Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, menyebut Partai NasDem sebagai satu-satunya partai yang mengalami kenaikan suara secara konsisten dalam tiga pemilu terakhir. Ini menjadi sebuah pencapaian yang jarang terjadi dalam lanskap politik Indonesia.
Hal ini disampaikan Muhtadi saat membawakan materi Peta Jalan Elektoral, dalam pleno IV Rakernas I Partai NasDem yang diikuti 5.000 peserta dari penjuru Nusantara, di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (9/8).
"Partai NasDem mengalami kenaikan beruntun tiga pemilu terakhir, suatu hal yang jarang terjadi. Sejak 2014 pertama kali partai ini ikut dalam pemilu, trennya selalu positif, dan itu bukan hal yang mudah," ujar Muhtadi.
Menurut analisis Muhtadi, kenaikan suara NasDem bersamaan dengan penggunaan sistem proporsional terbuka yang menguntungkan partai tersebut. Sistem ini memberi kesempatan NasDem mengusung caleg-caleg populer yang terbukti menyumbang suara besar.
"Profil pemilih NasDem 2024 sebagian besar memilih calegnya langsung, artinya Partai NasDem sangat populer. Namun perlu dicek, apakah hanya mengandalkan popularitas caleg saja, atau NasDem perlu memperbaiki performa trading-nya agar punya daya tarik terutama di level nasional," jelasnya.
Muhtadi mengidentifikasi beberapa hal yang patut diwaspadai NasDem terkait sistem pemilu dan profil pemilihnya. Pertama, jika sistem proporsional terbuka berganti ke sistem proporsional tertutup, hal ini akan berdampak negatif bagi NasDem seperti yang terjadi pada 2009.
Kedua, terkait district magnitude. Umumnya caleg NasDem banyak yang terpilih di kursi ketiga dan keempat, bukan di peringkat pertama dan kedua. "Artinya kalau district magnitude dikurangi, itu merugikan Partai NasDem," kata Muhtadi.
Ketiga, profil pemilih NasDem yang menurutnya sangat urban, umumnya tinggal di luar Jawa, dan mayoritas kelas menengah. "Padahal kita tahu pemilih kelas menengah bawah lebih banyak. Jadi di situ kekurangan Partai NasDem," imbuhnya.
Untuk mencapai target pada Pemilu 2029, Muhtadi merekomendasikan tiga strategi utama, yaitu memperkuat dukungan di Jawa karena pemilih Jawa merupakan segmen terbesar. Menyasar segmen kelas menengah bawah untuk memperluas basis pemilih. Dan fokus pada pemilih muda mengingat 56% pemilih saat ini adalah generasi muda, dan angka ini akan semakin besar di 2029.
"Kalau ini bisa diantisipasi dan dieksekusi dengan baik, saya kira tidak mustahil buat Partai NasDem mencapai targetnya di 2029," tutup Muhtadi. (LN/P-2)
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Thailand menggelar pemilu dini tanpa pemenang mutlak. Perebutan kursi perdana menteri dipastikan bergantung pada strategi koalisi partai-partai besar.
Keberhasilan Partai Gerindra dan Prabowo Subianto saat ini merupakan akumulasi dari kedisiplinan organisasi dan kesediaan untuk melewati proses panjang yang tidak instan.
ANGGOTA Komisi II DPR RI Romy Soekarno, menegaskan bahwa sistem pemilu di era modern harus dipandang sebagai infrastruktur digital strategis negara.
Ia juga mengkritik wacana penghapusan pilkada langsung yang kembali mencuat dengan dalih efisiensi anggaran.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
APUDSI adakan gala dinner pra-Rakernas 2026 untuk perkuat solidaritas anggota dan dorong ketahanan desa melalui ekonomi, pangan, dan UMKM terpadu.
Rakernas Amdatara ini bertujuan merumuskan arah kebijakan organisasi demi mendorong pertumbuhan industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sehat dan berkelanjutan
Presiden RI ke-7, Joko Widodo menegaskan dukungan dan harapan besarnya terhadap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) usai memberikan motivasi langsung dalam Rakernas
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
ASOSIASI Ma’had Aly Indonesia (AMALI) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana di bawah kepengurusan masa khidmat 2026–2030 di Pondok Tahfidz Yanbu’ul Qur’an
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved