Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar pada pemilihan umum (pemilu) 2024, masyarakat lebih sehat berdemokrasi. Ia berharap tidak ada ujaran kebencian, berita bohong ataupun fitnah terutama di media sosial.
"Jangan ada lagi ujaran kebencian. Ndak. Jangan ada lagi berita bohong. Banyak itu yang di pemilu-pemilu sebelumnya, terutama di medsos (media sosial) di media sosial. Jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Sekali lagi jangan lagi ada fitnah-fitnahan. Utamanya ini juga ada di medsos. Saya kalau membaca medsos itu kadang-kadang geleng-geleng, kok mbek koyo ngeten..sami-sami sederek, sami-sami sedulur, nggih mboten. Apalagi atas nama agama. Ini tidak boleh terjadi. Apakah bapak ibu setuju?," ujar Jokowi saat menghadiri Harlah ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Minggu (23/7).
Jokowi menjelaskan bahwa dalam pesta demokrasi, rakyat semestinya bersenang-senang. Oleh sebab itu, ia mengimbau tidak perlu ada pertengkaran saat pemilu. Apalagi disebabkan karena perbedaan pilihan politik.
Baca juga : Jokowi Minta Relawan jadi Sistem Pendingin di tengah Panasnya Pemilu
"Dalam demokrasi, yang namanya beda pilihan itu wajar. Wajar beda pilihan itu. osi, jangan bertengkar, jangan saling menjelekkan, jangan saling berkepanjangan, setelah berkompetisi bersatu kembali," tuturnya.
Ia juga berpesan agar para petinggi partai turut menjaga kondisi politik tetap dingin. Termasuk, ujarnya Jokowi, para calon presiden (capres) tidak boleh saling bertengkar. Presiden mengingatkan bangsa Indonesia satu sehingga berkompetisi dalam pemilu sebaiknya dilakukan secara sehat.
"Lha wong yg di atas-atas saja ketua-ketua partai itu sering makan-makan bareng. Capres-capres itu ngopi bareng, lha kok yang di bawah saling bertengkar dan berkepanjangan, kanggeh nopo? Kita ini satu saudara, sebangsa dan setanah air Indonesia. ampun kesupen. Nggih mboten? Dan setelah berkompetisi setelah pemilu itu bersatu kembali sebagai sebuah bangsa yang besar," tuturnya.
Baca juga : Denny Indrayana: Jokowi Ingin Jegal Anies Baswedan
Ia prihatin jika pemilu bahkan sudah selesai, tetapi rakyat masih bertengkar. Presiden berharap para kader PKB berkompetisi secara adil dalam pemilu.
"Kok isih pemilune wis rampung isih udruk-udrukan ning medsos kulo nggih kadang-kadang nggih geleng-geleng. Niki kok yo koyo ngeten. Tapi itu bukan di PKB. Sekali lagi setelah berkompetisi, setelah pemilu kita bersatu kembali. Maka bapak ibu setuju," paparnya.
Ia mengucapkan selamat pada PKB di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Menurutnya
Baca juga : Cawe-cawe Presiden Jokowi Berbahaya bagi Demokrasi
PKB telah berkontribusi menjaga demokrasi dan moralitas politik, memperkokoh ideologi islam moderat, menjaga toleransi, bhineka tunggal ika, dan persatuan bangsa.
"Semangat ini harus terus kita jaga. Terus kita jaga. Apalagi seperti sekarang ini, suhu politik sudah mulai menghangat, belum panas, tapi mulai menghangat. Menghadapi pemilu 2024. Kita harus mempersiapkan dan menjaga pemilu tahun depan agar hasilnya baik dan prosesnya juga baik," tutur presiden. (Z-8)
Walaupun belum tercatat sebagai kader, sikap politik Jokowi ini dinilai sebagai langkah untuk melengkapi legasinya.
Pernyataan Jokowi yang siap “berjuang mati-matian” untuk PSI sebagai sinyal kecemasan dan rasa terancam di tengah dinamika politik pasca-Pilpres.
Pernyataan-pernyataan Jokowi dalam pidatonya di Rakernas PSI memiliki makna politik yang kuat, meskipun secara formal Jokowi belum bergabung ke PSI.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep merespons ajakan “habis-habisan” Jokowi dalam penutupan Rakernas PSI di Makassar. PSI ditargetkan jadi partai besar di Pemilu 2029.
Meski Jokowi belum resmi menjadi kader, Raja Juli menyebut pernyataan mantan presiden itu sudah seperti ajakan terbuka kepada seluruh loyalisnya untuk bergabung.
Sebelumnya, ormas Gerakan Rakyat resmi mendeklarasikan tahun ini akan menjadi partai politik ingin Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia.
empat asas penting yang harus diperhatikan, yakni kecermatan, keterbukaan, kepentingan umum, dan ketidakberpihakan. Namun, dalam keputusan KPU yang telah dibatalkan
KPU membatalkan Peraturan KPU membatalkan penetapan dokumen persyaratan capres dan cawapres sebagai informasi publik yang dikecualikan KPU.
KPU ke depan merasa perlu memperoleh pandangan dari berbagai pihak agar keputusan yang diambil lebih komprehensif.
Pembatalan keputusan ini menegaskan komitmen KPU sebagai lembaga publik yang terbuka dan inklusif,
KEPUTUSAN KPU RI menutup 16 dokumen pencalonan capres-cawapres memunculkan pertanyaan serius tentang siapa dan apa yang hendak dilindungi penyelenggara pemilu tersebut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved