Berita Terbaru YLBHI Hari Ini

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, YLBHI: Kritik Itu ke Jabatan, bukan Individu

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, melayangkan kritik terhadap masuknya kembali pasal penghinaan Presiden. 

Teror Bom Molotov ke Rumah Influencer DJ Donny, YLBHI Sebut Ciri Kemunduran Demokrasi

masyarakat sipil menilai pelemparan bom molotov ke rumah influencer DJ Donny, sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan kemunduran demokrasi

YLBHI: KUHAP Baru Menggembosi Agenda Reformasi Kepolisian

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pengesahan KUHAP baru justru menutup peluang reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. 

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

KUHAP Disusupi Agenda RUU Polri, Berpotensi Memonopoli Penyidikan

Revisi kitab KUHAP dinilai tidak lahir dari kebutuhan reformasi peradilan, melainkan mengadopsi gagasan yang sebelumnya terdapat dalam RUU Kepolisian 2024.

KUHAP Baru Dianggap Lemahkan Pemberantasan Narkoba, Kejahatan Bea Cukai, HAM hingga Kehutanan

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membahayakan penegakan hukum dan melemahkan kewenangan penyidik di berbagai sektor, terutama pemberantasan narkotika. 

YLBHI Ragukan Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo, Ini Alasannya

YLBHI meragukan Komisi Percepatan Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto dapat membawa Korps Bhayangkara ke arah yang lebih baik.

Kebakaran Rumah Hakim PN Medan Diduga Bentuk Intimidasi Terhadap Peradilan

Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.

Program MBG Dituntut Berbenah, YLBHI: Segera Penuhi Hak Korban Keracunan

Pemerintah memiliki kewajiban yang harus segera dilakukan untuk melakukan pembenahan dan antisipasi agar tidak terjadi keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

YLBHI Sebut Keterlibatan TNI di Ranah Sipil Makin Luas

YAYASAN Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut TNI semakin terlibat dalam politik dan bisnis sejak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. 

YLBHI Desak Pengusutan Kasus Keracunan MBG, Diduga Ada Unsur Tindak Pidana

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur mendesak pemerintah untuk segera mengusut serius kasus keracunan MBG.

MK Tolak Permohonan Terakhir Uji Formil UU TNI, Semua Gugatan Kandas

Hakim Konstitusi Guntur Hamzah menjelaskan, pembentuk undang-undang sudah menyediakan berbagai ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan UU TNI.

YLBHI Minta DPR tak Ulur Waktu dan harus Libatkan Masyarakat dalam Pembahasan RUU Perampasan Aset

Substansi RUU Perampasan Aset harus selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

YLBHI Sebut Kematian Affan Kurniawan Bukti Polisi Langgar Prosedur Pengendalian Massa

Seharusnya kendaraan taktis ditempatkan di belakang atau di dekat objek vital, bukan di depan massa aksi. 

YLBHI Minta Brutalitas Aparat dalam Tangani Demonstrasi Dihentikan

Perintah Presiden Prabowo untuk melakukan penindakan tegas pada 31 Agustus lalu justru memicu peningkatan represi.

Ada Pasal Jebakan di RKUHAP? Ini Temuan YLBHI

Pasal 5 RKUHAP yang memberikan kewenangan bagi penyelidik melakukan tindakan lain menurut hukum.

DPR Undang YLBHI Lagi untuk Bahas KUHAP

DPR menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat yang harus mengayomi dan melayani seluruh elemen rakyat yang ingin menyampaikan aspirasi.

Serap Aspirasi Masyarakat dalam Pembahasan RUU KUHAP, Komisi III akan Kembali Undang YLBHI

Langkah tersebut dilakukan Komisi III DPR RI sebagai wakil rakyat.

YLBHI: Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU KUHAP Berpotensi Intimidasi Masyarakat

RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.

YLBHI Soroti Pemerintah dan DPR Tertutup Bahas RUU KUHAP

Ketum YLBHI Muhammad Isnur menyoroti proses buruk penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tertutup dan terburu-buru.

Menjaga Nalar di Perubahan Zaman

Privilese, Kuasa, dan Bencana

Melayani Adalah Mendidik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia