Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
SEKJEN PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengingatkan bahwa Pemilu ada bagian dari proses demokrasi yang menentukan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu, masyarakat hendaknya berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi dengan dewasa, arif, dan bijaksana.
"Kepentingan bangsa dan negara harus lebih diutamakan daripada pribadi, partai, dan golongan," ujar Mu'ti, Senin (24/7).
Hal itu disampaikan Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta itu merespons pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengimbau agar tidak ada perpecahan karena perbedaan pandangan politik saat Pemilu 2024 berlangsung.
Baca juga : Jokowi Minta Capres tidak Saling Bertengkar
Mu'ti lebih jauh mengimbau agar masyarakat hendaknya berdemokrasi dengan gembira, saling mengko perbedaan pilihan, dan menghindari berbagai hal yang memicu permusuhan dan perpecahan.
Ia menyakini masyarakat bisa dewasa dalam berdemokrasi tanpa adanya politik uang atau segala bentuk kecurangan pada pemilu mendatang. "Kita perlu mengembangkan demokrasi yang bersih dan sehat, jauh dari politik uang dan semua bentuk kecurangan," tukasnya.
Baca juga : Panglima TNI Tegaskan Prajurit Harus Netral di Pemilu 2024
Pada Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-25, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar pada pemilihan umum (pemilu) 2024, masyarakat lebih sehat berdemokrasi. Ia berharap tidak ada ujaran kebencian, berita bohong ataupun fitnah terutama di media sosial.
"Jangan ada lagi ujaran kebencian. Ndak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos (media sosial) di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga ada di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, kok mbek koyo ngeten..sami-sami sederek, sami-sami sedulur, nggih mboten. Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah bapak ibu setuju?," ujar Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa dalam pesta demokrasi, rakyat semestinya bersenang-senang. Oleh sebab itu, ia mengimbau tidak perlu ada pertengkaran saat pemilu. Apalagi disebabkan karena perbedaan pilihan politik.
"Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar beda pilihan itu. osi, jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan saling berkepanjangan, setelah berkompetisi bersatu kembali," tuturnya.
Ia juga berpesan agar para petinggi partai turut menjaga kondisi politik tetap dingin. Termasuk, ujarnya Jokowi, para calon presiden (capres) tidak boleh saling bertengkar. Presiden mengingatkan bangsa Indonesia satu sehingga berkompetisi dalam pemilu sebaiknya dilakukan secara sehat.
" Lha wong yg di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng, lha kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kanggeh nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. ampun kesupen. Nggih mboten? Dan setelah berkompetisi setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," tuturnya. (Z-4)
Titi menekankan DPR harus segera membahas RUU Pemilu sebab putusan MK tidak bisa menjadi obat bagi semua persoalan pemilu saat ini.
Taiwan menggelar pemilu recall untuk menentukan kendali parlemen.
Menurut Perludem, putusan MK sudah tepat karena sesuai dengan konsep pemilu yang luber dan jurdil, dan disertai dengan penguatan nilai kedaulatan rakyat.
Banyak negara yang meninggalkan e-voting karena sistem digitalisasi dalam proses pencoblosan di bilik suara cenderung dinilai melanggar asas kerahasiaan pemilih
Betty menjelaskan saat ini belum ada pembahasan khusus antara KPU dan semua pemangku kepentingan pemilu terkait e-voting.
Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sebagai alat bantu penghitungan suara pada Pemilihan 2020 lalu harus diperkuat agar proses rekapitulasi hasil pemilu ke depan lebih akurat
Meninggalnya Kwik Kian Gie, tokoh dan guru bangsa yang dapat menjadi tauladan. Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas mengatakan Indonesia kehilangan nasionalis
BAZNAS RI terus memperkuat sinergi dengan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan
PERJALANAN Lazismu sebagai lembaga amil zakat nasional memasuki usianya yang ke-23, tepatnya jatuh pada 4 Juli 2025.
KETUA Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menyebut perbankan syariah perlu melakukan penguatan sistem dan ekosistem bank syariah di masa depan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan alasan di balik belum diberikannya konsesi lahan tambang kepada Muhammadiyah.
Salah satu tokoh yang menekankan pentingnya sikap keterbukaan umat Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dari Barat ialah Buya Hamka.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved