KPF Ungkap Massa Suruhan di Balik Penjarahan Rumah Anggota DPR dan Sri Mulyani saat Kerusuhan Agustus 2025

HASIL Investigasi Komisi Pencari Fakta (KPF) menunjukkan adanya massa suruhan yang terorganisir di balik aksi penjarahan rumah sejumlah anggota DPR hingga kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani pada rangkaian kerusuhan Agustus 2025.

Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menyebut massa tersebut bergerak secara terorkestrasi dan diduga diiming-imingi barang jarahan. Massa ini diduga datang dari berbagai wilayah seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, hingga Bandung dan Cianjur.

"Kami menemukan ada massa yang dipimpin oleh mobil mewah seperti Mercedes-Benz. Mereka konvoi rapi menggunakan kendaraan bermotor, membawa molotov, dan menyasar rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Menteri Keuangan Sri Mulyani," ungkap Isnur saat pemaparan hasil investigasi KPF di Jakarta, Rabu (18/2).

Baca juga : Polisi Tangkap 52 Tersangka Penjarahan Rumah Sahroni hingga Sri Mulyani

Isnur menyayangkan sikap kepolisian yang sejauh ini hanya menangkap pelaku di tingkat lapangan. Padahal, menurutnya, bukti visual berupa video dan foto pergerakan massa suruhan tersebut sangat mudah ditelusuri untuk mengungkap siapa otak di balik aksi tersebut.

"Gambar dan videonya ada, orang-orangnya terekam jelas. Harusnya mereka ditelusuri lebih lanjut, siapa koordinatornya, di mana titik simpul pertemuannya, dan siapa yang mengarahkan mereka melakukan penjarahan. Jangan hanya berhenti di tersangka lapangan yang jumlahnya belasan di tiap lokasi," tegasnya.

Selain massa penjarah, KPF juga menemukan adanya massa bayaran yang diorganisir oleh organisasi bernama 'Bison'. Berdasarkan informasi yang didapat KPF, massa ini biasanya direkrut dari kelompok yang biasa menjadi penonton bayaran di televisi.

Isnur mengungkapkan, kelompok Bison ini dikerahkan dengan bayaran tertentu untuk melakukan penghadangan terhadap aksi-aksi mahasiswa yang berlangsung setelah tanggal 28 Agustus.

"Kelompok ini mengakui didorong dan dibayar untuk menjegal aksi demonstrasi mahasiswa, termasuk aksi HMI dan PMII. Mereka bahkan mengklaim sebagai afiliator dari sebuah lembaga tertentu di Indonesia," pungkas Isnur. (Faj/P-3)