Headline
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar pada pemilihan umum (pemilu) 2024, masyarakat lebih sehat berdemokrasi. Ia berharap tidak ada ujaran kebencian, berita bohong ataupun fitnah terutama di media sosial.
"Jangan ada lagi ujaran kebencian. Ndak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos (media sosial) di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga ada di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, kok mbek koyo ngeten..sami-sami sederek, sami-sami sedulur, nggih mboten. Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah bapak ibu setuju?," ujar Jokowi saat menghadiri Harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7).
Jokowi menjelaskan bahwa dalam pesta demokrasi, rakyat semestinya bersenang-senang. Oleh sebab itu, ia mengimbau tidak perlu ada pertengkaran saat pemilu. Apalagi disebabkan karena perbedaan pilihan politik.
Baca juga : Jokowi Minta Relawan jadi Sistem Pendingin di tengah Panasnya Pemilu
"Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar beda pilihan itu. osi, jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan saling berkepanjangan, setelah berkompetisi bersatu kembali," tuturnya.
Ia juga berpesan agar para petinggi partai turut menjaga kondisi politik tetap dingin. Termasuk, ujarnya Jokowi, para calon presiden (capres) tidak boleh saling bertengkar. Presiden mengingatkan bangsa Indonesia satu sehingga berkompetisi dalam pemilu sebaiknya dilakukan secara sehat.
"Lha wong yg di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng, lha kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kanggeh nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. ampun kesupen. Nggih mboten? Dan setelah berkompetisi setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," tuturnya.
Baca juga : Denny Indrayana: Jokowi Ingin Jegal Anies Baswedan
Ia prihatin jika pemilu bahkan sudah selesai, tetapi rakyat masih bertengkar. Presiden berharap para kader PKB berkompetisi secara adil dalam pemilu.
"Kok isih pemilune wis rampung isih udruk-udrukan ning medsos kulo nggih kadang-kadang nggih geleng-geleng. Niki kok yo koyo ngeten. Tapi itu bukan di PKB. Sekali lagi setelah berkompetisi, setelah pemilu kita bersatu kembali. Maka bapak ibu setuju," paparnya.
Ia mengucapkan selamat pada PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurutnya
Baca juga : Cawe-cawe Presiden Jokowi Berbahaya bagi Demokrasi
PKB telah berkontribusi menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi islam moderat, menjaga toleransi, bhineka tunggal ika, dan persatuan bangsa.
"Semangat ini harus terus kita jaga. Terus kita jaga. Apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat, belum panas, tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024. Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik," tutur presiden. (Z-8)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PASAL mengenai persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau UU Pemilu kembali digugat ke MK agar bebas dari nepotisme
UU Pemilu digugat meminta keluarga Presiden dan/atau Wakil Presiden yang sedang menjabat dilarang mencalonkan diri sebagai capres dan cawapres
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved