Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA DPR RI Fadli Zon menilai DPR punya peran penting dalam menjaga komitmen negara dalam berdemokrasi.
Menurut Fadli Zon, menjaga demokrasi dalam bernegara sangatlah sulit karena selalu ada godaan-godaan yang mendorong pada kecenderungan untuk menjadi absolutisme.
”Demokrasi itu ternyata memang tidak mudah, itu satu hal. It's not easy dan memang harus ada komitmen untuk merawatnya karena kalau tidak, kecenderungan untuk absolutisme itu akan selalu ada,” jelas Fadli dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema ’DPR Mengawal Demokrasi Menuju Indonesia Maju’ di Gedung Nusantara III, DPR RI, Jakarta, Jumat (25/8/2023).
Baca juga: Pengertian Demokrasi Serta Bentuk-Bentuknya dan Pentingnya Demokrasi Bagi Indonesia
Menurut Fadli, saat ini kecenderungan dari demokrasi menuju absolutisme sudah ada di banyak negara, seperti di Afrika dan Amerika Selatan. Sehingga, tambahnya, akan sangat membahayakan jika Indonesia tidak bisa menjaga demokrasi yang sudah berjalan ini.
“Salah satu kunci yang paling penting di dalam menahan absolutisme itu adalah pada pembatasan masa jabatan presiden yang sudah disepakati di dalam amandemen undang-undang Dasar 45,” sambung Anggota Komisi I DPR RI ini.
Baca juga: Dukung Presiden, Muhammadiyah Serukan Pemilu Damai Utamakan Kepentingan Bangsa
Menurut politikus Fraksi Partai Gerindra ini, DPR punya pilar yang sangat penting untuk menjaga munculnya kecenderungan menuju absolutisme pada negara.
Baca juga: Bamsoet : Supremasi Hukum dan Transparansi Kunci Demokrasi Konstitusi
”Dan kalau kita DPR ini menjadi satu pilar yang sangat penting. DPR punya tugas-tugas yang sudah konvensional, di samping tiga itu (Legislasi, anggaran dan pengawasan) ada juga diplomasi parlemen," ujar Fadli.
"Tetapi selain itu adalah bagaimana membuat satu keseimbangan antara kontrol partai politik dan kontrol terhadap eksekutif," tegasnya.
"Saya kira di situlah nanti kita bisa menimbang sejauh mana terjadi check and balances terhadap keputusan-keputusan itu yang merefleksikan kepada kepentingan rakyat atau tidak,” tutur Fadli. (RO/S-4)
MENTERI Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon mengatakan Presiden Prabowo Subianto belum mengetahui soal penetapan Hari Kebudayaan Nasional pada 17 Oktober
KETUA DPR RI Puan Maharani meminta Menteri Kebudayaan Fadli Zon untuk menjelaskan penetapan Hari Kebudayaan pada 17 Oktober.
MENTERI Kebudayaan, Fadli Zon, mengharapkan agar melalui buku sejarah dapat menemukan kembali jati diri bangsa.
MENTERI Kebudayaan Fadli Zon memastikan penulisan ulang sejarah Indonesia akan terus dilanjutkan, meski sejumlah pihak meminta agar program tersebut dihentikan.
Betapa menyakitkannya menyaksikan negara seolah kesulitan mengakui sejarah kelam, padahal data dan testimoni korban sudah dikumpulkan sejak awal Reformasi.
Anggota Komisi X DPR, Mercy Chriesty Barends, meluapkan emosinya kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Mercy menyerahkan sebuah dokumen kepada Fadli berjudul Temuan Tim Gabungan Pencari Fakta
Ketika masyarakat adat ditinggalkan dan tidak diakui, demokrasi akan menurun
Setiap warga memiliki hak konstitusional untuk menggugat produk UU jika memenuhi syarat.
Bayu melaporkan bahwa struktur kepengurusan baru telah terdaftar secara resmi melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025.
Dalam konteks Indonesia, kebijakan publik sering kali menjadi paradoks yang menyakitkan, alih-alih menyelesaikan masalah justru melahirkan konflik baru.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved