KSAD Minta Buktikan jika Ada Anggota TNI Intimidasi Penulis Opini Detik.com

KEPALA Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com. Dia menjamin bakal mengevaluasi prajurit yang terbukti mengintimidasi.

"Kalau ada bukti, ada perkembangan situasi terkesan bahwa kita memberi ini, intimidasi, langsung evaluasi," kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/5).

Maruli tak ambil pusing adanya dugaan intimidasi terkait penulisan opini tersebut, termasuk soal tulisan mengkritik TNI.

Baca juga : Pernyataan KSAD terkait Polemik Revisi UU TNI Dikritisi

"Aduh capek kita juga ngapain ngurusin kayak gituan, udah kebanyakan kerjaan nih. Anggota kita udah ngurusin pertanian, udah ini segala. Mau nulis-nulis opini-opini lagi, sudah biarin aja gitu," ujar dia.

Sebelumnya, Dewan Pers menanggapi ramai pemberitaan soal pencabutan tulisan opini yang sempat dimuat dalam laman Detik.com pada 22 Mei 2025. Dewan Pers menghormati kebijakan redaksi media, termasuk untuk melakukan koreksi atau pencabutan berita dalam rangka menjaga akurasi, keberimbangan, dan memenuhi kepatuhan pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ). 

"Namun setiap pencabutan berita harus disertai dengan penjelasan yang transparan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi serta tetap menjaga akuntabilitas media," kata Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat melalui keterangan tertulis, Senin, 26 Mei 2025.

Baca juga : KSAD: Dirut Bulog Sudah Bukan Tentara

Ia mengatakan Dewan Pers belum memberikan rekomendasi, saran, ataupun permintaan kepada redaksi Detik.com untuk mencabut artikel opini tersebut. Namun Dewan Pers telah menerima laporan dari penulis dan saat ini tengah melakukan verifikasi dan mempelajarinya.

"Dewan Pers menghargai, menjunjung tinggi kebebasan dan kemerdekaan pers sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers," ujarnya.

Dewan Pers mengecam dugaan intimidasi terhadap penulis opini di Detik.com. Dewan Pers mendesak semua pihak menghormati dan menjaga ruang demokrasi dan melindungi suara kritis dari warga, termasuk mahasiswa.

"Dewan Pers menilai penghapusan sebuah artikel opini atas permintaan penulis adalah hak yang perlu dihormati oleh redaksi. Sama seperti halnya permintaan pencabutan pendapat dari narasumber yang diwawancarai oleh sebuah media," jelas dia.

Dewan Pers mengimbau semua pihak untuk menghargai dan menghormati ruang berekspresi dan berpendapat atas sebuah kebijakan penyelenggaraan negara. Dewan Pers juga mengimbau kepada semua pihak untuk menghindari penggunaan kekerasan
serta tindakan main hakim sendiri. (P-4)