Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM) Gielbran Muhammad Noor mengungkapkan bahwa dirinya mendapat intimidasi setelah mengkritik Presiden Joko Widodo. Perlakuan tersebut seolah menunjukkan demokrasi Indonesia sedang tidak baik-baik saja, kebebasan berpendapat terus dibungkam.
"Kemarin juga saya dapat kabar dari orang tua ada oknum intel juga yang hendak menemui keluarga saya cuman dihadang atau dihalangi oleh ketua RT saya. Tidak sampai berjumpa intel itu dengan keluarga saya," ujarnya kepada Media Indonesia, Rabu (20/12).
Gielbran mengaku selain adanya oknum yang mendatangi keluarganya, intimidasi juga terjadi di media sosial melalui buzzer. Bahkan dirinya mendapat kabar ada oknum intel yang mendatangi Fakultas Peternakan UGM untuk meminta biodata Gielbran.
Baca juga: Pernyataan Jokowi soal Kebebasan Berpendapat Salah Besar
"Untuk intimidasi sejauh ini yang paling menonjol adalah buzzer, kemarin juga sempat dikabarin dekanat Fakultas Peternakan. Di Dekanat Fapet itu beberapa hari yang lalu sempat ada oknum yang mengaku intel meminta biodata saya. Cuman fakultas tidak memberikan," ungkapnya.
Meski demikian, Gielbran membantah isu yang menyebutkan dirinya dikeluarkan atau drop out dari UGM. Justru, kata Gielbran, pihak universitas berupaya melindunginya dari berbagai bentuk intimidasi.
Baca juga: Janjikan Kebebasan Berpendapat, Anies : Wakanda No More, Indonesia Forever
"Untuk isu bahwa saya di drop out dari kampus itu tidak benar. Kemudian untuk apakah ada intervensi atau intimidasi dari kampus, juga sama sekali tidak ada. Dan justru saya merasa dilindungi oleh kampus. Sama sekali tidak ada intervensi," kata dia.
Berbagai upaya pembungkaman lewat intimidasi terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah memang patut disayangkan. Namun, Gielbran mangaku hal itu bukan hambatan untuk mengkritik pemerintah dan berbagai kebijakannya. (Van/Z-7)
Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR, Bambang Haryadi, mengusulkan aturan 1 orang 1 akun medsos dan satu nomor ponsel.
Direktur DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati memutuskan mengajukan gugatan setelah fotonya diunggah sejumlah akun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar)
Buzzer dapat berperan sebagai information amplifier, yakni mempercepat penyebaran pesan penting ke masyarakat luas yang sulit dijangkau dengan metode konvensional.
PADA mulanya banyak orang, termasuk para pakar, berpendapat media sosial atau media digital meningkatkan partisipasi politik dan memperkuat demokrasi.
WARGA Negara Indonesia (WNI) di Jerman membandingkan komentar-komentar positif orang Jerman dibandingkan orang Indonesia menyikapi m program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia.
Dari temuan Drone Emprit, ada akun bot yang terorganisir menyuarakan dukungan terhadap Shin Tae-yong yang dipecat sebagai pelatih timnas Indonesia
Intervensi dengan PKMK membantu mempercepat perbaikan berat badan dan tinggi badan anak.
Presiden Prabowo Subianto tengah memperkuat pola kekuasaan berbasis militerisasi dan resentralisasi negara melalui kebijakan ekspansi pertahanan dan intervensi militer di ruang sipil.
KPK masih melakukan pemeriksaan saksi untuk menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
DATA statistik bukan sekadar angka, melainkan narasi yang membentuk persepsi dan arah kebijakan.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus mengampanyekan zero new stunting.
Kejaksaan harus transparan dalam proses penegakan hukum dan tidak terdapat intervensi hukum dari kekuasaan demi kepentingan politik.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved