YLBHI Kecam Upaya Intimidasi ke Perguruan Tinggi yang Kritik Jokowi

Kebakaran Rumah Hakim PN Medan Diduga Bentuk Intimidasi Terhadap Peradilan

Koalisi juga mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menuntaskan penyelidikan secara serius. Menurut Isnur, hal itu penting untuk menjaga kredibilitas lembaga kepolisian.

YLBHI: Pasal-Pasal Bermasalah dalam RUU KUHAP Berpotensi Intimidasi Masyarakat

RANCANGAN Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendapat kritik tajam.

KSAD Minta Buktikan jika Ada Anggota TNI Intimidasi Penulis Opini Detik.com

KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.

TNI Pastikan Bersikap Netral dan tidak akan Terlibat dalam Pembungkaman Suara Publik

Kristomei juga menegaskan bahwa segenap framing dan narasi sesat yang dibuat tanpa dilengkapi data/fakta kredibel, tendensius, dan tidak objektif yang bertebaran di ruang publik.

Legislator NasDem Sayangkan Teror Terhadap Penulis Opini Media, Seharusnya Dibalas Tulisan

Perlu dibuktikan apakah teror tersebut benar terjadi sehingga menghindari saling tuduh dan saling curiga.

AJI: Teror dan Intimidasi Terhadap Suara Kritis Mirip Era Orde Baru

Ini menunjukkan ruang berekspresi di Indonesia semakin menyempit dan menandakan masalah dalam demokrasi

Pasal Penghinaan Presiden di KUHP Baru, YLBHI: Kritik Itu ke Jabatan, bukan Individu

KETUA Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), M. Isnur, melayangkan kritik terhadap masuknya kembali pasal penghinaan Presiden. 

Teror Bom Molotov ke Rumah Influencer DJ Donny, YLBHI Sebut Ciri Kemunduran Demokrasi

masyarakat sipil menilai pelemparan bom molotov ke rumah influencer DJ Donny, sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan berpendapat dan kemunduran demokrasi

YLBHI: KUHAP Baru Menggembosi Agenda Reformasi Kepolisian

KETUA Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menilai pengesahan KUHAP baru justru menutup peluang reformasi kepolisian yang selama ini menjadi tuntutan publik. 

KUHAP Dinilai Lemahkan Penyidik di Luar Kepolisian

KUHAP baru dinilai berpotensi tumpang tindih dengan undang-undang sektoral seperti undang-undang  dan melemahkan kewenangan lembaga penegak hukum di luar kepolisian

KUHAP Disusupi Agenda RUU Polri, Berpotensi Memonopoli Penyidikan

Revisi kitab KUHAP dinilai tidak lahir dari kebutuhan reformasi peradilan, melainkan mengadopsi gagasan yang sebelumnya terdapat dalam RUU Kepolisian 2024.

KUHAP Baru Dianggap Lemahkan Pemberantasan Narkoba, Kejahatan Bea Cukai, HAM hingga Kehutanan

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai membahayakan penegakan hukum dan melemahkan kewenangan penyidik di berbagai sektor, terutama pemberantasan narkotika. 

Menakar Nasionalisme Ekonomi Iran dan Indonesia

Harapan Baru Eliminasi Korupsi

Melahirkan Entrepreneur melalui Student Company

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia