YLBHI Dorong Pemerintah Terima Masukan dari Ahli maupun Masyarakat sebelum Membuat Kebijakan

DIREKTUR Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur berharap pemerintah dapat menerima berbagai masukan dari kalangan ahli maupun masyarakat. Hal ini penting dilakukan sebelum pemerintah atau kementerian terkait membuat sebuah kebijakan dan menerapkannya.

Selain menerima masukan-masukan dari masyarakat, pemerintah juga perlu mempelajari dan menerima data-data ilmiah hasil penelitian dan survei sebagai informasi awal yang dapat digunakan untuk mengambil kebijakan, terutama dibidang penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). 

Pasalnya, Isnur menilai saat ini dalam bidang reformasi hukum dan penegakan HAM, pada susunan kabinet yang dibentuk tidak mencerminkan adanya keseriusan. Hal tersebut dapat dibuktikan dari Yusril Ihza Mahendra yang ditempatkan sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menkohukham) dan Natalius Pigai yang didapuk sebagai Menteri HAM telah mengeluarkan pernyataan yang blunder.

Baca juga : YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi

"Kita juga melihat bagaimana rencana-rencana aksi manusia yang tidak secara tegas, yang muncul hanya pada wilayah manusia budaya, bukan pada jaminan perbaikan kepolisian dan kebebasan berekspresi. Penguatan militer justru ada di sana," ujar Isnur dalam keterengan yang diterima, Jumat (22/11).

Isnur menjelaskan program HAM adalah mengakselerasi dari semua kementrian, undang-undang dan HAM, bukan kebijakan yang dibuat sendiri seperti misalnya membuat program universitas HAM, yang bukan merupakan program HAM.

Ia menjelaskan program HAM yang seharusnya direncanakan pemerintah adalah bagaimana membuat pendidikan gratis dan berkualitas bagi masyarakat serta pelayanan kesehatan di RS yang harus bisa dijamin murah dan terakses cepat serta terlayani dengan baik.

Baca juga : UU ITE Digugat, Ahli: Kritikan untuk Pejabat Harusnya Masuk Perdata bukan Pidana

"Itulah program mainstreaming atau pembentukan HAM dalam semua aspek kehidupan, bukan bikin program sendiri, atau bangunan sendiri", ucap Isnur.

Ia kembali menekankan kepada pemerintah, agar mendengarkan masukan maupun temuan dan riset dari masyarakat sebelum meluncurkan program. Hal tersebut, sambungnya, penting dilakukan agar sesuai dengan semangat yang dibutuhkan oleh masyarakat, termasuk menghentikan rencana pembangunan berskala masif yang menggusur rakyat. 

"Misalnya rencana pembangunan food estate yang bedampak pada penebangan hutan dan menggusur masyarakatnya. Daripada membuka lahan seluas itu, mengapa tidak memberdayakan petani? Petani diberdayakan, diberikan support, akses pupuk, dan sebagainya supaya cepat dapat kemampuan swasembada pangan," tutur Isnur. 

Oleh karena itu, Isnur menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto bisa mewujudkan dan fokus pada pasal 27 hingga pasal 31 kontitusi UUD 1945.

"Prabowo harus bisa mewujudkannya. Prabowo harus fokus pada janji negara di dalam konstitusi. Kemudian dari situ ada turunan dari pasal-pasal yang memuat kewajiban negara sebagai pemerintah," pinta Isnur. (J-3)