Akun Provokatif TikTok dan YouTube Diduga Ekskalasi Kerusuhan Agustus 2025, YLBHI Soroti Ketidakjelasan Penanganan

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, mengungkap adanya temuan operasi yang bertujuan mengekskalasi kemarahan publik menjadi kerusuhan brutal pada Agustus 2025 lalu. Isnur menyoroti tiga akun media sosial yang dinilai sangat provokatif namun hingga kini seolah kebal hukum dan tidak diusut oleh pihak kepolisian. Ketiga akun yang diidentifikasi oleh Komisi Pencari Fakta (KPF) tersebut adalah Strongerboy, Adiastha8 (TikTok), dan Armyzoned ID (YouTube).

"Akun-akun ini dibuat hanya satu bulan sebelum peristiwa dengan jumlah pengikut yang sangat besar. Mereka menyebarkan narasi yang mengarahkan pada potensi kerusuhan dan mengimajinasikan kembali peristiwa 98," ujar Isnur saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/2).

Isnur menjelaskan bahwa akun-akun tersebut melakukan manipulasi disinformasi dengan memanfaatkan momentum kemarahan warga, seperti viralnya video anggota DPR yang berjoget pada pertengahan Agustus. Ia mengatakan akun-akun tersebut secara sistematis mengolah amarah publik menjadi narasi yang berlebihan dan provokatif.

Baca juga : Israel Guyur Dana untuk Media Sosial dan AI ChatGPT

Berdasarkan analisis yang juga terverifikasi dengan data Drone Emprit, narasi di media sosial bergeser tajam setelah meninggalnya pengemudi ojol Affan Kurniawan pada 28 Agustus 2025. Jika awalnya tuntutan massa adalah bubarkan DPR, akun-akun provokator ini mengubahnya menjadi sentimen polisi pembunuh.

"Akun-akun ini mengekskalasi kekerasan menjadi semakin brutal. Pertanyaan besarnya, kenapa mereka tidak diusut? Kenapa diabaikan dan seolah lenyap dalam upaya pengungkapan kebenaran? Padahal jejak digitalnya sangat nyata," kata Isnur.

Selain di TikTok dan YouTube, Isnur mengatakan KPF juga menemukan bukti adanya pesan berantai di WhatsApp yang berisi gambar-gambar provokatif. Pesan tersebut tersebar secara spontan tanpa struktur organisasi yang jelas, namun masuk ke berbagai grup koordinasi warga seperti kolektif Nika, KPR Depok, dan Nakama.

Menurut Isnur, banyak grup WhatsApp yang tidak melakukan penyaringan anggota, sehingga aktor-aktor anonim dengan mudah masuk dan menyebarkan konten yang memicu emosi massa.

"Kami memiliki banyak tangkapan layar bukti disinformasi ini. Ini menunjukkan ada pihak yang memang ingin kerusuhan ini terjadi, namun justru warga biasa dan aktivis yang tidak tahu apa-apa yang sekarang malah ditangkap dan dipidanakan," pungkasnya. (Faj/P-3)