Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SIKAP dan pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak terkait polemik pembahasan revisi UU TNI menuai kritikan. Poin yang disorot berkaitan dengan penempatan perwira atau prajurit aktif TNI isi jabatan sipil.
Sekjen PBHI Nasional Gina Sabrina menyoroti pernyataan KSAD yang menggunakan narasi kampungan kepada pihak yang kritis terhadap revisi UU TNI. Dia menilai pernyataan itu menunjukkan TNI masih bersikap antikritik.
“Ketika masyarakat menyampaikan kritik justru dilabeli dengan istilah yang merendahkan, ini menandakan masih ada budaya anti-kritik di dalam institusi yang seharusnya bersikap profesional dan netral,” ujar Gina dalam diskusi yang digelar di Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, dilansir pada Jumat, 15 Maret 2025.
Menurut dia, sikap KSAD tersebut berbahaya. Sebab, dia tak bisa membedakan antara kritik konstruktif dengan ancaman nyata terhadap stabilitas negara.
“Alih-alih membuka ruang dialog, respons seperti ini justru memperlihatkan resistensi terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat,” ujar dia. (H-3)
Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi (YKEP), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak meresmikan Gedung New Unjaya Tahap 1 di Kampus 1 Unjaya
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak meminta dibuktikan apabila ada prajurit melakukan dugaan intimidasi terhadap penulis kolom opini Detik.com.
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak harus bertanggung jawab dalam peristiwa ledakan amunisi di Garut
Lebih lanjut, Maruli menjelaskan bahwa Novi yang sebelumnya berpangkat letnan jenderal sudah tidak menjadi tentara sejak pengangkatan sebagai Dirut Perum Bulog.
KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyebutkan pembangunan dapur sehat untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia sudah mencapai hampir 300 unit.
Supremasi sipil dalam UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya dalam situasi jika terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
PUTRI Presiden keempat Abdurrahman Wahid, Inayah WD Rahman atau dikenal juga sebagai Inayah Wahid, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan UU TNI.
Dikatakan oleh pemohon bahwa proses pembahasan revisi UU TNI tidak transparan dan luput dari penjelasan detail terkait penyelesaian konflik komunal.
UU TNI yang baru disahkan harus diperkuat kolaborasi pertahanan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.
Adies menekankan, DPR tidak menutup mata dalam melihat peran strategis TNI di era baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved