Berita Terbaru pemilu Hari Ini

Mensesneg : Penerapan e-Voting untuk Pemilu tak Bisa Tergesa-gesa

Pemerintah tengah mengkaji penerapan elektronik voting atau e-voting dalam pemilu. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan penerapannya tidak bisa tergesa-gesa. 

PKS Soal Pilkada Lewat DPRD: Jangan Terburu-buru Mengambil Keputusan

Secara konstitusional, baik pemilihan langsung maupun melalui DPRD sama-sama dikategorikan sebagai proses yang demokratis.

Ketua Komisi II DPR Sebut Kodifikasi Pemilu Diperlukan Satukan Aturan Pilpres hingga Pilkada

Kodifikasi ini bertujuan menyatukan beberapa undang-undang yang selama ini terpisah menjadi satu payung hukum yang utuh.

Sistem Mufakat Dinilai Asumsi Prematur Para Elite

Mada menjelaskan, musyawarah/mufakat hanya bermakna demokratis apabila memenuhi syarat deliberasi, yakni adanya pertukaran gagasan secara setara dan terbuka.

Publik Tolak Pilkada via DPRD, Golkar: Mungkin yang Dibayangkan Era Orde Baru

Jika nantinya terjadi perubahan desain pilkada menjadi tidak langsung, mekanisme tersebut akan tetap menjamin partisipasi publik secara maksimal dan transparan.

Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Pusat-Lokal Final, Pakar Politik: Harus Dilaksanakan

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal harus tetap dilaksanakan, meskipun terdapat sejumlah persoalan teknis dalam implementasinya.

Bagaimana Nasib Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal setelah Putusan MK? Ini Kata DPR

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR belum mengambil sikap terkait rencana pemisahan pemilu nasional dan lokal setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK)

PDIP Sebut Pilkada Lewat DPRD Perlu Dikaji Mendalam, Jangan Hanya Berdasarkan Selera Politik Sesaat

Said menawarkan solusi berupa penguatan sistem peradilan pidana (criminal justice system) untuk memberantas politik uang.

Revisi UU Pemilu Jadi Kunci Akhiri Siklus Korupsi Kepala Daerah

Tingginya ongkos kontestasi memaksa para kandidat terjebak dalam pusaran return of investment atau upaya pengembalian modal

KPU dan Kementerian PPPA Dorong Kesetaraan Gender di Pemilu

Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.

KPU dan Kementerian PPPA Teken MoU, Dorong Partisipasi dan Kesetaraan Gender di Pemilu

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa sinergi ini penting untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik yang lebih baik.

Bawaslu Dorong Standardisasi Data untuk Pengawasan Pemilu yang Berintegritas

Bawaslu harus memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari data yang sahih, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perlu Aturan Dana Kampanye untuk Atasi Politik Uang

JPPR menyebut pentingnya aturan dana kampanye untuk mengatasi biaya politik tinggi dalam pemilu. Biaya politik yang mahal ditengarai menjadi cikal-bakal korupsi pejabat publik.

KPU Riau Tetapkan 5,07 Juta Pemilih Hasil Pemutakhiran Semester II 2025

Total pemilih tersebut terdiri dari 2.569.805 pemilih laki-laki dan 2.502.373 pemilih perempuan.

KPU Riau Sosialisasikan PKPU No. 3/2025, Perjelas Mekanisme PAW Anggota DPRD

PAW merupakan bagian krusial dari tugas pelayanan KPU

Mahfud Nilai Penurunan Ambang Batas Parlemen Jadi 1% masih Terbuka

Perlunya sistem politik yang lebih adil agar suara rakyat tidak hilang.

Hakim MK Soroti Lemahnya Argumen Uji Materi UU Pemilu Terkait Calon DPR Nonparpol

Permohonan yang terdaftar dengan Nomor 233/PUU-XXIII/2025 itu mempersoalkan kewajiban calon legislatif untuk berasal dari partai politik.

Delapan Parpol Nonparlemen Sepakat Perjuangkan PT 1 Persen

Sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.

Penegakan HAM Dalam Pemilu dan Pemilihan

Diskusi tersebut membahas penjaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih, dipilih, dan berpartisipasi dalam proses politik tanpa diskriminasi, kekerasan, atau manipulasi.

Pakar: Aturan 30% Perempuan di AKD, DPR Diuji Kepatuhan pada Konstitusi

Selain itu, Titi mencontohkan, anomali justru terjadi di Komisi VIII DPR yang memiliki banyak anggota perempuan, namun seluruh lima pimpinannya adalah laki-laki. 

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia