Naskah Akademik Revisi UU TNI Dinilai Krisis Mutu

PENGAJAR Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Gita Putri Damayana menilai revisi Undang-Undang TNI (UU TNI) menghadapi krisis mendasar dari sisi kualitas penyusunan naskah akademik. Ia menyoroti dokumen naskah akademik revisi UU TNI yang dinilai sangat minim untuk undang-undang strategis yang mengatur tata kelola militer.

Gita menyinggung temuan dosen Fakultas Hukum UGM, Nabiyla Risfa Izzati, yang mempertanyakan keabsahan naskah akademik UU TNI karena hanya setebal 28 halaman. Menurutnya, kondisi itu tidak dapat dibenarkan secara akademik.

"Untuk sebuah undang-undang yang membongkar tata kelola militer Indonesia hanya dengan 28 halaman tanpa ada angka sama sekali, tanpa ada bukti, tanpa ada apapun yang kita bisa bilang sebagai bukti, itu mutunya jadi sangat minimalis," kata Gita dalam diskusi bertajuk Catatan Akhir Tahun PSHK tentang Kinerja Legislasi Tahun 2025, Senin (22/12).

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar cacat administratif, melainkan kegagalan sistemik DPR dalam menerapkan kebijakan berbasis bukti. Padahal, Badan Keahlian DPR telah mencanangkan penerapan evidence-based policy sejak 2019.

"Seolah-olah ada alergi akut terhadap data," pungkasnya. (H-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Putri Rosmalia