Era disrupsi ditandai dengan terbukanya akses atas data dan informasi seluas mungkin yang kita kenal dengan big data. Namun, data selalu memiliki hukumnya sendiri, yaitu garbage in sama dengan garbage out. Pada titik ini, memilih kebenaran data sekali lagi mengacu pada etika," ungkapnya.
Di hadapan kurang lebih 400 peserta yang mengikuti sesi pengukuhannya, Prof. Teguh menjelaskan poin ketiga, yaitu kebijakan tidaklah didesain tanpa diimplementasikan. Teguh merupakan guru besar ke-10 semenjak Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia berdiri di tahun 2015.(RO/P-3)
Upaya ini merupakan langkah UI meningkatkan kualitas pendidikan yang bertaraf internasional yang pada ujungnya meningkatkan revenue bagi universitas.
SEJUMLAH anak berbakat dari Pulau Morotai, Maluku Utara, tiba di Kampus UI Depok. Ini menjadi babak baru dalam perjalanan Ekspedisi Patriot UI di Morotai.
PENGACARA terkemuka di Asia, Pramudya A. Oktavinanda, mendaftarkan diri menjadi salah satu kandidat Ketua Ikatan Alumni (Iluni) Universitas Indonesia periode 2025-2028.
UI mendorong semua pihak yang mendapatkan tekanan atau ancaman pemerasan untuk melapor pada pihak kepolisian.
Ketua Unit Kerja Khusus (UKK) Science Techno Park(STP) UI, Chairul Hudaya mengutarakan pihaknya memiliki 10.000 hak kekayaan intelektual yang masih aktif saat ini yang dapat dihilirisasi.
C-Hub atau Connectivity Hub dirancang untuk menjadi pusat dinamis bagi penelitian interdisipliner, pertukaran budaya, dan keunggulan akademik.
Pentingnya tempat pengolahan sampah, seperti TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) yang seharusnya didukung oleh fasilitas untuk menyalurkan hasil kompos.
Tanpa penataan sistem pelatihan kerja yang inklusif lintas usia, ketimpangan kompetensi dapat menimbulkan ketegangan antargenerasi di tempat kerja.
SEKITAR 100 akademisi berkumpul dalam satu inisiatif untuk menembus dominasi publikasi ilmiah internasional di Tangerang pada 21-22 Juni 2025.
Konferensi ini beraspirasi untuk memberikan kontribusi berarti terhadap pengembangan kebijakan berbasis bukti dan tindakan transformatif
PERTUMBUHAN industri nikel di Indonesia menunjukkan tren yang semakin pesat.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved