Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Berbeda dari dua gelombang sebelumnya, fenomena kekinian justru menunjukkan bahwa pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
Akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Diah Kusumaningrum menjelaskan, autokratisasi gelombang pertama dialami oleh negara-negara yang baru merdeka yang kedaulatannya direbut melalui kudeta militer. Sementara, gelombang kedua ditandai dengan pecahnya sejumlah blok timur seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.
Diah menyebut, kesamaan autokratisasi gelombang pertama dan kedua adalah dikuncinya keran demokrasi oleh orang-orang kuat yang berhasil naik ke puncak kekuasaan.
"Nah yang ketiga ini beda. Ini justru aktor-aktor autokratisasi itu naik kekuasaan pakai metode-metode, pakai prosedur-prosedur demokrasi," ujar Diah dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Hak Asasi Manusia (HAM) Amnesty International Indonesia di Jakarta, Selasa (29/4).
Laporan Amnesty menyimpulkan bahwa praktik autoritarian semakin mengglobal. Menurut Diah, autokratisasi gelombang ketiga terejawantah dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, Jair Bolsonaro di Brazil, Narendra Moodi di India, maupun Victor Orban di Hungaria.
"Di kita (Indonesia) juga ada. Jadi kita lihat betapa orang-orang ini tidak mengunci langsung keran demokrasi, tetapi memanfaatkannya untuk mengkonsolidasi kekuasaan," jelas pengajar hubungan internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM tersebut.
Menurut Diah, autokratisasi gelombang ketiga juga cenderung terjadi dengan cepat. Ia melacak, fenomena itu sebenarnya sudah terjadi 10-15 tahun yang lalu. Namun, dampaknya baru dirasakan pada lima tahun terakhir. Ia jug menggarisbawahi, kata kunci fenomena yang terjadi saat ini adalah authoritarian learning atau pembelajaran otoriter.
"Jadi para autokrat ini belajar satu sama lain. Trump belajar dari Putin, Orban, Bolsonaro, Modi belajar dari satu sama lain. Saya tidak tahu rezim kita belajar dari yang mana," terang Diah.
"Tapi yang jelas autokratik atau authoritarian learning ini ada dan cepat, dan efektif, lebih cepat lebih efektif daripada kita-kita para pecinta demokrasi, pecinta HAM belajar dari satu sama lain," sambungnya. (Tri/M-3)
Pengamat politik Rocky Gerung menantang kalangan akademisi untuk melakukan pengujian metodologis terhadap gagasan ekonomi "Prabowonomics".
Ia menyoroti praktik korporasi yang kerap menghindari jerat hukum dengan melimpahkan tanggung jawab pidana kepada direksi semata.
IRCOMM Group menghadirkan program khusus bagi peneliti dan akademisi. Sebanyak 12 penulis terpilih yang berhasil submit dan lolos tahap editorial review akan mendapatkan sejumlah manfaat.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menunjukkan prevalensi diabetes di Indonesia mencapai 8,5%.`
Komdigi mencatat telah memblokir lebih dari 2,4 juta situs dan konten terkait judi online sepanjang periode 20 Oktober 2024 hingga 2 November 2025.
Dengan kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif, diharapkan peraturan perundang-undangan nasional dapat disusun lebih komprehensif dan humanis.
Setara Institute sebut penyiraman air keras Andrie Yunus (KontraS) sebagai alarm bahaya bagi demokrasi. Polisi didesak bongkar aktor intelektual serangan
Demokrasi menuntut semua pihak menjunjung tinggi sikap saling menghormati, termasuk ketika terjadi perbedaan pandangan.
Yusril menyatakan bahwa pembela Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara, sehingga keselamatan mereka harus dijamin oleh hukum.
SERANGAN gabungan Amerika Serikat (AS) dan Israel terhadap Iran yang menewaskan Ayatullah Ali Khamenei dan sejumlah petinggi Iran telah mengguncang politik global
Perang antara AS-Israel dan Iran yang berlangsung begitu brutal di depan miliaran pasang mata manusia menyisakan pertanyaan yang tak mudah dijawab
Ia menekankan bahwa pelibatan militer seharusnya menjadi langkah terakhir dalam situasi luar biasa ketika aparat penegak hukum tidak lagi mampu menangani ancaman yang muncul.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved