Teror Bom Molotov ke Rumah Influencer DJ Donny, YLBHI Sebut Ciri Kemunduran Demokrasi

PULUHAN aliansi masyarakat sipil menilai maraknya teror dan intimidasi terhadap warga negara yang kritis, termasuk pelemparan bom molotov ke rumah influencer Ramond Dony Adam atau DJ Donny, sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan kemunduran demokrasi. 

Praktik tersebut disebut mencerminkan wajah otoritarianisme dalam penyelenggaraan negara.

Pernyataan sikap bersama itu disampaikan menjelang pergantian tahun 2025, dan didukung sedikitnya 91 lembaga dan kolektif serta 51 individu dari berbagai latar belakang masyarakat sipil. 

Baca juga : Polri Diminta Usut Tuntas Dalang Teror Pegiat Media Sosial

Mereka menegaskan, teror terhadap warga kritis bukan peristiwa insidental, melainkan pola sistematis yang membahayakan ruang demokrasi.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan, intimidasi terhadap DJ Donny, aktivis Greenpeace Iqbal Damanik, serta sejumlah pemengaruh lain merupakan bentuk pembungkaman terhadap hak konstitusional warga negara.

"Teror dan intimidasi kepada warga negara yang menyampaikan kritik adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin UUD 1945. Ini tidak bisa dilihat sebagai kasus individual, tetapi sebagai ancaman terhadap demokrasi,” tulis YLBHI dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (1/1).

Baca juga : NasDem Dukung Presiden Prabowo Usut Tuntas Dugaan Makar di Balik Aksi Demo

Koalisi masyarakat sipil mencatat, serangan terhadap kelompok kritis terjadi dalam beragam bentuk, mulai dari ancaman fisik, teror ke rumah, hingga serangan digital yang berupaya mendiskreditkan korban. 

Bahkan, sejumlah kasus disebut dipelintir oleh pendengung di media sosial seolah-olah teror tersebut tidak pernah terjadi.

Menurut YLBHI, negara gagal menjalankan dua fungsi dasarnya, yakni melindungi warga negara dari ancaman serta menjamin ruang partisipasi publik yang aman. 

Teror tersebut juga terjadi beriringan dengan kritik publik terhadap lambannya penanganan bencana di Sumatra.

“Alih-alih mendengarkan aspirasi dan kritik warga, penyelenggara negara justru membiarkan intimidasi terjadi tanpa penegakan hukum yang tegas. Ini memperlihatkan sikap anti-kritik yang berbahaya bagi akuntabilitas pemerintahan,” lanjut YLBHI.

Koalisi menegaskan, kritik yang disampaikan para pemengaruh dan aktivis terkait kondisi pascabencana di Sumatra merupakan bentuk solidaritas sosial dan tanggung jawab warga negara. 

Teror terhadap mereka dinilai sebagai pelecehan terhadap semangat gotong royong dan empati publik.

Dalam pernyataan tersebut, masyarakat sipil juga menyerukan pentingnya solidaritas antarwarga di tengah menyempitnya ruang kebebasan sipil.

“Dalam situasi seperti ini, yang tersisa adalah solidaritas warga. Warga jaga warga. Teror dan intimidasi tidak akan menghentikan kami untuk terus bersuara dan menyampaikan kebenaran,” tegas YLBHI.

Koalisi masyarakat sipil menegaskan akan terus mengawal isu kebebasan berpendapat serta penanganan bencana di Sumatra, termasuk mendorong pertanggungjawaban negara, tanpa gentar oleh ancaman maupun intimidasi. (H-4)