Berita Terbaru Kebebasan berpendapat Hari Ini

KUHP Baru Digugat ke MK, Pasal Demonstrasi tanpa Pemberitahuan Dinilai Rawan Kriminalisasi

MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

Ketua Komisi III DPR: Pandji tidak Bisa Dipidana Melalui KUHP-KUHAP Baru

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan KUHP dan KUHAP baru justru melindungi pengkritik pemerintah dari kriminalisasi, termasuk komika Pandji Pragiwaksono.

Teror dan Intimidasi Influencer, Pakar Hukum UMJ Soroti Perlindungan Kebebasan Berpendapat

KEBEBASAN berpendapat di media sosial menjadi salah satu wujud nyata demokrasi di era digital. 

Teror Bom Molotov ke Rumah Influencer DJ Donny, YLBHI Sebut Ciri Kemunduran Demokrasi

masyarakat sipil menilai pelemparan bom molotov ke rumah influencer DJ Donny, sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan kemunduran demokrasi

Kebebasan Berpendapat dengan Menjunjung Etika Publik

Perubahan pola komunikasi di era internet memunculkan kembali diskusi mengenai batas dan praktik kebebasan berpendapat.

NasDem Dukung Presiden Prabowo Usut Tuntas Dugaan Makar di Balik Aksi Demo

FRAKSI Partai NasDem DPR RI menegaskan dukungan penuh kepada Presiden Prabowo Subianto dalam mengusut tuntas dugaan makar yang mencuat di balik gelombang demonstrasi

Abraham Samad Diperiksa Terkait Ijazah Jokowi, Pakar Hukum: Berpotensi Kriminalisasi

Abraham Samad diperiksa penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (13/8) lantaran podcast atau siniar yang dibuatnya membahas tentang tudingan ijazah palsu Jokowi.

Imparsial Kecam Penghalangan Mahasiswa di Blitar yang Bentangkan Poster Dinasti Tiada Henti ke Gibran

Tindakan Paspampres sudah terkualifikasi menghalangi kebebasan berpendapat

Hasan Nasbi Tegaskan Pemerintah Beri Kebebasan Berpendapat dan Terima Kritikan

Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tidak antikritik terhadap pendapat publik. Pemerintah terbuka dan siap memperbaiki diri jika mendapat kritik dari publik.

AS Umumkan Pembatasan Visa Baru bagi Pejabat Asing

MENTERI Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Marco Rubio mengumumkan kebijakan pembatasan visa terbaru yang ditujukan kepada pejabat asing. 

Warisan Otoritarianisme Masih Hidup Meski Sudah Mati 27 Tahun Lalu

Warisan otoritarianisme masih tetap dirasakan sampai saat ini. Amnesty International Indonesia menilai, peringatan 27 tahun reformasi justru diwarnai dengan erosi hak asasi manusia (HAM).

Hasan Nasbi: Mahasiswa ITB yang Bikin Meme Prabowo-Jokowi Jangan Dihukum

Hasan menyebut bahwa mahasiswi tersebut masih sangat muda dan mungkin terlalu bersemangat dalam menyampaikan kritik.

Tanggapi Putusan MK soal UU ITE, Istana: Kebebasan Berpendapat Harus Diiringi Tanggung Jawab

MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah menghormati hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan UU ITE

TNI Masuk Kampus, DPR: Kemunduran Demokrasi

Bonnie menilai fenomena TNI masuk kampus ini sebagai kemunduran demokrasi yang mengingatkan pada masa Orde Baru (Orba).

Perusahaan Media Donald Trump Gugat Hakim Mahkamah Agung Brasil Terkait Kebebasan Berpendapat

Trump Media and Technology Group, perusahaan media milik Donald Trump, menggugat Hakim Mahkamah Agung Brasil, Alexandre de Moraes, di pengadilan AS. 

Pujian Menteri Pigai untuk Presiden Prabowo soal Kebebasan Masyarakat Sipil 

MENTERI Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengatakan Presiden Prabowo Subianto selama 100 hari menjabat tak mengekang kebebasan masyarakat sipil.

Buntut Pembubaran Diskusi Kemang, Polri Keluarkan Imbauan

BUNTUT dibubarkannya diskusi di Kemang oleh sekelompok orang, polisi mengeluarkan imbauan agar masyarakat menjaga alam demokrasi.

Polisi Tangkap Pelaku Pembubaran Diskusi

Brigjen Pol. Trunoyudo mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Parpol Butuh Berbenah untuk Hasilkan Demokrasi yang Sehat

PENELITI BRIN sebut demokrasi yang sehat menjadi lahan subur bagi eksistensi partai politik karena menghadirkan prinsip kebebasan berpikir, berorganisasi, dan berkompetisi.

Angkatan Siber Jangan Sampai Membatasi Kebebasan Masyarakat

Pemerintah juga harus mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka di ruang siber serta mekanisme pelaporan jika terjadi pelanggaran

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia