NEWSTICKER

Berita Terbaru Ylbhi Hari Ini

Koalisi Sipil Sayangkan TNI yang Dilatih Berperang Malah Jadi 'Satpam' Kejaksaan
13/5/2025 18:29
TNI dilatih dan dididik untuk berperang, bukan untuk menjaga Kejari dan Kejati.
YLBHI: Pemidanaan Mahasiswi ITB Pengunggah Meme Jokowi-Prabowo Bentuk Kriminalisasi
12/5/2025 14:18
Ketua YLBHI Muhammad Isnur mengecam aksi penangkapan serta pemidanaan terhadap mahasiswi ITB berinisial SSS terkait kasus unggahan meme Jokowi-Prabowo menurutnya itu kriminalisasi
YLBHI: Militer tak Didesain untuk Urus Pendidikan Sipil, TNI Harus Kembali ke Barak
03/4/2025 12:16
Isnur mengatakan fenomena militer yang mulai memasuki ranah kampus merupakan bentuk infiltrasi yang sangat berbahaya untuk kelangsungan iklim akademik.
YLBHI Catat Terjadi Kekerasan Saat Aksi Penolakan UU TNI di 10 Wilayah
26/3/2025 14:52
KETUA Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Zainal Arifin mengatakan pihaknya mencatat terjadi kekerasan saat aksi penolakan UU TNI di 10 wilayah Indonesia.
YLBHI: Draft RUU TNI Menabrak Konstitusi dan Hilangkan Supremasi Sipil
16/3/2025 11:41
YLBHI menyebut usulan revisi Undang-Undang (UU) TNI bertentangan dengan agenda reformasi dan melegitimasi praktik dwifungsi ABRI yang membawa rezim Neo Orde Baru.
YLBHI: Tidak Ada Unsur Merendahkan Citra Kepolisian di Lagu Band Sukatani
23/2/2025 18:16
YLBHI menilai bahwa tidak ada unsur yang merendahkan citra kepolisian dalam lagu Bayar Bayar Bayar milik Band Punk asal Purbalingga, Sukatani.
YLBHI Desak Pemerintah untuk Selidiki Pembangunan Pagar Laut Ilegal di Teluk Banten
15/1/2025 18:17
LEMBAGA Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyatakan pembangunan pagar laut 30,16 kilometer di pesisir utara Tangerang, Banten telah melanggar aturan yang berpotensi pada tindak pidana.
YLBHI Dorong Pemerintah Terima Masukan dari Ahli maupun Masyarakat sebelum Membuat Kebijakan
22/11/2024 13:12
DIREKTUR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap pemerintah dapat menerima berbagai masukan dari kalangan ahli maupun masyarakat.
YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi
06/2/2024 08:48
Upaya intimidasi oleh pemerintah kepada civitas akademika di berbagai perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat sipil dikritik.
UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana
31/1/2024 15:38
SIDANG lanjutan uji materi UU KUHP dan UU ITE kembali digelar. Ahli pemohon menyatakan, kritik atau serangan individu ke pejabat negara mestinya tidak diproses pidana, melainkan perdata.
Ruang untuk Berpendapat dan Kebebasan Sipil Kian Sempit di Era Jokowi
10/12/2023 18:21
MASYARAKAT sipil menyoroti ruang untuk berpendapat dan kebebasan sipil semakin menyempit pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
YLBHI Sebut Tingkat Korupsi di Pemerintahan Jokowi sangat Masif
08/12/2023 23:32
YLBHI: Pemerintahan Jokowi Menunjukkan Gejala Korupsi Pembangunan yang Masif
YLBHI: Praktek Bernegara Hukum Semakin Ugal-ugalan
08/12/2023 23:22
YLBHI memandang praktik hukum Indonesia semakin lama semakin buruk.
Penaikan Anggaran Kemhan Disoal
02/12/2023 18:45
PENAIKAN anggaran di Kementerian Pertahanan terjadi mendadak dalam jumlah yang fantastis dinilai tidak wajar. Sebab penaikan tersebut bertepatan dengan momentum jelang Pemilu 2024.
YLBHI Minta Presiden Berhentikan Pimpinan dan Dewas KPK
23/6/2023 22:00
KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengaku tidak kaget dengan praktik asusila di Rutan KPK.
Istri Kerap Pamer Barang Mewah, Kekayaan Kabareskrim Polri Jadi Sorotan YLBHI
22/5/2023 14:10
YLBHI menyebut laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) Kepala Bareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto patut dicurigai karena istri gemar flexing.
Perempuan di Seluruh Dunia Berjuang Melawan Disinformasi Gender
27/3/2023 08:57
Disinformasi gender (ketika seksisme dan misogini bersinggungan dengan kebohongan online) gencar menargetkan perempuan di seluruh dunia, menodai reputasi, dan kredibilitas mereka.
Ketua YLBHI: Perppu Ciptaker Sarat Pembangkangan
22/3/2023 13:41
Persetujuan DPR terhadap Perppu Cipta Kerja menjadi UU melanggar konstitusi karena menghilangkan objek Putusan MK No. 91/PUU-XVII/2020 yaitu perbaikan terhadap pembentukan UU Ciptaker.
Koalisi Masyarakat Sipil Adukan Insiden Brimob di Sidang Tragedi Kanjuruhan
27/2/2023 22:44
Tujuan pihaknya membuat aduan masyarakat itu untuk mendorong agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
Korupsi Jalur Mandiri Unila, YLBHI: Hukum Harus Menyasar Sampai ke Akar
11/2/2023 13:30
Ksus suap penerimaan mahasiswa baru Unila mengungkap keterlibatan pejabat Kemendikbud-Ristek, DPR, MUI, hingga para pengusaha.