DPR Berperan Penting Jaga Demokrasi dan Cegah Negara Terperangkap Absolutisme

ANGGOTA DPR RI Fadli Zon menilai DPR punya peran penting dalam menjaga komitmen negara dalam berdemokrasi.

Menurut Fadli Zon, menjaga demokrasi dalam bernegara sangatlah sulit karena selalu ada godaan-godaan yang mendorong pada kecenderungan untuk menjadi absolutisme.

”Demokrasi itu ternyata memang tidak mudah, itu satu hal. It's not easy dan memang harus ada komitmen untuk merawatnya karena kalau tidak, kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada,” jelas Fadli dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ’DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (25/8/2023).

Baca juga: Pengertian Demokrasi Serta Bentuk-Bentuknya dan Pentingnya Demokrasi Bagi Indonesia

Menurut Fadli, saat ini kecenderungan dari demokrasi menuju absolutisme sudah ada di banyak negara, seperti di Afrika dan Amerika Selatan. Sehingga, tambahnya, akan sangat membahayakan jika Indonesia tidak bisa menjaga demokrasi yang sudah berjalan ini.

“Salah satu kunci yang paling penting di dalam menahan absolutisme itu adalah pada pembatasan masa jabatan presiden yang sudah disepakati di dalam amandemen undang-undang Dasar 45,” sambung Anggota Komisi I DPR RI ini.

Baca juga: Dukung Presiden, Muhammadiyah Serukan Pemilu Damai Utamakan Kepentingan Bangsa

Menurut politikus Fraksi Partai Gerindra ini, DPR punya pilar yang sangat penting untuk menjaga munculnya kecenderungan menuju absolutisme pada negara.

Baca juga: Bamsoet : Supremasi Hukum dan Transparansi Kunci Demokrasi Konstitusi

”Dan kalau kita DPR ini menjadi satu pilar yang sangat penting. DPR punya tugas-tugas yang sudah konvensional, di samping tiga itu (Legislasi, anggaran dan pengawasan) ada juga diplomasi parlemen," ujar Fadli.

"Tetapi selain itu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol partai politik dan kontrol terhadap eksekutif," tegasnya.

"Saya kira di situlah nanti kita bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balances terhadap keputusan-keputusan itu yang merefleksikan kepada kepentingan rakyat atau tidak,” tutur Fadli. (RO/S-4)