Berita Terbaru Ylbhi Hari Ini

YLBHI Soroti Pemerintah dan DPR Tertutup Bahas RUU KUHAP

Ketum YLBHI Muhammad Isnur menyoroti proses buruk penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertutup dan terburu-buru.

Koalisi Sipil Sayangkan TNI yang Dilatih Berperang Malah Jadi 'Satpam' Kejaksaan

TNI dilatih dan dididik untuk berperang, bukan untuk menjaga Kejari dan Kejati.

YLBHI: Pemidanaan Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Jokowi-Prabowo Bentuk Kriminalisasi

Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengecam aksi penangkapan serta pemidanaan terhadap mahasiswi ITB berinisial SSS terkait kasus unggahan meme Jokowi-Prabowo menurutnya itu kriminalisasi

YLBHI: Militer tak Didesain untuk Urus Pendidikan Sipil, TNI Harus Kembali ke Barak

Isnur mengatakan fenomena militer yang mulai memasuki ranah kampus merupakan bentuk infiltrasi yang sangat berbahaya untuk kelangsungan iklim akademik.  

YLBHI Catat Terjadi Kekerasan Saat Aksi Penolakan UU TNI di 10 Wilayah

KETUA Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin mengatakan pihaknya mencatat terjadi kekerasan saat aksi penolakan UU TNI di 10 wilayah Indonesia.

YLBHI:  Draft RUU TNI Menabrak Konstitusi dan Hilangkan Supremasi Sipil

YLBHI menyebut  usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.

YLBHI: Tidak Ada Unsur Merendahkan Citra Kepolisian di Lagu Band Sukatani

YLBHI menilai bahwa tidak ada unsur yang merendahkan citra kepolisian dalam lagu Bayar Bayar Bayar milik Band Punk asal Purbalingga, Sukatani.

YLBHI Desak Pemerintah untuk Selidiki Pembangunan Pagar Laut Ilegal di Teluk Banten

LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.

YLBHI Dorong Pemerintah Terima Masukan dari Ahli maupun Masyarakat sebelum Membuat Kebijakan

DIREKTUR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap pemerintah dapat menerima berbagai masukan dari kalangan ahli maupun masyarakat.

YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi

Upaya intimidasi oleh pemerintah kepada civitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik.

UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.

Ruang untuk Berpendapat dan Kebebasan Sipil Kian Sempit di Era Jokowi

MASYARAKAT sipil menyoroti ruang untuk berpendapat dan kebebasan sipil semakin menyempit pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

YLBHI Sebut Tingkat Korupsi di Pemerintahan Jokowi sangat Masif

YLBHI: Pemerintahan Jokowi Menunjukkan Gejala Korupsi Pembangunan yang Masif

YLBHI: Praktek Bernegara Hukum Semakin Ugal-ugalan

YLBHI memandang praktik hukum Indonesia semakin lama semakin buruk. 

Penaikan Anggaran Kemhan Disoal

PENAIKAN anggaran di Kementerian Pertahanan terjadi mendadak dalam jumlah yang fantastis dinilai tidak wajar. Sebab penaikan tersebut bertepatan dengan momentum jelang Pemilu 2024.

YLBHI Minta Presiden Berhentikan Pimpinan dan Dewas KPK

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengaku tidak kaget dengan praktik asusila di Rutan KPK.

Istri Kerap Pamer Barang Mewah, Kekayaan Kabareskrim Polri Jadi Sorotan YLBHI

YLBHI menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut dicurigai karena istri gemar flexing.

Perempuan di Seluruh Dunia Berjuang Melawan Disinformasi Gender

Disinformasi gender (ketika seksisme dan misogini bersinggungan dengan kebohongan online) gencar menargetkan perempuan di seluruh dunia, menodai reputasi, dan kredibilitas mereka.

Ketua YLBHI: Perppu Ciptaker Sarat Pembangkangan

Persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja menjadi UU melanggar konstitusi karena menghilangkan objek Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Ciptaker.

Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Insiden Brimob di Sidang Tragedi Kanjuruhan

Tujuan pihaknya membuat aduan masyarakat itu untuk mendorong agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Objektivitas dalam Penulisan Sejarah

Iran vs. Israel, Konflik Laten yang Kini Menjelma Jadi Ancaman Global

Timur Tengah Pascaperang

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting