Headline
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Publik diminta terus bersikap kritis terhadap tindakan aparat.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menanggapi tuduhan yang menyebut dirinya ingin membangkitkan kembali praktik kepemimpinan militerisme.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan dirinya merasa tak otoriter dalam memimpin pemerintahan. Hal itu ia simpulkan dari upaya yang dia lakukan untuk menjaga persatuan di dalam negeri.
SATU tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai berjalan mulus bukan karena kinerja pemerintah yang efisien, melainkan karena lemahnya peran DPR
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) menggelar diskusi kebangsaan.
Kepolisian diminta segera membebaskan ketiga orang yang ditahan tanpa syarat sekaligus menghentikan proses hukum atas mereka.
Publik dikejutkan dengan langkah Polda Jawa Barat yang memamerkan sejumlah buku sebagai barang bukti dalam kasus kericuhan aksi demonstrasi di Bandung.
Gavin Newsom, Gubernur California, kembali menjadi sorotan publik setelah menuduh Presiden Donald Trump melakukan tindakan otoriter.
FENOMENA autokratisasi secara global yang terjadi saat ini memasuki gelombang ketiga. Pemerintah otoriter lahir dengan cara 'memanfaatkan' sistem demokrasi.
WAKIL Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto tak akan membawa Indonesia menjadi negara otoriter,
MEMASUKI awal abad ke-21, para akademisi bidang ilmu politik mulai meragukan optimisme akan penguatan demokrasi yang tumbuh di akhir abad ke-20.
LAPORAN Varieties of Democracy 2024 (berdasar data 2023) menempatkan Indonesia ke dalam kategori 'demokrasi elektoral' meski berada di grup terendah bersama Malaysia
Sudirman Said meminta masyarakat ikut mengoreksi pemerintahan Joko Widodo yang semakin menunjukkan watak otoriter
Pemerintah yang berkuasa justru memberikan semacam “promosi” terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat/terkait dengan pelanggaran HAM di masa lalu.
KLAIM Presiden Joko Widodo yang mengatakan pemerintah tidak pernah melakukan pembatasan hak berbicara masyarakat, bahkan mencaci maki presiden, dimentahkan sejumlah pihak.
Beberapa di antaranya menggunakan keterampilan demagogis untuk mendeskreditkan keberadaan parpol dan mengabaikan konstitusi.
Menurut Fadli Zon, menjaga demokrasi dalam bernegara sangatlah sulit karena selalu ada godaan-godaan yang mendorong pada kecenderungan untuk menjadi absolutisme.
Dalam draft RKUHP versi September 2019 yang dapat diakses oleh publik, terdapat beberapa pasal kontroversial yang dinilai akan mengancam kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Pengesahan RKUHP dengan pasal penghinaan terhdapa pemerintah dinilai akan melegitimasi pemerintahan yang antikritik dan membungkam suara rakyat.
Usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut, menurut Egi, justru mencederai amanat reformasi Indonesia, memantik kemarahan publik, mengacaukan tatanan demokrasi dan hukum.
Jika Lukashenko mengajukan dirinya sebagai kandidat untuk pemilu pada tahun 2025, dia mungkin akan tetap berkuasa selama sepuluh tahun lagi.
Media Indonesia berusaha menghadirkan foto-foto eksclusive sehingga pembaca dapat melihat kejadian aktual dengan lebih baik
LOAD MORECopyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved